Tokoh Agama Dorong Pemilu Damai

PEMILU DAMAI – Tim Pastoral Kevikepan Ende bekerja sama dengan Departemen Agama menyelenggarakan panel diskusi bagi para penyuluh lintas agama di Detusoko, Rabu (12/1). (Dari kiri ke kanan) P Paul Budi Kleden SVD, Anom B Triyadna, Romo Felix Djawa Pr, Pdt Yan Leymani, dan Basirun Samlawi.


Oleh FRANS OBON

ENDE - Tokoh dari berbagai agama dalam pertemuan mereka di aula Wisma St Fransiskus Detusoko, Rabu (11/2) mendorong terlaksananya Pemilu nasional mendatang secara damai dan mengajak masyarakat untuk memilih para calon yang akan duduk di lembaga legislatif dengan cerdas tanpa didasarkan pada unsur-unsur primordial.

Pertemuan ini digelar atas kerja sama Tim Pastoral Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) Kevikepan Ende dan Departemen Agama Kabupaten Ende.
Vikaris Episkopus (Vikep) Ende Romo Ambros Nanga Pr dalam sambutan penutup menjelaskan, pertemuan ini digelar sebagai bagian dari rancangan bangun hubungan yang harmonis antaragama dan terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilu nasional mendatang.

Tim pastoral Kevikepan sendiri akan memasukkan hasil diskusi panel ini ke dalam bahan katekese politik yang tengah disusun dan dirancang tim pastoral. Pertemuan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama dan tanggung jawab agama-agama untuk mendorong proses demokratisasi demi mencapai cita-cita bersama.

Diskusi panel yang mengambil tema “Orientasi Penyuluh Lintas Agama Kabupaten Ende” menghadirkan empat pembicara mewakili agama masing-masing. Pater Paul Budi Kleden SVD (Katolik), Basirun Samlawi (Islam), Pdt Yan YO Leymani (Protestan) dan Anom B Triyadna (Hindu), dengan moderator Romo Felix Djawa Pr.

Vikjen Keuskupan Agung Ende P Yosef Seran SVD, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende Romo Cyrilus Lena Pr, Ketua Tim HAK Kevikepan Ende Frans Tasso Ve, Kakandepag Agustinus T Gempa dan utusan dari berbagai agama hadir dalam pertemuan ini.

Basirun Samlawi yang bicara pertama menegaskan kebersamaan umat beragama akan menjadi satu kekuatan jika bersama-sama umat berabagai agama membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara santun dan damai.

Demokrasi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan, tetapi konflik kepentingan yang terjadi mesti diselesaikan secara demokratis dan secara santun.

“Hindari pencederaan demokrasi dengan kekerasan, anarkisme, ekstrimisme, sebaliknya mesti ada kesantunan dalam ruang publik demokratis,” katanya.

Sementara Pdt Yan bicara soal potensi konflik di dalam pemilu. Konflik yang dipicu oleh kepentingan, oleh suku dan agama. Namun dia percaya bahwa demokrasi akan memberi ruang bagi penyelesaian damai.


Dia mengkritik pendekatan yang dilakukan para calon, yang baru datang hidup bersama masyarakat menjelang Pemilu. Dia juga menekankan pentingnya memperhatikan etika dan moralitas politik dalam pencapaian tujuan berpolitik.

“Ada calon yang tidak datang dan hidup bersama masyarakat. Karena dia mengandalkan kekuatan lain,” katanya.

Anom Triyadna dari PHDI Kabupaten Ende juga bicara mengenai pentingnya perdamaian dalam proses pemilu mendatang. Dia mengibaratkan penggunaan hak dan kewajiban di dalam pemilu itu seperti ruas dan buku pada bambu di mana antara hak dan kewajiban selalu bertemu dan sambung menyambung.

Pater Budi Kleden yang bicara perspektif Katolik menegaskan lagi prinsip-prinsip politik di dalam Gereja Katolik. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini mengatakan, Pemilu adalah alat kontrol warga terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu tidak saja sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan alat ukur dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dipilih melalui Pemilu.

“Karenya Pemilu dilihat sebagai kesempatan ditahbiskan untuk mengamankan iman, sehingga politisi Katolik dalam keterlibatan mereka dengan kegiatan politik mengemban tugas penting,” katanya.

Pemilu yang damai, kata dia, tidak hanya diukur dari keterlibatan banyak pemilih dan tidak terjadinya konflik dalam pelaksanaannya, melainkan terutama diukur dari kontribusinya pada perdamaian. Sehingga menurut dia, damai itu tidak hanya terbatas pada saat Pemilu, melainkan terutama bagaimana penyelenggaraan pemerintahan hasil pemilu tersebut menjamin perdamaian.

Ada empat komponen yang menjamin pemilu damai yakni regulasi, penyelenggara pemilu, kontestan pemilu, dan masyarakat.

Dalam diskusi yang hanya berlangsung dua sesi para peserta lebih banyak membicarakan kompetensi para calon legislatif, moralitas yang membingkai politik para calon dan kegamangan para calon dan partai terhadap ideologi partai, serta diskusi mengenai fenomena menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih.

Dimuat pada Flores Pos, 12 Feburari 2009, pp 1,15