Konflik Pilkades Paga

Oleh Frans Obon

Sempat terjadi protes pada pemilihan kepala desa (Kades) Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka pada 8 November 2007. Ada tiga calon yakni Frans Seko, Lukas Woge, dan Ambros Reku. Pemenangnya adalah Frans Seko meraih 724 suara, Lukas Woge meraih 686 suara, dan Ambros Reku 353 suara.

Khawatir protes dan ricuh berlanjut pada saat pelantikan, Jumat (29/8) di Kantor Camat Paga, dua peleton polisi dari Polres Sikka, yang dibantu aparat TNI dari Koramil Paga dan Brimob menjaga ketat acara pelantikan. Acara berlangsung aman.

Sebenarnya konflik Pilkades sudah sering terjadi di Flores. Memang skalanya masih kecil. Pilkades Paga terbilang besar karena protes melibatkan massa. Beralasan kalau pelantikan dijaga ketat aparat keamanan sebab khawatir terjadi konflik yang mengarah kepada kekacauan.
Konflik Pilkades, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita mencari akar dari konflik Pilkades di Flores, kita bisa temukan beberapa alasan.

Pertama, kesempatan. Otonomi daerah tidak saja memberi kesempatan kepada elite lokal di tingkat kabupaten, tetapi juga bangkitnya elite baru di pedesaan. Kepala desa jadi jabatan baru yang menjanjikan. Bergesernya peran elite lokal pedesaan lama oleh sistem administrasi pemerintahan Indonesia merdeka, terutama di bawah rejim Orde Baru, menyebabkan peran dan kedudukan kepala desa jadi jauh lebih penting.

Elite baru yang diciptakan melalui pendidikan formal merebut kesempatan ini untuk memegang kendali pengaturan administrasi desa. Mengalirnya sebagian besar dana ke pedesaan oleh pemerintah menambah gairah untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat pedesaan. Karena kesempatan untuk mendapatkan uang juga semakin terbuka lebar. Hal itu bisa kita lihat dari penyimpangan penggunaan dana di tingkat pedesaan dalam masa reformasi ini cenderung membesar.

Kedua, kepentingan politik. Sebab paling besar dari konflik Pilkades adalah kepentingan politik di tingkat kabupaten baik di tingkat elite pemerintahan maupun kontraktor. Elite perkotaan membangun basis massa politiknya di tingkat pedesaan. Kades dianggap punya pengaruh untuk mendulang suara bagi elite politik perkotaan.

Kepentingan ekonomi juga muncul di sini. Dana-dana swakelola yang diserahkan pengerjaannya ke pedesaan, juga menarik minat para kontraktor untuk ikut dukung mendukung calon kepala desa tertentu.

Bukan hal baru dan tabu sekarang bahwa praktik politik uang telah pula terjadi di tingkat pemilihan kepala desa. Cara-cara kotor dalam seleksi pemimpin sekarang bukan hanya milik elite perkotaan, tapi juga sudah mempengaruhi sistem seleksi pemimpin di tingkat desa.

Kasus Paga barangkali hanyalah bagian kecil yang tampak ke permukaan dari konflik dalam proses pemilihan kepala desa di Flores. Sesungguhnya proses pemilihan kades juga mencerminkan bersekutunya elite perkotaan dan elite desa untuk membangun jaringan politik bersama.

Read more...

Pilkada: Momentum Strategis

Oleh Frans Obon

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar di beberapa kabupaten di Flores dalam tahun ini hendaknya dipandang sebagai momentum strategis oleh rakyat Flores. Strategis dalam pengertian apa?

Strategis dalam pengertian bahwa rakyat secara langsung dapat menentukan pemimpin mereka. Kalau sebelumnya suara rakyat diwakilkan kepada DPRD untuk memilih pemimpin di daerah ini, maka sekaranglah saatnya rakyat sendiri yang menentukan. Ini artinya pilihan mereka sendiri akan menentukan berhasil atau tidaknya mereka mencapai kemajuan. Karena kemajuan sebuah daerah juga ditentukan oleh pemimpinnya.

Kalau pemimpinnya baik, punya disiplin kerja, punya integritas pribadi dan moral yang baik, punya track record yang baik atau public record-nya baik, maka dipastikan seorang pemimpin akan efektif bekerja untuk rakyatnya. Kualitas seorang pemimpin sangat berpengaruh pada kualitas pelayanannya. Jika kita mendapatkan pemimpin yang biasa-biasa saja, maka pelayanan dan karyanya juga akan biasa-biasa saja.

Pilihan langsung seperti sekarang ini bukan tanpa kelemahan besar yang sesungguhnya dapat merugikan rakyat sendiri. Banyak kali rakyat pilih berdasarkan hubungan atau ikatan emosional dan nostalgia masa lalu. Mestinya rakyat kita sadar bahwa pilkada adalah momentum seleksi pemimpin yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat. Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Topografi kita yang bergunung-gunung dan kampung-kampung kita yang sulit dijangkau kendaraan dan tantangan pembangunan kita di daerah ini sungguh luar biasa besarnya. Tantangan itu harus dijawab. Konsekuensinya adalah pemimpin yang kita pilih juga adalah pemimpin yang punya energi lebih besar untuk menemui rakyat-rakyat kita di pedesaan. Pemimpin-pemimpin yang energik, muda, cekatan, dan cerdas serta punya integritas yang baik.

Di negara maju saja, rakyat memilih calon-calon yang lebih muda usianya. Amerika, misalnya. Dari survei kita tahu bahwa publik Amerika lebih memilih Barack Obama yang usianya lebih muda dibandingkan Jhon McCain yang sudah tua.

Sudah jadi kencenderungan umum di dunia saat ini untuk memilih pemimpin-pemimpin muda yang energik. Usia-usia yang bisa diabdikan bekerja untuk rakyat. Kita pilih pemimpin bukan saja untuk mengatur rakyat, tapi pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang keluar masuk kampung untuk memberi motivasi dan mendorong inisiatif rakyat bekerja membangun kesejahteraannya.

Adalah hukum alam bahwa kemampuan fisik kita bekerja juga ditentukan oleh usia. Karena itu rakyat harus sudah tahu bahwa kita pilih pemimpin untuk bekerja. Di situlah pentingnya Pilkada.

Read more...

Cara Pandang Baru yang Lebih Segar

Oleh Frans Obon

Terlepas dari banyaknya kritikan terhadap pemekaran daerah baru yang dinilai kurang memberikan perubahan berarti bagi masyarakat selain sebagai kesempatan untuk mendulang dana dari pemerintah pusat, tetapi pemekaran daerah baru itu juga merupakan kesempatan yang lebih besar bagi orang lokal untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal.

Mengelola daerah baru itu adalah sebuah tantangan besar bagi masyarakat lokal. Dari mana mulainya? Hemat kita, dimulai dari seleksi pemimpin di tingkat lokal (Pilkada). Pemimpin adalah salah satu faktor kunci kemajuan daerah baru itu. Kalau penjabat, misalnya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan dari bupati kabupaten induk melalui gubernur, maka bupati dan wakil bupati pertama adalah pilihan langsung oleh rakyat. Penjabat sebagaimana digariskan oleh undang-undang adalah orang yang menyiapkan jalan bagi seleksi pemimpin di tingkat lokal. Penjabat bupati harus menyukseskan Pilkada sehingga Pilkada adalah gerbang untuk meletakkan fondasi dasar kabupaten baru itu.

Daerah baru itu yang menyimpan sebuah tantangan besar memerlukan figur yang energik, cerdas, dan punya integritas pribadi yang bisa menjadi tonggak dan tiang moral bagi masyarakat luas. Energik berkaitan usia seorang pemimpin. Manusia tunduk pada hukum alam bahwa usia amat menentukan kelincahan, sinergitas, dan mobilitas seorang pemimpin. Beban kerja begitu besar diletakkan di pundak seorang bupati.

Cerdas berkaitan dengan ide, konsep untuk membangun. Seorang bupati perlu punya kecerdasan untuk mengelola dan menjawab tantangan pembangunan di daerah baru itu. Integritas menunjukkan pentingnya pemimpin sebagai tiang moral bagi masyarakat luas. Dia harus menjadi contoh, panutan untuk kehidupan moral.

Selain itu, kita sebenarnya memerlukan satu cara pandang baru yang lebih segar dalam membangun kabupaten-kabupaten baru. Perlu ada nafas baru dalam politik. Flores, pada hemat kita, sedang memerlukan cara pandang baru yang lebih segar.

Cara pandang baru itu muncul dari pemimpin baru yang energik, cerdas, dan punya integritas pribadi dan dari generasi-generasi yang lebih muda. Amerika Serikat, misalnya, tampilnya Barack Obama menunjukkan bahwa Amerika juga memerlukan nafas baru dalam politiknya.

Tanpa suntikan baru dalam politik daerah kita, daerah baru hanyalah menjadi lahan untuk bercokolnya kembali elite lama di dalam perpolitikan Flores. Dengan demikian kitapun tidak akan beranjak dari tempat sekarang ini.

Read more...

Pilihan Rakyat

Oleh Frans Obon

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah kesempatan bagi rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Dengan ini mau kita katakan bahwa pilkada hendaknya dipandang sebagai kesempatan berharga bagi rakyat untuk menyeleksi pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari berbagai kesulitan dan mendorong mereka menuju kesejahteraan bersama. Kesejahteraan yang dilandaskan pada keadilan, solidaritas, dan bermartabat.

Penting sekali bahwa seorang pemimpin membangun daerah ini di atas dasar keadilan. Adil terhadap rakyat kecil. Adil dalam hal membayar ganti rugi milik rakyat. Adil terhadap pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Adil atas pembagian pendapatan daerah. Adil dalam penggunaan anggaran-anggaran publik.

Di samping itu, seorang pemimpin yang akan kita pilih hendaknya membangun solidaritas dengan rakyatnya. Karena faktanya bahwa banyak pemimpin setelah berkuasa lupa bahwa kekuasaan itu diabdikan untuk rakyat. Gaya kehidupan rakyat dan pemimpinnya jauh berbeda. Pemimpinnya menumpukkan kekayaan, sedangkan rakyatnya menderita kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar.

Pemimpin-pemimpin kita itu lahir dari rahim masyarakat kita yang serbakekuarangan, serbaterbatas. Tetapi pemimpin kita tidak membangun solidaritas dengan rakyatnya sendiri. Mereka menciptakan kelas-kelas sosial baru yang berbeda jauh dari realitas kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pemimpin yang kita pilih itu juga nantinya adalah pemimpin yang bermartabat. Martabat yang kita maksudkan di sini adalah pemimpin yang punya harga diri. Pemimpin yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena telah menjadi kritikan luas bahwa banyak pemimpin kita membelanjakan uang publik bukan terutama bagi kepentingan rakyat, melainkan bagi kocek sendiri. Mereka membangun kongsi dengan para pendukung pilkada untuk membagi kue kekusaan itu di lingkaran mereka sendiri. Sedangkan rakyat yang berada di pinggir arena permainan menonton.

Apa yang ingin disampaikan dari litani sederhana ini adalah bahwa rakyat kita mesti pula jeli memilih pemimpinnya. Karena pilihan rakyat seringkali tidak tepat, meleset. Sudah banyak contoh dan juga sudah banyak keluhan bahwa bupati dan wakil bupati pilihan rakyat seringkali tidak didasarkan pada pertimbangkan rasional, melainkan lebih pada jaringan keluarga, sentimen wilayah, dan kenangan masa lalu. Buktinya bupati dan wakil bupati tidak bekerja maksimal setelah memimpin.

Adalah tugas pemimpin-pemimpin lokal (tokoh adat dan tokoh agama) untuk memberitahukan kepada rakyat kita bahwa betapa suara rakyat itu penting untuk menyeleksi pemimpin yang berkualitas di daerah ini. Rakyat kita harus dibantu untuk menjatuhkan pilihan yang tepat. Jangan sampai legitimasi kekuasaannya kuat karena dipilih langsung, tapi tidak mampu berbuat apa-apa untuk kesejahteraan rakyat.

Read more...

Berebut Klaim

Oleh FRANS OBON

TIGA partai politik merebut satu klaim: swasembada beras. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Golkar duluan mengiklankan bahwa tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan telah sukses membuat Indonesia swasembada beras. PKS bikin iklan. Arsitek swasembada beras itu adalah tokoh PKS. Menteri Pertanian Anto Apriantono adalah menteri dari PKS. Partai Demokrat bikin iklan pidato Presiden SBY di parlemen mengenai swasembada beras. “Siapa dulu presidennya. Terima kasih SBY” bunyi iklannya.

Golkar dalam sepanjang sejarah Orde Baru sudah amat sering mengklaim kesuksesannya tiap kali pemilu. Sejak saya kecil hingga akhir masa pemerintahan Soeharto, kita sudah sangat sering mendengar klaim keberhasilan Golkar. Kampanye politiknya lebih banyak mengklaim: puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dibangun Golkar.


Tetapi kegagalan Orde Baru Soeharto terutama rentannya fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis 1998, tidak diakui sebagai kegagalan strategi pembangunan Golkar. Golkar terkesan menghindari kegagalan ekonomi Indonesia ditimpakan pada dirinya.

Pemilu 1999 memang Golkar kalah dan berada di nomor urut 2 di bawah PDI Perjuangan. Beban krisis itu langsung dihadapi oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Namun, konstitusi Indonesia tidak secara otomatis memberikan jabatan presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kepada partai pemenang pemilu. PDI Perjuangan harus menerima kenyataan disalib Poros Tengah dengan mendudukkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menempatkan Megawati di posisi Wakil Presiden.

Kisruh politik tidak berhenti. Abdurahman Wahid di-impeachement oleh MPR dan Megawati naik ke kursi presiden. Beban krisis akhirnya harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati. Namun, posisi Megawati dipersulit oleh perilaku politik anggota DPR/DPRD PDI Perjuangan di parlemen. Skandal korupsi dan perilaku anggota parlemen nasional dan lokal telah menghancurkan citra PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan yang dulu partai gurem di masa Orde Baru tidak memiliki sumber daya dan media yang cukup untuk mempengaruhi opini publik. Selama tiga tahun pemerintahan Megawati, pemberitaan media cetak dan elektronik telah mempengaruhi citra PDI Perjuangan dan pemerintahan Megawati.

Situasi ini menguntungkan posisi Golkar, yang memang memiliki sumber daya dan menguasai media komunikasi. Mobilisasi sumber daya di Golkar akhirnya menempatkan partai itu kembali merebut kemenangan pada Pemilu 2004.

Ketika saya mendengar iklan swasembada beras di televisi dari Partai Golkar, iklan damai yang dialami masyarakat Poso, Ambon sekarang karena proses perdamaiannya ditangani tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan, ingatan saya kembali ke masa silam Orde Baru tentang klaim klasik Golkar. Golkar klaim kesuksesan namun menolak bertanggung jawab atas krisis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kalah. Partai ini mau merebut dukungan massa dengan menggunakan isu yang sama. Menteri Pertanian Anto Apriantono disebut sebagai arsitek dari keberhasilan itu. Selain masalah pangan, PKS mengandalkan “bersihnya” anggota parlemen nasional dari skandal korupsi yang sering menimpa DPR RI.

Demokrat, partainya presiden, keburu menggunakan isu yang sama. Iklannya menampilkan pidato presiden mengenai kesuksesan Indonesia mencapai swasembada beras. Tampaknya Partai Demokrat tidak mau ketinggalan untuk mengklaim swasembada beras sebagai kesuksesan presiden, selain isu sukses menurunkan BBM.

Isu pangan juga dipakai PDI Perjuangan dengan kemasan sembako murah dan pembukaan lapangan kerja baru untuk menggalang dukungan rakyat.

Politik telah dipasarkan melalui iklan dan media. Pembentukan citra melalui media telah mendorong partai-partai utama dalam politik Indonesia merebut klaim keberhasilan. Ketika politik dipasarkan seperti barang di pasar pemilih, kritikan telah dianggap sebagai fitnah. Partai menjaga nama baiknya. Pemimpin menjaga nama baiknya. Kritikan dengan mudah dianggap sebagai fitnah. Iklan politik telah membuat negara menjadi sebuah teater raksasa.

Kita di Flores sudah jenuh dengan iklan politik. Di Jakarta partai politik mengkampanyekan swasembada beras. Namun di Manggarai dan Ngada, kita sering temukan pupuk langka. Petani susah mendapatkannya. Pupuk bersubsidi dijual mahal. Tikus menyerang sawah petani. Orang berkelahi karena beras miskin. Kepala desa tidak becus mengurus raskin. Kepala desa menjual beras miskin. Angka kemiskinan bertambah karena untuk mendapatkan raskin orang harus jadi miskin dulu. Televisi menghibur kita dengan klaim dan janji. Di alam nyata hidup kita jadi susah. Mungkin karena itu orang Flores sering mengatakan, “jangan main politik dengan saya”. Itu sama artinya, “Jangan membohongi saya”. Sebuah gambaran pendidikan politik yang buruk.


Read more...

Netralitas PNS

Oleh FRANS OBON

NETRALITAS pegawai negeri sipil. Kita meneriakkan kata netralitas itu tiap kali pemilihan umum. Di tingkat lokal, kita meneriakkan kata yang sama.

Kita barangkali belajar dari politik Orde Baru yang menggunakan birokrasi sebagai salah satu mesin politiknya. Jalur B dalam Partai Golkar adalah tempat menampung mesin birokrasi itu. Mesin politik Golkar di masa Orde Baru pun begitu powerfull sehingga efektif sampai ke akar rumput.

Kita belajar dari pengalaman buruk tersebut. Karena keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilu menciptakan ketidakadilan. Sumber daya negara (milik rakyat) seperti fasilitas publik, dana perjalanan dinas, dan mendompleng tugas pokok birokrasi telah menyalahi asas keadilan, asas fairness dalam pemilu.

Reformasi menambah volume suara teriakan kita makin kuat untuk menghentikan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik pemilu nasional dan lokal. Birokrasi sungguh didorong untuk menjadi mesin pelayanan publik yang mengatasi semua kepentingan politik. Jabatan Sekretaris Daerah menjadi jabatan puncak dalam karier seorang pegawai negeri sipil. Jika pegawai negeri sipil terjun dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau menjadi calon legislatif maka dia harus mengundurkan diri. Aturan itu tentu mau menjunjung tinggi asas fairness.

Mencegah seseorang menyalahgunakan fasilitas publik untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dengan demikian sungguh menjadi abdi masyarakat yang profesional, efektif, dan efisien. Karena birokrasi menjangkarkan pelayanan publik yang rasional, efisien, dan efektif.

Ideal itu sama sekali tidak tercapai. Pengalaman di banyak kabupaten di Flores dan Timor serta Sumba sungguh memperlihatkan bahwa pegawai negeri sipil memainkan peran tidak kecil di dalam membolisasi dukungan suara dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif. Semua itu dilakukan tidak secara terang-terangan melainkan menggunakan jalur extended family dan persuasi lainnya ketika melakukan kunjungan kerja ke tengah masyarakat.

Dalam sejarah politik Indonesia hingga sekarang mesin birokrasi itu selalu jadi magnet bagi partai politik. Pertama, karena birokrasi memiliki jaringan ke massa akar rumput di pedesaan yang umumnya bersifat paternalistik. Sehingga birokrasi menjadi ajang perebutan partai politik. Lihat saja parpol menghitung calon partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, kepentingan pegawai negeri sipil itu sendiri dalam merebut sumber daya di dalam pemerintahan baik jabatan maupun sumber daya ekonomi.

Mengenai yang pertama, ada tali temali kepentingan antara massa akar rumput terutama extended family seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan pemerintah SBY-JK untuk secara bertahap mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil adalah peluang baru untuk memperkuat hubungan simbiosis mutualisme di kalangan seorang PNS sebagai elite birokrasi perkotaan dengan massa akar rumput berbasis keluarga di pedesaan.

Terbatasnya lapangan kerja bagi tamatan perguruan tinggi membuat birokrasi pemerintahan menjadi salah satu alternatif terbaik, apalagi dari segi jaminan ekonomi. Elite birokrasi pemerintahan menarik orang-orang di lingkaran pendukung kekuasaannya menjadi tenaga honorer. Karenanya jika meneliti pengangkatan tenaga honorer di daerah-daerah, hampir pasti masih bertali temali kekeluargaan dengan pejabat pemerintahan. Sebab tidak ada proses rekrutmen terbuka di sana. Sebagai balasannya massa pedesaan akan mendukung kepentingan politik elite birokrasi tersebut.

Kedua, hubungan simbiosis mutualisme ini dengan basis kekeluargaan pada waktunya akan dipakai oleh elite birokrasi untuk mendukung kepentingannya dalam pilkada. Bukanlah hal mudah bagi PNS untuk bersikap netral dalam pilkada. Siapa yang tidak menabur, dia tidak akan menuai.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama kongsinya di birokrasi dan pemilik modal bersatu padu untuk menggalang dukungan bagi kemenangan calon kepala daerah. Keuntungan yang dia peroleh nanti adalah dia menduduki jabatan kepala dinas di dalam pemerintahan lokal yang baru itu. Jika dia tidak ikut dalam kongsi tersebut, dia akan berada di luar lingkar elite pemerintahan baru. Dia akan menempati posisi staf ahli, yang di dalam konteks daerah sering posisi tersebut disebut “non-job” secara halus.

Dalam banyak contoh meski elite birokrasi yang dekat dengan bupati dan wakil bupati itu kemampuannya tidak memadai, moralitasnya buruk, menyalahgunakan kekuasaannya, dia tidak akan dilepaskan dari jabatannya. Karena mereka sudah saling tahu dan saling menyokong dalam perebutan kekuasaan politik pemerintahan. Karena itu dalam pilkada, yang paling berkepentingan adalah pegawai negeri sipil.

Mentalitas proyek di kalangan birokrasi daerah ikut menyuburkan keterlibatan “sembunyi-sembunyi” pegawai negeri sipil dalam kampanye politik calon anggota legislatif. Kita tahu hak budget Dewan cukup mempengaruhi hubungan birokrasi dan legislatif. Kepala dinas, misalnya, berkepentingan dengan persetujuan DPRD dalam program-program dinas yang dipimpinnya. Dinas membutuhkan dana-dana untuk membiayai program mereka. Mereka berharap panitia anggaran DPRD tidak mencoretnya. Lobi-lobi ke arah itu intens dilakukan. Kalau kepala dinas itu terlibat di dalam mendorong dukungan massa bagi calon, maka akan “diperhitungkan” dalam relasi birokrasi-legislatif di DPRD.

Mengapa kepala dinas itu begitu “dikejar” elite birokrasi lokal, karena dana-dana yang membiayai program mereka cukup besar. Peluang untuk “korupsi” dengan cara yang lebih “pintar” dapat dilakukan. Apakah program itu mencerminkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, bukanlah masalah. Parsialitas dalam perencanaan pembangunan di daerah itu sudah biasa dilakukan. Karenanya pemaparan visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati terpilih itu tidak bermanfaat banyak.


Read more...

Ekowisata

Oleh FRANS OBON

KETIKA berdiskusi di Harian Flores Pos, 29 November 2008, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Manggarai Barat, Rafael Arhat bicara betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam konteks pengembangan pariwisata di Manggarai Barat.
“Jika kita bicara ekowisata, maka kontraproduktif dengan masalah pertambangan”.

Saat diskusi itu, Rafael masih menjabat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat. Dia dimutasi dan diangkat jadi Kepala Bapedalda Mabar, 21 Februari 2009 lalu.

Di Mailing List (Milis) Lonto Leok, sebuah forum curah gagasan kelompok Manggarai, Gerard Bibang memuat percakapan singkatnya dengan Rafael tentang komitmen menjaga lingkungan hidup sehingga tidak kontrapoduktif dengan pengelolaan pariwisata di Manggarai Barat.

Dia bilang, dia memimpin Dinas yang berseberangan dengan tambang. Dia tahu itu. “Saya mempertaruhkan jabatan demi lingkungan hidup. Tidak apa-apa. Kalau lingkungan hidup rusak, saya siap mundur, tapi kalau lingkungan aman, maka saya dinilai berhasil”.

Dia bilang telah jadi komitmennya sejak dia lantik untuk menjaga lingkungan hidup. Dia siap bergandeng tangan dengan pemerhati lingkungan hidup melawan segala bentuk aktivitas yang cenderung merusak lingkungan termasuk tambang.

Dalam milis itu, Gerard Bibang menilai pribadi Rafael Arhat sebagai pribadi yang luwes dan komunikatif. “Sebagai lulusan sastra Inggris dari Denpasar, beliau bisa berkomunikasi lintas batas dan wawasannya sangat internasional”.

Gerard menyimpulkan,” RA (Rafael Arhat) memberikan saya satu point baru dalam gerakan tolak tambang: Dalam birokrat, ada juga rekan-rekan seperjuangan kita”.

Pada pertemuan dengan para mahasiswa dan Ikatan Keluarga Manggarai di Ende pada sore harinya, dia bicara panjang lebar strategi pengembangan pariwisata di Manggarai Barat. Apalagi dia adalah Ketua Forum Pariwisata Manggarai Barat.

Forum Pariwisata Manggarai Barat yang didukung Swisscontact mengadakan survei kepuasan wisatawan saat mengunjungi objek wisata di Manggarai Barat. Umumnya wisatawan senang dengan objek wisata, namun pelaku wisata perlu memberi perhatian pada kebersihan di tempat-tempat wisata, pemandu yang profesional, dan fasilitas yang diharapkan diperbaiki dari tahun ke tahun.

Dari survei itu, wisatawan tidak saja hanya senang melihat komodo, yang merupakan maskot wisata Mabar, tapi juga treking dan hiking. Alam Mabar memberikan kesegaran bagi wisatawan. Lihatlah dalam website floreskomodo.com, West Flores: Komodo & so Much More, banyak objek wisata alam dan budaya begitu menarik.

Peserta diskusi di Ende mencemaskan tempat masyarakat lokal dalam pengembangan wisata Mabar. Seperti kekhawatiran umum untuk daerah wisata, masyarakat lokal akan tersingkir. Sekarang memang dirasakan. Sayur mayur dan buah-buahan didatangkan dari Bima (Nusa Tenggara Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Mestinya ini disuplai masyarakat lokal. Karena daerah pertanian di Manggarai Barat terkenal suburnya dibandingkan wilayah lainnya di Manggarai. Masalahnya orientasi pembangunan tidak menitikberatkan pada pengembangan pertanian. Akibatnya pertanian kita berjalan di tempat.

Rafael sendiri bilang pada diskusi itu, perencanaan pembangunan berjalan parsial, tidak tersistemik. Masing-masing bagian berjalan sendiri-sendiri. Menciptakan proyek pembangunan, yang tidak tersistemik dan tak terkoneksi dengan yang lainnya. Karena memang tidak ada simpul. Simpul ditentukan oleh faktor kepemimpinan.

Sekarang ini, dipelopori oleh Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan (Ordo Fratrum Minorum) dan Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini) Gereja Katolik, ada penolakan terhadap usaha pertambangan di Flores. Pertambangan dinilai merusak lingkungan dan tanah Flores yang kecil itu. Bahkan di beberapa tempat, wilayah pertambangan terdapat di lahan pertanian warga.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan rakyat Flores membuka mata untuk tidak mudah menjatuhkan pilihan pada pertambangan sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan mereka. Artikel-artikel media lokal sudah meneriakkan bahwa Flores bisa dibangun tanpa tambang. Belum ada cukup bukti sebuah daerah dan masyarakat lokal maju karena mengandalkan tambang. Di Serise, masyarakat di sekitar tambang masih dibelit kemiskinan. Padahal tambang mangan itu sudah lama beroperasi.

Gerakan ekowisata adalah sebuah kampanye untuk memelihara lingkungan alam, lingkungan sosial serta kultural rakyat Manggarai dan Flores. Sekaligus membuka mata para pemimpin kita bahwa tanpa tambang, kita bisa sejahtera.

Kita mulai gerakan itu dari Manggarai Barat. Dan terus bergema di seluruh Flores. Kecuali kita mau mempertaruhkan masa depan kita. Birokrasi pemerintahan kita yang lahir dari rahim Flores, kita ajak untuk tidak mudah mempertaruhkan masa depan pulau kecil ini.

Read more...