Perencanaan Berperspektif Bencana

Oleh Frans Obon

BANYAK yang bilang Nusa Tenggara Timur bukan saja miskin secara ekonomis, namun juga menjadi etalase atau toserba bencana. Tiap tahun selalu terjadi bencana. Namun masyarakat tidak pernah bisa belajar dari bencana ke bencana. Bencana alam, bencana sosial silih berganti.

Bencana membuat masyarakat kita tambah miskin. Kerugian yang ditimbulkan bencana tiap tahun miliaran rupiah. Banyak komoditas warga disapu banjir. Lahan pertanian jadi tidak produktif karena makin kritis. Sawah yang dulu dikerjakan dua kali setahun sudah kekurangan air. Ini akibat hutan dibabat habis. Banjir meluap. Karena daerah tangkapan air diubah menjadi kawasan pemukiman atau lahan pertanian. Semuanya terkesan tidak terkendali. Kalau sumber-sumber pendapatan ini disapu bencana tiap tahun, maka sudah dapat dipastikan sumber penghidupan warga terganggu. Siklus ini akan berpengaruh pada terjadinya kasus busung lapar. Sumber daya manusia dipertaruhkan di sini.

Solusi terhadap masalah bencana dibuat secara instan. Kucuran dana bencana miliaran rupiah oleh pemerintah pusat telah mengubah mentalitas masyarakat. Di sisi pemerintah, bencana adalah proyek. Mentalitas proyek telah menusuk masuk. Di sana ada cerita keuntungan. Di sisi masyarakat, dana gratis pemerintah ini menciptakan ketergantungan. Masyarakat dilatih menadahkan tangannya. Pemerintah bayar tunai. Karenanya tiap kali bencana masyarakat minta dan menuntut dari pemerintah.

Salahnya di mana? Bantuan darurat (emergensi) itu bukan berarti tidak kita butuhkan. Respon darurat diberikan ketika bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah bencana dan bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana. Tentu kita pilah, mana bencana yang dapat kita cegah dan mana yang tidak bisa kita hindari.

Bencana bisa kita cegah dimulai dari perencanaan pembangunan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan program kerja mesti memperhitungkan aspek kebencanaan. Perencanaan berperspektif kebencanaan. Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang memperhitungkan potensi bencana. Pemerintah dalam hal ini bertindak tegas terhadap pemanfaatan tata ruang jika berpotensi terjadinya bencana.

Langkah kedua adalah membangun kapasitas masyarakat. Cara ini akan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan dari luar. Masyarakat lokal menggali seluruh potensi lokal untuk menghadapi bencana. Ada kesepakatan antarmereka mengenai pemanfaatan tata ruang, mengurangi risiko banjir dan tanah longsor, dan tidak merambah hutan di daerah tangkapan air hujan untuk irigasi sawah.

Karena itu sudah saatnya perencanaan pembangunan kita dibuat dalam bingkai berprespektif kebencanaan. Kita mulai dari sana.

Flores Pos | Bentara | Bencana
|9 Desember 2008 |

Read more...

Orang Cacat Juga Mampu

Oleh Frans Obon

DALAM seminar sehari yang digelar Flores Institute for Resources Development (FIRD) Ende dalam rangka perayaan Hari Penyandang Cacat Sedunia, Rabu lalu pada sesi syering pengalaman seorang penyandang cacat Ahmad Yani, terlihat jelas bahwa orang cacat juga punya kemampuan untuk mengatasi masalah mereka, punya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan mereka.

Pada peringatan kali ini, temanya Dignity and Justice for All of Us (Martabat dan Keadilan untuk Semua dari Kita). Undang-undang No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat sudah mengatur tentang persamaan hak tanpa diskriminasi terhadap orang-orang cacat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa orang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pekerjaan, dan berhak atas aksesibilitas dan partisipasi. Pendek kata, undang-undang telah menjamin hak-hak para penyandang cacat. Namun dalam praktiknya, hampir semua daerah tidak berusaha mengimplementasikannya. Masih banyak kita jumpai halangan-halangan yang membuat orang cacat tidak bisa memenuhi hak mereka.

Hak mendapatkan pekerjaannya, misalnya. Syarat sehat jasmani dan rohani pada saat testing pegawai negeri dilihat sebagai halangan bagi orang cacat mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan. Padahal untuk jenis pekerjaan tertentu di perkantoran pemerintah mereka bisa lakukan. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya karena syarat sehat jasmani dan rohani yang didefinisikan tidak adanya peluang untuk menerima orang cacat fisik.

Selain itu fasilitas-fasilitas publik yang dibangun pemerintah juga tidak mengakomodasi kebutuhan orang cacat. Tidak saja pada fasilitas publik. Di rumah orang tua mereka sendiri, hampir tidak disediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Dengan ini mereka sudah disingkirkan mulai dari rumah hingga ke publik.

Sebenarnya yang mesti diubah adalah persepsi kita mengenai orang cacat. Umumnya kita melihat orang cacat itu sebagai orang sakit. Orang yang patut dibelaskasihani. Persepsi yang keliru ini berdampak pada pendekatan terhadap penanganan masalah orang cacat. Selama ini pemerintah menggunakan pendekatan karitatif. Orang cacat dipandang sebagai orang sakit yang pantas menerima belaskasihan.

Sekaranglah saatnya kita meninggalkan model karitatif. Kita menggunakan model pemberdayaan. Pendekatan ini tidak lain melihat orang cacat sebagai orang yang punya kemampuan khusus, yang berbeda dari orang yang bukan cacat. Mereka memiliki kemampuan khusus yang mesti diberdayakan. Karenanya pemerintah mesti menggelontorkan anggaran untuk pemberdayaan orang cacat. Ini hanya bisa dilakukan kalau persepsi kita berubah bahwa orang cacat juga mampu melakukan sesuatu.

Flores Pos | Bentara | Cacat
|6 Desember 2008 |

Read more...

Lebih Baik Beasiswa

Oleh Frans Obon

DINAS Pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) mau mengusulkan dana sebesar Rp3 miliar untuk membantu mahasiswa yang hendak menyusun skripsi. Tujuannya tentu saja mau meringankan biaya mahasiswa. Karena umunya pada semester-semester akhir para mahasiswa membutuhkan dana cukup banyak. Proyek skripsi ini, kita sebut saja begitu, mesti dilihat kembali.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay dalam kampanye pencalonan mereka Juni lalu menjanjikan pendidikan murah. Pergeseran dari pendidikan gratis ke pendidikan murah itu muncul ketika ada diskusi luas di masyarakat bahwa gagasan pendidikan gratis itu sesuatu yang mustahil. Yang paling masuk akal adalah pendidikan murah. Pendidikan murah itu terfokus pada program beasiswa. Janji itulah yang dipegang rakyat. Janji tersebut tidak tampak lagi. Dinas Pendidikan NTT sebenarnya harus menerjemahkan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur.

Program pemberian beasiswa jauh lebih berdaya guna daripada program bantuan membuat skripsi. Pemerintah pusat tahun depan akan mengalokasikan dana yang cukup besar di bidang pendidikan melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan akan ada alokasi dana dari pemerintah daerah untuk menambahnya. Komitmen politik di tingkat nasional sudah ada setelah Mahkamah Konstitusi mengambulkan judicial review atas perintah undang-undang untuk menyediakan dana 20 persen bagi pendidikan nasional. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan makin murah ke depan.

Jika pendidikan makin murah – terpenting tidak ada lagi korupsi dana BOS – terutama di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan menengah atas, maka beban orang tua makin ringan pula. Maka makin banyak pula orang berkesempatan menikmati pendidikan.

Yang jauh lebih efektif dan yang mesti dilakukan pemerintah Provinsi NTT adalah memberikan beasiswa ke jenjang master atau doktoral. Ini jauh lebih penting. Apa yang dibutuhkan rakyat NTT? Pertanian, perikanan, kelautan, komunikasi multietnik? Kirim orang ke jenjang master dan doktoral untuk bidang-bidang yang dibutuhkan rakyat NTT. Beasiswa ini tidak boleh terbatas pada pegawai negeri saja, melainkan tamatan-tamatan yang bermutu dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di NTT termasuk dosen-dosen.

Kita andaikan saja bahwa untuk biaya studi master di dalam negeri, per orang dibutuhkan dana Rp50 juta. Maka dua tahun kemudian, NTT menghasilkan master 60 orang. Maka dalam kurun 5 tahun kepemimpinan Lebu Raya dan Esthon Foenay, NTT bisa menghasilkan seratusan lebih master dalam berbagai bidang. Ini akan menjadi tonggak kepemimpinan Lebu Raya-Esthon Foenay. Asumsi kita adalah sumber daya manusia NTT baik di level pengambil kebijakan maupun di perguruan tinggi serta orang-orang yang terjun ke dunia swasta akan makin bermutu dan inovasi-inovasi pun akan muncul pula.

Flores Pos | Bentara | Pendidikan
| 5 Desember 2005 |

Read more...

Rencana Terpadu Wisata Flores

Oleh Frans Obon

ADA usulan menarik ketika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat, Rafael Arhat berdiskusi di aula Bung Karno Penerbit Nusa Indah, Sabtu (29/11).

Ini untuk pertama kalinya Harian Flores Pos mengundang Kepala Bappeda untuk membahas secara khusus perencanaan pembangunan di sebuah daerah. Dalam diskusi itu ditegaskan oleh Ketua Bappeda Manggarai Barat bahwa paparan pembangunan Manggarai Barat dalam diskusi tersebut hanyalah sebuah locus dalam konteks perencanaan.

Usulan menarik itu datang dari Direktur Flores Institute for Resources Development (FIRD) Roni So. Manggarai Barat sebagai pintu barat Pulau Flores dalam pengelolaan wisata harus memberi citra pada pembangunan wisata Flores.

Di Labuan Bajo, pada pintu-pintu masuk dipasang papan: Selamat Datang di Flores. Bukan selamat datang di Manggarai Barat atau di Labuan Bajo. Papan itu akan menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Flores tidak dilakukan secara parsial. Ketua Bappeda Rafael Arhat setuju dengan usulan itu. Sebagai Ketua Forum Pariwisata Manggarai Barat dia melihat usulan ini menarik. Karena Manggarai Barat mempromosikan objek wisatanya dengan “West Flores: Komodo & So Much More”.

Dari diskusi itu tereksplisit adanya rekomendasi untuk membangun wisata di Flores secara terpadu. Dalam kasus Manggarai Barat, meningkatnya kunjungan wisatawan di wilayah itu dan objek kunjungan tidak hanya komodo seharusnya membuka mata masyarakat untuk menyuplai kebutuhan wisatawan.

Selama ini sayur-sayuran dan buah-buahan dipasok dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan. Mestinya itu disuplai oleh masyarakat Manggarai Barat atau masyarakat Flores sendiri, sehingga masyarakat di sinilah yang mendapatkan keuntungan dari objek wisata.

Sesungguhnya Flores amat kaya dengan objek wisata baik wisata alam, budaya, dan religius. Semua itu belum dikemas dan dijual secara terpadu. Rafael Arhat menggunakan analogi sapu lidi untuk menggambarkan hal ini. Jika sembilan kabupaten di Flores membuat perencanaan terpadu dalam mengelola wisata, maka sinergitas yang luar biasa ini akan dapat memberikan keuntungan bagi wilayah ini.

Daya tawar pemerintah daerah di Flores dan Lembata di tingkat nasional juga akan jauh lebih kuat karena ada sembilan bupati dan sembilan ketua DPRD bergabung dalam satu forum.

Untuk memudahkan perencanaan terpadu itu, maka perlu dibentuk forum pariwisata di setiap kabupaten. Forum inilah yang akan bersama-sama membahas pengelolaan potensi wisata di Flores. Objek wisata yang begitu kaya di Flores akan dikembangkan maksimal sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Flores Bentara Wisata
4 Desember 2008

Read more...

Organisasi Penyandang Cacat

Oleh Frans Obon

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia. “Martabat dan Keadilan untuk Semua (Dignity and Justice for all of us) adalah tema perayaan. Tema yang sama ini dipakai untuk perayaan 60 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Di tingkat nasional dan lokal, perayaannya bervariatif.

Harian Flores Pos dan Flores Institute for Resources Development (FIRD) menggelar diskusi bersama, Selasa (2/12) di aula Bung Karno Penerbit Nusa Indah. Diskusi ini mau mendapatkan input sebanyak mungkin untuk menemukan intervensi yang tepat menangani masalah penyandang cacat baik di tingkat basis masyarakat, di tingkat pemerintah lokal maupun legislatif.

Dari pengalaman FIRD kita tahu bahwa masih banyak persoalan di sekitar penyandang cacat yang belum ditangani dengan baik. Ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih minim. Hal yang sama ditemukan dalam pelayanan publik pemerintah.

Fasilitas publik yang dibangun pemerintah tidak menjamin keamanan dan kenyamanan penyandang cacat. Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi hak-hak penyandang cacat, terutama dalam hal jaminan sosial. Perangkat hukum yang meregulasi urusan penyandang cacat sudah tersedia namun implementasi undang-undang masih terbatas.

Kita boleh mengatakan bahwa pemerintah masih terbatas perhatiannya dan kepeduliannya pada masalah penyandang cacat. Sampai saat ini alokasi anggaran yang memungkinkan penyandang cacat mampu memberdayakan diri mereka masih terbatas. Seluruh perencanaan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sama sekali tidak berperspektif kecacatan.

Kelemahannya jelas terletak pada ketidakikutsertaan orang-orang cacat dalam keseluruhan proses perencanaan. Sehingga kebutuhan mereka tidak tercakup di dalam perencanaan yang dibuat. Ini disebabkan juga oleh tidak terpaparnya kebutuhan penyandang cacat. Karena itu amat diperlukan adanya identifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para penyandang cacat. Intervensi yang diberikan akan lebih tepat sasar jika kita sungguh mengetahui apa yang diperlukan.

Untuk memudahkan identifikasi kebutuhan itu, maka perlu dibentuk organisasi penyandang cacat. Mereka sendiri akan menentukan apa kebutuhan mereka. Semua ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pihak yang memfasilitasinya. Dengan organisasi ini, para penyandang cacat bisa terwakili di dalam proses perencanaan pembangunan, memperjuangkan anggaran, dan membangun solidaritas.

Flores Pos Bentara Cacat
3 Desember 2008

Read more...

Semua Berawal dari Perencanaan

Oleh Frans Obon

KEMAJUAN pembangunan suatu daerah, salah satunya tergantung dari perencanaan. Mengutip Peter L Berger, perencanaan pembangunan itu baik atau buruk bisa terlihat dari dampak yang ditimbulkannya. Rancangan bangun pembangunan yang rasional, objektif, dan tepat sasar akan terlihat dari efektivitas dan efisiensi program dalam pelaksanaannya. Banyak program tidak berjalan dengan baik lantaran perencanaannya tidak tepat.

Itulah alasan mendasar sebenarnya mengapa Harian ini mengundang Kepala Bappeda Manggarai Barat Rafael Arhat untuk mendiskusikan soal perencanaan pembangunan. Bappeda adalah simpul terpenting dari perencanaan pembangunan di daerah. Manggarai Barat dipilih dalam diskusi ini hanyalah salah satu contoh locus perencanaan. Peserta diskusipun sebagian besar yang diundang adalah akademisi di perguruan tinggi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakt dan praktisi pembangunan.

Dari paparan Rafael Arhat, kita mendapatkan penegasan kembali bahwa perencanaan pembangunan yang punya efektivitas dan efisiensi yang maksimal memprasaratkan adanya perencanaan yang sistemik, bukan parsial. Dalam perencanaan sistemik seperti ini, peran kepemimpinan pada segala level menentukan. Kepemimpinan di satuan kerja perangkat daerah, misalnya akan menentukan implementasi riil dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati.

Hal terpenting lain dari diskusi ini adalah perencanaan pembangunan yang holisitik tidak saja dalam pendekatannya, tetapi juga komitmen bersama dalam sebuah kawasan. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan akan menjadi lebih kuat jika pemerintah-pemerintah daerah bersatu. Analogi sapu lidi digunakan untuk menggambarkan bahwa hanya dalam satu kesatuan komitmen bersama, daya tawar pemerintah daerah di Flores dan Lembata akan menjadi lebih kuat dalam konteks persaingan antardaerah di tingkat nasional.

Flores dan Lembata yang berada di periferi Republik ini akan makin melemah jika pendekatan pembangunannya tidak dibangun secara holistik. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi akan tetap terbelakang jika dibangun secara parsial. Ini sama halnya kita akan terus mengekalkan sekat-sekat primordialisme di kawasan ini.

Karenanya diskusi ini, kalau boleh dipandang sebagai rekomendasinya, adalah perlunya sebuah ajang di mana Bappeda-Bappeda di seluruh Flores dan Lembata bertemu untuk membahas lebih serius tentang membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi.

Perencanaan yang terpadu ini tentu saja membutuhkan komitmen politik dari pemerintah daerah. Diskusi ini adalah awal untuk memikirkan lebih serius membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan. Dan Flores Pos memandang penting diskusi ini karena semuanya berawal dari perencanaan.

Flores Pos | Bentara | Perencanaan

Read more...

Kita Butuh Lembaga Konsultasi

Oleh Frans Obon

DALAM bulan November saja di Kabupaten Sikka, terjadi tiga kasus suami membunuh istri hingga meninggal dunia. Setelah membunuh istri dengan parang, suami mencoba membunuh diri sendiri. Namun nyawa para suami ini masih bisa diselamatkan karena mereka dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat. Ada beragam alasan. Ada yang dilatari oleh rasa cemburu. Yang lain karena pertengkaran yang awalnya sepele, lalu tak terkendali. Akhirnya berujung pada kematian.

Jika dilihat dari umur pelaku dan korban, rata-rata mereka berusia di atas 30-an tahun dan umur perkawinan mereka paling tinggi enam atau tujuh tahun. Dalam usia perkawinan yang relatif muda itu, terjadi krisis perkawinan yang luar biasa besarnya. Budaya damai di dalam rumah tangga sudah sirna. Budaya cinta akan kehidupan telah mati. Keluarga-keluarga muda ini tidak lagi menemukan jalan damai untuk menyelesaikan krisis rumah tangga mereka.

Krisis kehidupan rumah tangga telah melanda desa-desa kita. Ini tidak berarti dulu tidak ada suami yang membunuh istri hingga meninggal. Namun dilihat dari intesitasnya, belakangan makin meningkat. Kita saksikan bahwa makin banyak keluarga-keluarga muda berantakan lantaran suami mereka merantau ke Malaysia tanpa kabar balik. Istri-istri muda itu terpaksa menjadi orang tua tunggal dan menghidupi anak-anaknya seorang diri. Hal seperti menimbulkan krisis moral perkawinan.

Dari satu sisi extended family (keluarga besar) yang dianut dalam budaya kita memberikan keuntungan, tetapi di lain pihak merepotkan keluarga-keluarga muda dalam hal membangun keharmonisan di dalam keluarga mereka. Campur tangan mertua. Beban belis yang berat. Ongkos sosial kehidupan keluarga besar begitu menekan. Kesumpekan ini telah membuat keluarga muda ini gampang tersulut emosinya. Tidak ada lilin di ujung terowongan yang memberikan mereka sedikit cahaya agar bisa keluar dari kesulitan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Kita perlu menolong keluarga-keluarga muda ini agar menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai.

Siapa yang bisa menolong mereka? Kita menaruh harapan besar pada reksa pastoral Gereja Katolik. Kita inginkan agar ada perhatian khusus pada masalah-masalah keluarga. Ada reksa pastoral khusus. Ada tenaga khusus yang memberi perhatian di sini.

Mungkin ada baiknya ada lembaga-lembaga yang dibangun khusus oleh Gereja Katolik dengan melibatkan psikologi-psikolog yang terampil. Memang secara tradisional dalam Gereja Katolik, pastor menjadi tempat konsultasi yang baik. Tetapi perkembangan zaman menuntut Gereja Katolik untuk melibatkan tenaga profesional di bidang konseling.
Lembaga konseling ini barangkali juga nantinya akan menjadi tempat konsultasi pasangan suami istri dari berbagai agama.

Flores Pos | Bentara | KDRT
|1 Desember 2008 |

Read more...