Flores Monitor

Pangan

2009-06-07T06:51:00.001-07:00

Oleh FRANS OBON

Tiga bupati dari Flores diundang oleh Harm Foundation untuk menengok dari dekat pendekatan yang digunakan pemerintah Jerman dalam mengembangkan pertanian dan pedesaan. Bupati Manggarai Christian Rotok, Bupati Ende Don Bosco M Wangge dan Bupati Manggarai Barat Wilfridus Fidelis Pranda akan sejenak berada di Jerman.
Sistem pertanian dan penataan pedesaan barangkali dua hal penting yang bisa dipelajari dalam kunjungan ini. Karena justru dua hal ini amat krusial bagi pengembangan pertanian dan penataan pedesaan kita saat ini.

Dalam soal pertanian, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan di daerah ini. Pertama, optimalisasi lahan pertanian. Orang-orang yang baru saja datang ke Flores, akan mendapatkan kesan pertama bahwa banyak sekali lahan tidur di daerah kita. Lahan tidur tidak lain adalah lahan yang tidak tergarap dengan baik dan dibiarkan begitu saja. Sementara itu para petani kita dalam pengelolaan lahan pertanian amat subsisten sifatnya. Pertanian kita digarap asal jadi. Begitu jauh dari sentuhan teknologi dan keterampilan yang seharusnya dimiliki para petani. Para petani kita tidak terlalu banyak diperkenalkan dengan teknologi pertanian yang bisa mengubah sistem pertanian mereka.

Beberapa waktu lalu, di Manggarai misalnya, lahan pertanian dimanfaatkan untuk tanaman komoditas: jambu mete, kemiri, vanili, kopi, kakao. Perubahan fungsi lahan itu tidak disertai dengan kebijakan melindungi hasil komoditas rakyat. Pengusaha menentukan sepihak harga komoditas pertanian sedangkan rakyat menerimanya tanpa punya daya tawar sedikitpun. Kita mengajarkan kepada rakyat mengenai pertanian berorientasi pasar tapi pemerintah kita gagal melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian perdagangan berjalan di atas rel ketidakadilan. Petani yang tidak punya informasi mengenai pasar dikalahkan.

Di sisi lain perubahan orientasi pertanian di masyarakat juga tidak disertai pendampingan yang intens dari pemerintah agar pertanian kita laku di pasar. Swisscontact, yang sejak beberapa tahun lalu, mendampingi para petani mete di Flores Timur dan Sikka memberikan kita sisi baru dalam pendampingan para petani agar komoditas mereka dapat diterima di pasar-pasar negara Eropa dan Amerika. Pasar Eropa dan Amerika membutuhkan jambu mete organik. Swisscontact mendatangkan IMO, sebuah badan yang memberikan akreditasi bahwa sungguh komoditas jambu mete Flores sifatnya organik, sehingga pasar Eropa dan Amerika dapat menerimanya. Yang ingin ditegaskan adalah bagaimana pemerintah mestinya mendampingi para petani kita agar komoditas pertanian mereka sungguh berkualitas dan diterima di pasar-pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sebenarnya tuntutan akan pertanian organik bukan saja di luar negeri. Pasar di dalam negeri sekarang sudah menuntut agar pertanian kita tidak lagi menggunakan pupuk dan zat kimia lainnya. Bisakah kita mengelola pertanian kita tanpa menggunakan zat-zat kimia seperti itu? Menghilangkan kebiasaan tersebut, perlu ada intervensi dan pendampingan terhadap para petani kita.

Kedua, lemahnya pengawasan pelaksanaan tata ruang. Hampir tiap daerah di Flores atau NTT punya tata ruang. Tetapi banyak pula pemerintah lokal kita tidak menaati tata ruang yang telah ditetapkan. Seenaknya diubah. Bagaimana bisa pemerintah lokal kita, misalnya memberikan konsesi pertambangan di daerah pariwisata. Di satu sisi kita mengkampanyekan pariwisata, tapi di sisi lain kita membuka kran investasi pertambangan yang merusak ekowisata. Ada kontradiksi di dalam kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah membuat rencana tata ruang wilayah dan tata ruang perkotaan, tetapi pada kesempatan yang sama pemerintah melanggarnya. Betapa pemerintah kita ada dalam inskonsistensi kebijakan.

Jika kita mengkampanyekan pariwisata seharusnya pemerintah kita mendorong pengembangan lahan pertanian untuk menunjang kebutuhan pariwisata. Di Mabar, misalnya, sayur dan buah-buahan didatangkan dari luar daerah untuk kebutuhan turisme. Akibatnya kita kaya objek wisata, tapi hal itu tidak membuat masyarakat kita memperoleh keuntungan. Masyarakat kita jadi penonton.

Kepatuhan terhadap tata ruang merupakan salah satu kunci dalam pembangunan. Pengalaman di negara maju, pemerintah sangat ketat dengan pemanfaatan tata ruang wilayah. Dari cerita para misionaris di luar negeri, negara maju seperti Jepang misalnya, pemerintahnya sangat ketat dengan pemanfaatan tata ruang. Lahan-lahan pertanian yang produktif dilindungi dan tidak diutak-atik untuk kepentingan pemodal sehingga produksi pangan tetap terjamin. Saya kira cerita busung lapar di daerah kita atau para petani makan putak mencerminkan kekurangan-konsistenannya pemerintah mengembangkan pertanian kita. Jika makanan tidak terjamin tersedia, bagaimana bisa kita memberdayakan sumber daya manusia. Busung lapar adalah proses pengkerdilan sumber daya manusia kita.

Kita harus akui bahwa soal pengawasan penggunaan tata ruang kita lemah. Sudah ada aturan bahwa suatu wilayah telah dijadikan hutan lindung. Tapi masyarakat kita dengan mudah membabatnya jadi lahan pertanian. Pemerintah lihat saja dan tidak pernah ambil tindakan tegas. Dalam konteks Flores, ketika hutan gundul, orang minta Gereja Katolik harus kampanyekan penyelamatan hutan. Bukankah ini bentuk lempar tanggung jawab. Pemerintah punya instrumen hukum (positif) untuk memberikan tindakan tegas. Ini tugas pemerintah agar rakyatnya taat asas. Tapi karena pemerintah punya kepentingan politis yang kental dan takut dianggap tidak pro rakyat, maka pemerintah menjadi lemah.

Ketiga, konflik tanah pertanian. Yang perlu juga kita pelajari dari sistem pertanian di Eropa adalah sistem kepemilikan lahan pertanian. Banyak sekali jatuh korban jiwa akibat perebutan lahan pertanian. Ini mengisyaratkan bahwa sistem kepemilikan lahan kita tidak memberikan jaminan. Di Manggarai, orang bisa merebut lahan pertanian kampung lain hanya oleh sebuah klaim sejarah masa lalu yang tidak terbukti sama sekali. Pemerintah kita terkesan membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa ada usaha fasilitasi yang intens. Di seluruh Flores, sistem kepemilikan lahan menjadi masalah krusial yang belum tersentuh sampai sekarang. Distribusi tanah kita belum menjamin kepemilikan yang langgeng ke depan.

Hal penting lainnya adalah belajar mengenai penataan pedesaan. Saat ini banyak sekali dana dikucurkan. Tapi sejalan dengan itu, ada banyak cerita-cerita korupsi di pedesaan kita. Jadi, otonomi desa dijadikan kesempatan pemerataan korupsi. Otonomi desa tidak dimaksudkan untuk menata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi desa menjadi kantong korupsi baru.

Memang harus kita akui perbedaan antara Eropa dan daerah kita seperti langit dan bumi. Mereka sudah begitu maju dan stabil. Tetapi apakah kita tidak bisa meniru mereka untuk mengatur masyarakat kita sesuai dengan konteks kita di sini. Saya sering kali jumpai dalam tugas jurnalistik bahwa selalu ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan: apa yang dapat kita petik dari setiap kali studi banding? Studi banding seringkali jadi kesempatan rekreatif. Kita kembali dengan semangat yang sama.

Flores Pos | Asal Omong | Pangan
| 23 Mei 2009 |

Tak Ada Klaim Tunggal

2009-05-15T07:45:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Peraih Nobel dalam bidang ekonomi tahun 1998 Amartya Sen menulis sebuah opini: A World Not Neatly Divided (Sebuah Dunia yang Tak Terbagi dengan Rapi) (New York Times, 23 November 2001). Dunia memang tidak pernah dibagi secara ketat. Dia bilang, banyak orang keliru mengerti tesis Samuel Huntington tentang perbenturan peradaban (clash civilisation). Kelemahan dasar dari teori Huntington adalah penggunaan kategorisasi tertentu dalam menilai sebuah masyarakat. Kategori sivilisasi terkesan artifisial dan tidak konsisten sebab ada banyak cara dalam melihat masyarakat (dari perspektif politik, bahasa, kelas, afiliasi, dan lain-lain).

Karenanya klasifikasi tunggal adalah sebuah perangkap yang menjebak. Menyebutkan “dunia Islam” dan “dunia Kristen” sama artinya kita memiskinkan pengertian kemanusiaan kita karena di dalam suatu negara atau budaya, masih ada subkultur lainnya. Masih ada identitas lainnya. Ini berarti tidak ada satu kategorisasi tunggal. Mengatakan India adalah Hindu, Pakistan adalah Islam, atau Indonesia adalah Islam sama artinya kita menyangkal adanya kategorisasi lain di dalam bangsa-bangsa tersebut. Bahwa mayoritas India adalah Hindu, mayoritas Pakistan adalah Islam, dan mayoritas Indonesia adalah Islam, itu bukan berarti kategorisasi tunggal itu dibenarkan begitu saja. Ini cara yang keliru membaca India, membaca Pakistan, dan membaca Indonesia. Demikian juga membaca Barat adalah Kristen. Sebab dengan itu kita telah menyangkal kehadiran orang lain di luar identitas tersebut.

Amartya Sen mengatakan, menyebut India dengan peradaban Hindu mungkin akan menyenangkan kelompok fundamentalis, tapi ini adalah sebuah cara aneh membaca India. Karena dengan ini kita juga akan menyangkal berbagai bentuk intreaksi antarkomunitas di India. Karena itu harapan akan adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat tidak terletak pada keseragaman tapi pada pluralitas dari identitas kita. Jadi kesimpulan Amartya Sen, “Perampokan atas identitas plural kita tidak hanya mereduksi kita, tetapi hal itu mempermiskin dunia.”

Ketika saya membaca artikel ini, saya teringat kembali pertemuan jaringan antariman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang digelar Dian Interfidei Yogyakarta, Juni 2006 lalu. Pertemuan ini menghadirkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas kemajemukan dan interaksi antarkomunitas dalam masyarakat kita. Peserta dari Banjarmasin menyeringkan pengalaman mereka mengenai penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam. Mariatul Asiah dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakat Kalimantan Selatan membeberkan penerapan Perda Syariah di Banjarmasin bagi komunikasi antarkelompok di ruang publik.

Peserta dari Makassar bicara tentang Perda Syariah. H Aswar Hassan dari KPPSI mengatakan, Perda Syariah itu telah dibahas dan disahkan oleh DPRD sebagai representasi rakyat. Pengesahan Perda-Perda Syariah itu dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Dengan mengatakan begini, menurut dia, pemberlakuan Perda Syariat Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Semua diputuskan melalui mekanisme demokratis oleh lembaga demokrasi.

Pernyataan ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai demokrasi prosedural dan substansi demokrasi. Pengambilan keputusan menurut prosedur demokrasi oleh lembaga resmi demokrasi yang merupakan representasi rakyat dalam sistem demokrasi tak langsung, sama sekali belum tentu mencerminkan substansi dari demokrasi itu sendiri. Keputusan tersebut tidak mencerminkan substansi demokrasi. Karena aturan itu menutup ruang bagi orang lain di luar komunitas tersebut. Padahal esensi demokrasi adalah pluralisme, kebebasan dan penghargaan terhadap individu. Karena itu demokrasi berbicara mengenai pentingnya pembedaan antara ruang publik dan ruang privat untuk menghindari pemaksaan dalam interaksi antarkomunitas.

Dalam diskusi kemudian hangat dibicarakan tempat komunitas lain di dalam pemberlakuan Perda Syariah ini. Trisno S Susanto dari Masyarakat Dialog Antariman (Madia) bertanya kepada Aswar Hassan: “Di mana tempat kami (yang bukan muslim) di dalam Perda Syariah ini”. Aswar mengatakan, justru karena Anda maka Perda Syariah ini ada.

Pertanyaan Trisno adalah pertanyaan dari banyak komunitas lainnya ketika di wilayah publik dipaksakan sebuah peraturan dari satu komunitas tertentu. “Di mana tempat kami”. Pertanyaan ini bisa diajukan di Paris, di Roma, di London, di Riyadh, di Kairo, di Tel Aviv, di Bagdad, di Istambul, di Teheran, di Asia, di Amerika, dan di Amerika Latin. Pertanyaan itu bukan saja berkaitan dengan kategorisasi agama, melainkan juga soal pandangan (filsafat hidup), soal bahasa, soal sastra, soal politik. Kekayaan sebuah komunitas dipengaruhi oleh interaksi antarkomunitas. Karena komunitas bukan sebuah sistem tertutup. Dengan demikian penyeragaman (uniformitas) adalah bentuk pengeroposan dan pengingkaran terhadap pluralisme dalam sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa, dan sebuah negara.

Menyadari adanya perbedaan antara komunitas, maka wacana kemudian berubah ke arah pentingnya membangun interaksi yang sifatnya multikultural. Setiap komunitas didorong untuk hidup berdampingan secara damai. Ada keharusan untuk berkoeksistensi secara damai. Koeksistensi, ada bersama secara damai dengan komunitas lain akhirnya harus didorong ke arah proeksistensi.

Dengan ini tidak berarti di negara-negara yang kehidupan demokrasinya lebih maju tidak ada ketegangan akibat pluralisme ini. Tetap ada. Hanya pemerintah tidak mendorong penerapan aturan yang saling meniadakan antarkomunitas. Negara tetap bertindak sebagai penyeimbang dalam interaksi antarkomunitas. Dengan itu pula negara tetap menjamin identitas kelompok-kelompok tersebut, tanpa ada usaha untuk sebuah penyeragaman. Aturan di wilayah publik tetap mengakomodir semua kepentingan identitas komunitas di dalam sebuah negara.

Tidak ada kategori tunggal dalam sebuah daerah atau sebuah negara-bangsa. Saya kira kata itu harus terus kita gemakan di Flores. Orang-orang Flores mesti disiapkan untuk menghadapi migrasi penduduk dari luar Flores. Siapa bisa menjamin Katolik tetap menjadi mayoritas di Flores untuk puluhan tahun kemudian. Eropa berada di ambang kecemasan dengan makin banyaknya jumlah migran dari Afrika dan Asia yang tiap kali menuntut diberi tempat yang sama di benua yang bernama Eropa. Sementara jumlah penduduk Eropa terus menurun. Peta, kekuatan, dan pola interaksi antarkelompok akan berubah dan berpengaruh oleh migrasi penduduk.

Flores sebagai sebuah daerah terbuka akan menghadapi gelombang migrasi bertahun-tahun ke depan. Rakyat Flores harus dilatih dan disiapkan untuk hidup berdampingan dengan komunitas lain tanpa harus kehilangan identitas mereka. Mereka harus tetap hidup dalam warisan kultural mereka tapi serentak bersikap terbuka. Sikap terbuka yang sama akan mereka kembangkan ketika mereka bekerja di negara lain. Mereka akan dihadapkan pada komunitas lain yang berbeda dari mereka.

Dunia, kata Amartya Sen, tidak pernah dibagi secara rapi. Karenanya tidak ada kategorisasi tunggal. Biarkan itu jadi kesadaran kita bersama di Flores.

Ende, 15 Mei 2009

Tak Mau Makan Janji

2009-05-03T06:42:00.000-07:00

Oleh FRANS OBON

Konon kemenangan Partai Demokrat ditunjang oleh iklan di media massa dan televisi, serta iklan di media online. Iklan yang masif, popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan program kerja pemerintah yang populis adalah tiga faktor utama terdongkraknya suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009. Iklan (konten dan visualisasinya) dilihat sebagai sebuah metode baru dalam kampanye politik Indonesia. Manajemen komunikasi presiden sendiri jauh lebih baik daripada manajemen komunikasi presiden-presiden sebelumnya. “Orang-orang presiden” pandai memenej komunikasi dengan media massa cetak maupun televisi.

Iklan-iklan dari departemen-departemen seperti Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, serta Departemen Komunikasi dan Informatika memberi citra positif bagi pemerintahan SBY-JK.

Program populis seperti bantuan langsung tunai (BLT), PNPM Mandiri, tenaga honorer daerah jadi pegawai negeri sipil telah “menyihir” rakyat. Pemilih Indonesia yang sebagian besar belum melek politik melihat bahwa pemerintahan yang beginilah yang dibutuhkan rakyat. Pemerintahan yang murah hati. Yang menawarkan program-program populis. Rakyat tidak peduli dengan fondasi ekonomi karena rumitnya masalah. Apalagi sekarang belum banyak analis-analis ekonomi yang opininya tajam yang dapat membuka mata banyak rakyat pemilih Indonesia untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya.

PDI Perjuangan sebagai partai oposisi juga telah kehilangan banyak analis politik dan ekonomi setajam Kwik Kian Gie. Suara-suara oposisi tidak muncul pada media massa Indonesia. Ada gerakan pembentukan Pansus di DPR oleh partai oposisi, tapi karena tidak dijelaskan dengan baik melalui media massa maka aksi tersebut oleh masyarakat umum dibaca lebih sebagai sekadar berbeda. Akibat tidak adanya analisis ekonomi dan politik yang tajam itu masyarakat Indonesia kehilangan preferensi dalam menilai iklan-iklan politik.

Tetapi menurut M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer Jakarta, dalam artikel “Dari Massa Mengambang ke Partai Mengambang” (Kompas, 11 April 2009), menyandarkan diri pada iklan televisi dan media cetak bukan tanpa kelemahan.

Dibandingkan dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan, ujiannya nanti bagi Partai Demokrat ada pada Pemilu 2014. Karena partai ini tidak punya infrastruktur politik (jaringan dan kader) sekuat dua partai papan atas lainnya:PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Menurut dia, posisi Golkar di pemerintahan tidak cukup taktis membikin iklan bagi kepentingannya.

J Kristiadi dalam dialog televisi bersama Panda Nababan, Priyo Budi Santoso di TVOne Selasa malam (22 April 2009) mengatakan, kubu Partai Demokrat jangan dulu takabur dengan hasil survei dan opini sekarang ini yang seolah-olah SBY sudah di atas angin. Dia mengingatkan bahwa PDI Perjuangan dan Partai Golkar punya infrastruktur politik yang kuat. Kedua partai ini memenangkan sekian banyak bupati dan gubernur di Indonesia. Jika kedua partai ini menggerakkan mesin politiknya dengan baik, maka bukan tidak mungkin peta politik bisa berubah.

Iklan-iklan politik dan menajemen komunikasi pemerintah yang cukup bagus telah membawa efek bagi rakyat pemilih. Mereka memiliki preferensi dalam memilih. Dari sini kita tahu bahwa kampanye terbuka pada masa kampanye tidak cukup memberikan preferensi bagi rakyat. Kampanye terbuka lebih sebagai sebuah hiburan dan pesta bagi-bagi rejeki.

Banyak yang bilang Golkar tidak cukup cekatan mengiklankan program-program populis pemerintah. Tapi sebenarnya posisi Jusuf Kalla sebagai wakil presiden memberikan kesulitan bagi Golkar dalam mengklaim hal ini. Dalam politik Indonesia di mana kita hanya mengenal satu matahari, maka seluruh keberhasilan dicitrakan sebagai keberhasilan presiden. Kecuali presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama, bukan merupakan koalisi dari dua partai berbeda.

Lihatlah iklan swasembada pangan. Tiga partai di koalisi saling mengklaim. Golkar mengklaimnya. PKS mengklaimnya karena Menteri Pertanian Anton Apriantono dari PKS. Demokrat mengklaimnya karena presidennya dari Demokrat. Soal Bantuan Tunai Langsung (BLT), saya nonton di Metro TV konon katanya itu gagasan Jusuf Kalla sebagai kelanjutan dari kompensasi kenaikan harga BBM. Konversi dari minyak tanah ke gas (elpiji), katanya juga konsepnya dari Jusuf Kalla. Memang ada kesan bahwa Jusuf Kalla adalah the real president (presiden yang sesungguhnya). Tapi cerita ini tidak cukup kuat mendongkrak popularitas Jusuf Kalla. Hal itu bisa dilihat dari tingkat elektabilitas Jusuf Kalla jika maju sebagai calon presiden seperti ditunjukkan oleh berbagai survei. Beda halnya ketika pasangan SBY-JK, sebelum duet ini berpisah, memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan dengan calon lainnya. Paling tidak dari survei yang dilakukan.

Dalam situasi bacaan politik rakyat yang masih terbatas, kampanye program partai-partai politik semata-mata dilihat sebagai janji belaka. Bukan dilihat sebagai program kerja yang ditawarkan. Janji dikonotasikan sebagai bentuk kebohongan karena memang bisa ditepati dan bisa pula diingkari. Rakyat tidak bisa menuntut pertanggungjawabannya jika janji diingkari. Paling-paling mereka menunggu lima tahun lagi.

Hal ini terekam kuat dan membentuk persepsi para pemilih. Persepsi ini mampu menggerakkan orientasi pemilih. Minimnya analisis tandingan terhadap klaim pemerintah menyebabkan monopoli wacana di ruang publik. Apalagi dalam konteks masyarakat paternalistis seperti Indonesia, kritik dilihat sebagai pemfitnahan.

Kritik dianggap sebagai perbuatan jahil. Kelemahan ini digunakan oleh politisi dengan memposisikan diri mereka sebagai orang yang dizalimi. Masyarakat pun memihak orang yang dianggap jadi korban penzaliman. Rakyat yang tidak beruntung, yang tidak mampu bersaing dalam konteks global, dalam ekonomi kapitalis, merasa diri sebagai korban dari sistem ekonomi yang tidak mengenal belas kasihan. Solidaritas terbentuk dari rasa dikorbankan oleh pembangunan dan tindakan-tindakan lainnya. Dalam masyarakat transisi dari praktik kekuasaan otoriter ke demokrasi, hal semacam ini akan menjadi efektif untuk pencitraan diri.

Menurut persepsi masyarakat, janji setali tiga uang dengan kebohongan. Di tempat-tempat pertemuan, saya sering mendengar kata ini: sekarang memberi janji, kalau sudah mendapatkan kursi kekuasaan, lupa pada janji. Dulu sebelum jadi anggota Dewan, senasib sepenanggung dengan tetangga. Setelah jadi anggota Dewan, dekat di mata jauh di hati. Di dalam diskusi-diskusi juga sering terlontar keluhan adanya perubahan perilaku sebelum dan sesudah menjadi anggota Dewan. Sebelum pemilu, kita semua saudara. Setelah dapat kursi, orang tenggelam di balik pintuk mobil.

Jangan-jangan inilah alasannya mengapa orang di sebelah rumah atau tetangga yang jadi calon anggota legislatif tidak mau dipilih oleh tetangganya. Perubahan sikap dan pola hidup menimbulkan rasa kecewa. Masyarakat lihat elite birokrasi dan elite legislatif bersekutu dalam pesta pora uang rakyat dengan berbagai modus: perjalanan dinas, kolusi proyek, dan fasilitas lainnya. Mereka menghabiskannya di Kupang, di Surabaya, di Jakarta, dan di tempat-tempat enak lainnya.

Barangkali inilah yang melahirkan sikap pramgatis. Pengingkaran terhadap janji dan komitmen pada rakyat melahirkan pragmatisme dalam bersikap: kami tidak mau lagi makan janji. Kami minta jatah duluan: sembako, sarimie, dan uang. Di manakah kepentingan umum? Dia sudah ditempatkan di sudut belakang kehidupan oleh perilaku berpolitik tanpa etika dan moralitas.

Ende, 2 Mei 2009

Sebelum Jago Berkokok

2009-04-27T06:54:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Kamis pagi, 9 April 2009, saya memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang letaknnya tidak jauh dari rumah kami. Kami sekeluarga beruntung karena masuk dalam daftar pemilih tetap baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT Juni 2008 maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Ende, Oktober 2008. Kami ikut antre di luar TPS. Berdiri sebentar dengan beberapa orang di situ, lalu masuk ruang tunggu. Saya urutan ketiga dari terakhir sebelum pemungutan suara ditutup pada pkl. 12.00.

Saya kembali ke rumah sebentar untuk santap siang. Kira-kira 14.30 saya pergi lagi ke TPS untuk mengikuti penghitungan suara. Saya membawa kamera dan mengambil beberapa gambar. Gambar-gambar itu saya publikasikan di Harian Flores Pos pada beberapa edisi.

Saya hanya bertahan hingga selesai penghitungan suara untuk DPRD Ende. Karena pada sore hari nanti, saya dan keluarga akan mengikuti perayaan Kamis Putih. Saya mesti siapkan sedikit tenaga dan pikiran. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ikut dalam pencalonan anggota legislatif – saya pernah jadi calon legislatif pada Pemilu 2004 dari PDI Perjuangan – betapa konsentrasi saya terpecah. Seandainya saya ikut, telah membuang banyak energi dan tenaga, lalu hasilnya tidak maksimal, betapa suasana batin saya tidak karuan. Di televisi, kita lihat ada caleg di Jawa dan di beberapa tempat lainnya mengalami stres bahkan ada yang bunuh diri. Jika suasana batin tak karuan, sebuah omong kosong kalau saya mengatakan, saya tetap berkonsentrasi mengikuti perayaan. Bukan pada hari itu saja, pengaruhnya bisa berminggu-minggu. Alangkah naifnya kalau ada yang mengatakan, tidak ada masalah.

Saya putuskan kembali ke rumah dan tidak lagi ikut penghitungan suara untuk DPRD NTT, DPR RI dan DPD. Karena setelah perayaan misa Kamis Putih nanti, masih ada giliran penyembahan sakramen mahakudus di Paroki. Perayaan ini berlangsung sepanjang malam dan umat berdoa di depan sakramen mahakudus secara bergilir. Doa vigili: berjaga-jaga bersama Yesus sambil berdoa.

Ketika sejak 1980-an terjadi pencemaran hostia di Flores dan orang Flores sadar bahwa ini adalah sebuah provokasi dengan melecehkan inti iman Katolik, muncul refleksi bahwa mungkin karena sikap tidak hormat terhadap sakramen mahakudus itulah yang membuat kasus-kasus pencemaran hostia sering terjadi. Karenanya perlu ada pertobatan. Orang Katolik mesti menyesali dosa dan kelalaiannya dan membarui semangat mereka untuk menghormati sakramen mahakudus itu.

Tepat pukul 01.00 malam itu, saya ke gereja. Saya berlutut di bangku agak ke tengah dari deretan terakhir. Setengah jam saya ikut berdoa bersama, lalu kembali ke rumah. Malam itu adalah malam drama penangkapan Yesus. Pikiran saya tidak tertuju pada Yudas Iskariot, tetapi pada Petrus. Saya ingin merefleksikan tokoh ini. Dialah batu karang di atasnya Gereja Kristus didirikan. Tokoh ini menggambarkan sebuah heroisme di satu sisi dan kerapuhan manusia di sisi lain. Dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk Yesus sebelum drama penangkapan, tetapi pada saat penangkapan Yesus dia menyangkalnya sebanyak tiga kali sebelum ayam (jago) berkokok.

Yudas mengkhianati Yesus, lalu menyesal, melemparkan uang hasil pengkhianatannya, dan mati bunuh diri. Sedangkan Petrus, tiga kali dia menyangkal Yesus di depan publik. Dia kecut di depan publik dengan mengingkari keberadaannya sebagai murid Tuhan. Ketakutan untuk mengakui bahwa dia “murid orang itu” di depan publik. Ya, ketakutan. Namun bedanya Petrus menyesal dan bangkit dari keterpurukannya. Dia bertobat. Beralih dari menyangkal Yesus di depan publik menjadi pewarta Kristus yang paling gigih kemudian. Dia bangkit dari keterpurukannya dan meletakkan dasar bagi Gereja Kristus. Tuhan menggenapi janjinya bahwa di atas batu karang inilah Dia mendirikan GerejaNya yang tidak akan goyah sepanjang zaman.

SIKAP kecut dan takut bicara di depan publik untuk menampilkan nilai-nilai dasar kemanusiaan adalah fakta empiris dalam praksis politik di Flores. Banyak orang mencemaskan situasi ini. Orang tidak berani bicara di depan pelanggaran nilai-nilai.

Pada pertemuan di aula Marinus Krol di Paroki Onekore, 27 Maret 2009 lalu, dosen teologi politik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan yang juga Provinsial Serikat Sabda Allah (SVD) Pater Amatus Woi SVD mengatakan, politisi Katolik mesti berani bicara di depan pelanggaran nilai-nilai. Pada pertemuan yang mengambil tema “Pencerahan dan Pendidikan Politik Rasul Awam”, dia menegaskan perlunya politisi Katolik menampilkan jati dirinya dengan berada di garda terdepan perjuangan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas serta kesejahteraan umum sebagian bagian esensial dari praksis politik yang benar.

Dalam bahasa agama, perlu ada spiritualitas politik yang benar. Spiritualitas adalah semangat dasar, motivasi, cita-cita baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok dalam keterlibatan sosial. Politik adalah medan pengabdian politisi Katolik.

Pengabdian, bukan pekerjaan. Bukan sekadar kesempatan mengais rejeki. Totalitas berkarya amat dituntut dari praksis politik yang bersumber dari spiritualitas semacam ini. Politik sebagai medan pengabdian dan panggilan bagi politisi Katolik mengandung konsekuensi etis dengan membersihkan politik dari kekotoran. Biarkan politik itu berjalan di dalam bingkai moral dan etika.

Karena itu ukurannya bukan terletak pada semangat awam untuk mengikuti perayaan ekaristi atau tugas-tugas liturgis lainnya di Gereja, tetapi medan bakti kaum awam adalah politik. Mengutip kata-kata Nabi Amos (Amos, 5:21-24): “Aku membenci, Aku menghina perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaKu korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaKu keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku dengar. Tapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir”. Biarkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian mengalir bagaikan air.

Yang banyak dikritik kemudian adalah bagaimana memecahkan budaya bisu (silent culture) politisi-politisi Katolik di Flores di depan pelanggaran nilai-nilai, moralitas, dan etika berpolitik. Politik beretika itu dicirikan oleh orientasinya bagi kepentingan umum, membangun solidaritas dengan masyarakat terpinggirkan, menghindari pembangunan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan yang merendahkan martabat pribadi manusia. Politisi Katolik mesti membangun kepekaan terhadap nasib dan kehidupan rakyatnya.

Masalahnya memang karena politisi kita mau mengeluarkan agama dari praksis politiknya. Agama dibawa ke ranah penghayatan pribadi. Ada pembelokan arah penghayatan agama untuk kesalehan pribadi, bukan kesalehan sosial. Praksis politik kita tidak lagi dijiwai dan dilandasi oleh Kabar Gembira (euangelion). Ada pengingkaran terhadap nilai-nilai Injili. Dalam praksis politik, kita mengingkari bahwa kita “bukan murid orang itu”. Kita masih berada dalam situasi sebelum jago berkokok. Kita belum melampaui fase ini.

Ende, 27 April 2009

Mbay, Nagekeo, dan Mimpi Elite Politik

2009-04-23T06:56:00.000-07:00

Babak Baru, Pemimpin Baru

Oleh Frans Obon

Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo termasuk salah satu daerah strategis di pulau Flores. Daerah ini yang terletak di bagian utara Flores, amat memungkinkan terbukanya akses yang lebih besar ke Surabaya, Makassar dan kawasan timur lainnya di Indonesia. Wilayah utara sepanjang Flores memang strategis, terbentang dari Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di ujung barat Flores hingga Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka.

Pemerintahan fasis militer Jepang pada masa Perang Dunia II pernah membangun sebuah lapangan terbang di Mbay dengan nama Lapangan Terbang (Lapter) Surabaya II. Tentu saja lapangan ini dibangun demi kepentingan militer Jepang untuk memudahkan kontrol terhadap wilayah timur Indonesia dalam konteks perang pasifik. Para pastor Katolik dari Belanda, Jerman, dan Eropa Timur lainnya yang bekerja di Flores dibuang ke Makasar pada masa pendudukan Jepang.

Sarana transportasi laut juga memungkinkan Mbay menjadi salah satu pusat perdagangan di masa depan. Labuan Bajo, di Manggarai Barat, Reo di Kabupaten Manggarai, Marapokot di Mbay Kabupaten Nagekeo dan Sadang Bui Maumere adalah titik-titik singgah yang aman bagi kapal-kapal berukuran besar di pantai utara Flores.

Dengan potensi ini ke depan Mbay akan meninggalkan induk semangnya Kabupaten Ngada dalam mobilitas penduduk dan peningkatan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Ngada memiliki Aimere sebagai pelabuhan menuju Kupang. Wae Wole di Kabupaten Manggarai Timur akan menjadi pelabuhan tetangga terdekat. Tetapi letaknya di bagian selatan Flores membuat pelabuhan itu tidak akan semaksimal seperti Marapokot di utara. Sebab bagaimanapun Surabaya tetap menjadi pintu masuk strategis ke pulau Jawa. Apalagi Surabaya masih menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan di ujung timur pulau Jawa. Sebagai daerah industri, Surabaya akan tetap membutuhkan bahan baku dari wilayah timur Indonesia. Jumlah penduduk yang makin bertambah dan gerak pembangunan yang mulai menggeliat di bagian timur Indonesia akan menjadi pasar potensial di masa depan.

Demikian pula dalam relasinya dengan Makassar, Sulawesi Selatan, menuju wilayah timur lainnya di Indonesia Mbay tetap diuntungkan. Sekarang mungkin belum terasa karena Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia, dan konsentrasi penduduk terbesar, yang dari segi pasar menjadi konsumen potensial. Kejenuhan dan menipisnya sumber daya alam di Pulau Jawa memungkinkan berpindahnya pusat industri ke luar Jawa.

Nostalgia
Mbay menyimpan begitu banyak nostalgia di dalam pembangunan di Ngada dan Nusa Tenggara Timur. Dataran Mbay yang luas dan subur pernah masuk dalam kamus jargon pembangunan Orde Baru sebagai lumbung beras. Dana miliaran rupiah telah dikucurkan untuk membangun dan menata dataran Mbay dan sekitarnya, tetapi Mbay masih tetap seperti yang kita saksikan sekarang.

Yang masih segar dalam ingatan kita adalah ditetapkannya Mbay sebagai pusat pertumbuhan di Flores-Lembata dengan dibentuknya Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay).

Pada tahun 1990-an, Soeharto meluncurkan program pengembangan kawasan timur Indonesia (go east policy). Sebagai bagian dari program go east policy itu, April 1996 Soeharto meresmikan 13 Kapet, 12 di antaranya terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Mbay termasuk salah satunya. Meski namanya Kapet Mbay, namun cakupan kawasannya kemudian meliputi seluruh pulau Flores.

Rakyat Nagekeo, yang di kala itu masih satu dengan Kabupaten Ngada, menyambut gembira. Di Mbay, suku Lape menyerahkan tanah dalam sebuah upacara kepada Bupati Ngada Yohanes Samping Aoh (1994-1999). Lambert Ruto mewakili sukunya mengucapkan bhea sa. Rakyat dalam kasus ini lagi-lagi diminta berkorban untuk apa yang menjadi legitimasi kekuasaan Orde Baru: pembangunan. Kita semua tahu bahwa Orde Baru memang membangun legitimasi kekuasaannya dengan pembangunan. Apa dan berapapun harga yang harus dibayar, Orde Baru akan melakukannya. Atas nama pembangunan, orang-orang yang tidak berdaya, orang miskin, orang papa, dan yang terpinggirkan, bisa saja dikorbankan. Namun krisis ekonomi 1998 sekali lagi menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Orde Baru runtuh. Kekuasaannya pun tidak bisa dipertahankan lagi.

Dengan demikian hingga turun dari kursi kepresidenan Mei 1998, program Kapet termasuk Kapet Mbay hanyalah retorika politik pembangunan Soeharto. Pencarian legitimasi kekuasaan di atas kesuksesan ekonomi Orde Baru ternyata gagal dengan munculnya krisis keuangan, lalu krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Krisis itu telah pula melahirkan krisis Mei 1998 di Jakarta hingga pertikaian etnik di Indonesia: Maluku, Poso, dan Sambas.

Saya pernah menulis mengenai Kapet Mbay dengan judul Go East Policy, What Went Wrong? Apa yang salah dengan Kapet? Menurut Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur di era Presiden Megawati, Manuel Kaisiepo pada pertemuan di Kupang, beberapa Kapet sukses mendatangkan investor, tetapi beberapa Kapet gagal, termasuk yang gagal adalah Kapet Mbay. Menurut Kaisiepo, Kapet yang terbilang sukses adalah Bitung-Manado, Pare-pare, Kathulistiwa (Kalimantan Barat), Sesama (Kalimantan Timur), Batu Licin (Kalimantan Selatan), Biak (Papua).

Bagaimana dengan Mbay? Kapet Mbay gagal karena dua alasan. Pertama, fasilitas dan infrastruktur yang minim seperti telepon, internet, dan transportasi yang buruk, sehingga menyulitkan investor menanamkan duitnya di Mbay. Kedua, minimnya profesionalisme dan semangat wirausaha. Dalam kasus Mbay misalnya, ditunjuknya gubernur sebagai pejabat ex officio dan para pensiunan pegawai negeri sipil sebagai direktur eksekutif membawa persoalan sendiri. Kaisiepo benar ketika mengatakan dua alasan ini menjadi sebab Kapet gagal. Megawati pernah mengatakan bahwa birokrasi Indonesia seperti keranjang sampah.

Media pernah melaporkan bahwa diperkirakan miliaran dana telah dihabiskan oleh badan eksekutif untuk mempromosikan Kapet ini ke berbagai ajang dan kesempatan. Beberapa seminar digelar untuk membahas langkah konkret implementasi Kapet. Seminar di Darwin, pertemuan Manado, promosi di Jepang dan Eropa. Tapi hasilnya tidak ada investasi.

Bisa saja orang menyalahkan perubahan rejim kekuasaan di Indonesia, transisi politik dan krisis ekonomi 1997 sebagai alasan dasar Kapet gagal. Namun sebetulnya sejak awal 12 Kapet di Indonesia bagian timur lebih sebagai retorika politik Soeharto. Tidak ada kemajuan yang riil dalam implementasinya.

Pada tingkat lokal, Kapet ini gagal juga karena isu primordialisme. Kekurangan fasilitas untuk menunjang Kapet pernah disiasati dengan keputusan memindahkan ibu kota Kabupaten Ngada ke Mbay sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, namun gagal.

Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat lokal. Pemerintah akhirnya mesti berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal. Saya kira hal ini menjadi sangat krusial. Untuk menyukseskan Kapet, masyarakat dimobilisasi untuk menyerahkan tanah ke pemerintah baik untuk membangun kantor bupati maupun kantor kapet.

Apa yang terjadi setelah lima tahun? Masyarakat kecewa. Masyarakat sudah menyerahkan tanah yang tidak mungkin dapat diambil kembali kepada pemerintah dengan menjanjikan pembangunan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Tetapi pengorbanan itu seakan disia-siakan.

Oke, lihatlah ke Depan
Kesimpulan sederhana dari tulisan saya adalah florinese people need a new chapter of Kapet Mbay (Orang Flores memerlukan babak baru dari Kapet Mbay). Artikel ini saya tulis tahun 2004 sebelum Nagekeo terbentuk sebagai kabupaten. Pembentukan Nagekeo sebagai kabupaten baru melalui Undang-Undang No. 02/2007 yang ditopang tujuh kecamatan yakni Kecamatan Aesesa, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae, Keo Tengah, dan Aesesa Selatan, kembali memperkuat keyakinan saya bahwa Kabupaten Nagekeo adalah babak baru untuk menjawabi harapan dan keinginan rakyat untuk menata daerah itu secara baru.

Kapet Mbay sebagai sebuah gagasan membangun ekonomi dalam konteks kawasan terpadu jauh lebih kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan Nagekeo sebagai sebuah kabupaten. Dari segi otoritas, keputusan ada di Nagekeo, bukan lagi di Kupang dan Jakarta. Anggaran jauh lebih terjamin. Rentang kendali sudah diperpendek.

Apa yang diperlukan sekarang adalah, saya kembali lagi pada keyakinan pribadi saya, bahwa pembentukan Kabupaten Nagekeo harus dapat pula mengubah cara pandang rakyat Nagekeo untuk membangun daerah itu. Rakyat Nagekeo harus melihatnya secara baru dan dalam cara pandang baru. Cara pandang baru dicirikan oleh cara pandang yang lebih segar (fresh look). Kata kunci dari ini semua adalah kita membutuhkan perubahan dan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Kita memerlukan tokoh baru, orang muda, energik, dan cerdas untuk meletakkan dasar Kabupaten Nagekeo.

Oke, mari kita lihat ke depan dengan ambil contoh di tempat lain. Kecenderungan besar seleksi pemimpin di dunia sekarang adalah memilih tokoh-tokoh muda yang cerdas, yang teguh pendiriannya, punya ide membangun, dan integritasnya tinggi.

Ratu Inggris mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Robert Mugabe dari Zimbawe karena kehendaknya untuk terus berkuasa di negaranya. Mugabe tidak memberikan kesempatan bagi munculnya tokoh-tokoh baru di panggung politik di negaranya. Dia ingin mengekalkan kekuasaannya selama tiga dasawarsa dan akan terus mempertahankannya ke depan. Tokoh seperti ini dan masih banyak tokoh lainnya di dunia tidak ingin mati sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai orang yang tetap berkuasa.

Di Amerika Serikat, perang Vietnam telah memberi dampak politik bagi pencalonan presiden Amerika Serikat. Calon presiden Amerika Serikat, yang di belakang kepalanya mau jadi polisi dunia, menggunakan isu keterlibatan para calon dalam perang Vietnam untuk meraih suara. John Kerry dari Demokrat menggunakan isu tersebut, tapi kalah. Sekarang John McCain dari Republik menggunakan isu perang Vietnam untuk meraih dukungan. McCain adalah bekas pilot Amerika yan pernah ditawan dalam perang Vietnam. Barack Obama dari Demokrat mengusung perubahan sebagai tema kampanye (Change, We Can Believe In). Obama, senator kulit hitam dari Illinois menggaet pemilih dengan isu perubahan. Ini berarti rakyat Amerika mendambakan darah segar baru dalam politik Amerika.

Perang di Irak, peran Amerika di Timur Tengah, telah mempengaruhi cara pandang rakyat Amerika. Pemilih muda di Amerika melihat bahwa mereka membutuhkan babak baru di dalam politik Amerika. Sebuah babak kehidupan tatanan global yang lebih damai, bukan perang. Orang Amerika mengimpikan visi baru yang lebih cerdas dan lebih segar dalam menata Amerika. Orang-orang Amerika memimpikan pemimpin-pemimpin muda yang lebih energik dan lebih cerdas seperti John F. Kennedy dan Robert B Kennedy.

Karenanya ketika Obama tampil dalam reli kampanye untuk merebut tiket dari Demokrat, orang mengingat kembali pada figur dan tokoh John F Kennedy yang muda, cerdas, dan energik. Kennedy memang menjadi pemimpin dalam usia muda dan sukses serta tetap dikenang rakyat Amerika sampai sekarang sebagai sumber inspirasi dalam politik rakyat Amerika.

Saya pun melihat rakyat Nagekeo merindukan figur muda yang energik dan cerdas, teguh pendiriannya, dan integritasnya terjamin. Rakyat Nagekeo mesti mampu melihat ke depan dengan cara baru dan cara pandang yang lebih segar. Babak baru, pemimpin baru (new chapter, new leader). Sayapun percaya rakyat Nagekeo terutama generasi-generasi mudanya akan lebih cerdas memilih pemimpinnya.

Flores Pos | Opini | Mbay
| Juli 2008 |

Sepotong Daun Palma

2009-04-17T01:50:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SEORANG anak lelaki duduk di pintu gerbang masuk Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende, Flores. Dia menjajakan daun palma. Setangkai dibagi tiga. Sepotong seribu rupiah. Istri saya Caroline membeli dua: satu untuk dirinya, satu lagi untuk saya. Dua ribu rupiah.

Sebenarnya Sabtu sore, saya mau membeli daun palma di Pasar Potulando – yang di Ende dikenal dengan nama Pasar Senggol karena tempatnya sempit sehingga pengunjung berdesak-desakan. Konon kalau tersenggol di sini bisa dimaafkan karena memang tempatnya sempit. Pasar ini penuh dengan pedagang tradisional: ibu-ibu penjual sayur, beras, ikan. Pendeknya sembako.
Di samping sisi kiri dan kanan pasar penuh dengan pedagang sepatu dan pakaian.

Niat itu batal. Istri saya bilang nanti beli saja di depan paroki. Biasanya tiap tahun ada yang jual. Awalnya saya cemas, jangan-jangan tidak ada yang jual daun palma di depan paroki. Ini akan jadi repot.

Saya perhatikan daun palma itu. Satu dibagi tiga. Dalam hati saya pikir, andaikata Yesus datang mengendarai keledai memasuki Kota Ende, saya angkat daun palma yang sepotong begini. Sambutan macam apa itu. Menyambut Tuhan dengan sepotong daun palma?

MANUSIA modern bilangnya makhluk cogito ergo sum (saya pikir maka saya ada). Ini semboyan Rene Descartes, filsuf Prancis. Slogan ini menandakan awal dimulainya era modern, yang segala-galanya diukur dengan akal. Kita butuhkan pencerahan akal, tentu saja. Masa kita tidak berpikir dulu baru bicara. Manusia perlu merefleksikan hidupnya agar hidup terus disempurnakan dan mencapai kepenuhannya. Setuju bahwa hidup memang mesti direfleksikan agar menemukan kepenuhannya. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dihidupi, kata orang bijak.

Sepotong daun palma? Ini kan sekadar simbol saja. Mengapa mesti susah-susah? Bukankah peristiwa ini sebuah kenangan mengenai peristiwa penyambutan Yesus ketika memasuki Kota Yerusalem? Yesus sempat sedih tatkala melihat kota Yerusalem. “Yerusalem- Yerusalem, kelak tidak ada satu batu di atas batu yang lain”. Yerusalem memang dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 SM.

Yerusalem, pusat agama Yahudi, kota suci Tuhan yang agung dihancurkan. Runtuh. Berantakan. Teknologi buatan tangan manusia ternyata tidak bertahan. Mudah dihancurkan oleh nafsu kuasa manusia. Teknologi ciptaan manusia bukan lagi melayani kebutuhan manusia untuk mencapai kepenuhan kemanusiaannya, tapi berbalik menguasai manusia. Lihatlah bagaimana handphone mengusik kekhyusukan doa. Orang pergi sembayang di gereja, di komunitas basis masih bawa HP. Ngak ngik ngok mengganggu orang lain. Tapi yang punya merasa biasa. Terkejut sebentar lalu, diam mengulani terus menerus di lain kesempatan.

Manusia modern memang hidup dalam budaya instan. Mau cari enak dan gampang sendiri. Merelatifisir semua hal. Paus Benediktus XVI bilang, musuh besar manusia modern adalah relativisme.

Saya lalu berpikir: jangan-jangan saya terperangkap dengan musuh besar relativisme ini. Daun palma sepotong menyambut Tuhan? Jauh di dalam hati kecil saya, peristiwa Palma sungguh memberikan makna penting dalam penghayatan iman saya yang tidak sebesar biji sesawi. Dunia ekonomi modern telah mendikte saya. Anak tersebut telah memotongnya jadi tiga. Dia ikut prinsip ekonomi dagang: memecahkan satu produk dalam satuan kecil yang mudah terjangkau pembeli.

Pater Didakus Diwa SVD bicara mengenai pengorbanan diri bagi kebaikan umum dalam kotbah misa Minggu Palem itu. Dia bercerita tentang cerita rakyat Taiwan dan kepercayaan tradisional suku yang gemar mengorbankan darah manusia saat musim tanam tiba. Pengorbanan gubernur yang menghentikan kebiasaan buruk suku itu adalah peristiwa terakhir, yang melahirkan kesadaran baru di kalangan suku agar tidak mengorbankan lagi darah manusia. Pengorbanan gubernur memutuskan semua tradisi lama dan dimulainya tradisi baru. Pengorbanan Kristus satu kali dan tak akan pernah terulang lagi mengakhiri manusia lama kita dan kebangkitannya pun mengenakan pada kita manusia baru. Pengorbanan Kristus, kata imam dari Serikat Sabda Allah ini, mesti mengakhiri kebiasaan buruk kita juga.

Sepotong daun palma. Dia menceritakan mentalitas manusia modern. Sebentar berdiri di sini, sebentar berdiri di sana. Rakyat mengeluk-elukkan Yesus saat masuk Kota Yerusalem. Beberapa hari kemudian meneriakkan: salibkan Dia. Salibkan Dia. Perubahan sikap yang begitu cepat menggambarkan dengan utuh mentalitas manusia modern. Di mana gula, di situ semut. Pagi lain, siang lain, sore lain, dan malam sudah lain lagi. Relativisme telah merasuk dan merusak hidup manusia modern.

Umat yang hadir tampaknya tidak mengetahui bahwa pada akhir perayaan Minggu Palma, Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota menerbitkan satu surat tentang sikap keuskupan mengenai pemilu pada Kamis Putih. Uskup bilang, telah banyak usaha untuk menggeser Hari Pemilu setelah perayaan Paska. Tapi semua usaha itu berakhir tanpa hasil. Uskup bilang, umat perlu menerimanya dan tidak menjadikan hal itu alasan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu nasional. “Jangan serahkan kepada orang lain untuk menentukan nasib kita. Kita perlu memberikan suara”. Uskup tidak ingin umatnya ambil sikap apatis, masa bodoh, dan tidak menggunakan hak pilihnya. Umat diajak memilih dan ikut menentukan orang yang akan menentukan kebijakan umum.
“Jangan serahkan kepada orang lain untuk menentukan nasib kita”. Saya ingat kata-kata itu. Keuskupan, selain surat Gembala Prapaska, telah menggelar pertemuan agar umat memilih dengan cerdas, memilih calon yang berkompeten, berkarakter, dan punya komitmen. Tapi pemilih memilih menurut perhitungannya sendiri, menurut kepentingan sendiri. Relativisme telah merasuk. Orang tidak lagi berpikir tentang kebaikan umum. Semua begerak menurut prinsip pragmatis: tidak ada makan siang yang gratis kawan!

Ende, 17 April 2009

Visi, Misi, dan Gizi Politik

2009-04-17T01:25:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

PADA Pemilu 2004 lalu, almarhum Nurcholish Madjid bicara soal visi, misi, dan gizi dalam praktik politik di Indonesia. Dia bilang kala itu, praktik politik Indonesia tidak hanya memerlukan visi dan misi, yang bisa menakar kemampuan dan intelektualitas calon pemimpin, melainkan juga memerlukan gizi. Gizi tidak lain adalah bagaimana uang bekerja dalam politik di Indonesia.

Di dalam praktiknya, sejak Pemilu 1999 dalam ranah publik orang gencar berbicara soal praktik politik uang (money politics). Sampai di daerah-daerah, bahkan di kampung-kampung orang bicara money politics. Apa persis arti dari kata itu bukanlah soal. Yang umum diketahui bahwa uang dipakai untuk membeli suara rakyat.

Kata itu begitu gencar dituduhkan ke Dewan hasil Pemilu 1999 karena praktik-praktik politik yang korup. Kedudukan DPRD dalam UU No. 22/1999 cukup kuat. DPRD-lah yang memilih bupati dan wakil bupati. DPRD diberi kewenangan menjatuhkan bupati dan wakil bupati. Posisi yang kuat itu memang cenderung disalahgunakan. Seperti kata Lord Acton power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut cenderung disalahgunakan secara absolut pula). Kekuasaan, apapun bentuknya sesuai dengan adagium ini, cenderung diselewengkan. Karenanya kekuasaan perlu dikontrol.

Dalam sistem ketatanegaraan modern prinsip trias politica adalah cara menyeimbangkan kekuasaan dari masing-masing lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Tetapi dalam praktiknya tiga institusi ini seringkali berkolusi. Semua itu terjadi karena adanya sikap tunduk di bawah penggunaan anggaran. Akumulasi anggaran yang begitu besar di eksekutif membuat dua lembaga lainnya yakni yudikatif dan legislatif cenderung bergerak menyokong eksekutif.

Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelum berlakunya pemilihan langsung, bupati dan wakil bupati dipilih menjelang akhir masa jabatan DPRD. Rentang waktu lima tahun tersebut adalah sebuah kesempatan bagi calon yang incumbent dan DPRD berkolusi. DPRD yang diberi kewenangan untuk memilih “dipelihara sedemikian rupa” sehingga mereka berada dalam suatu kondisi ketergantungan yang luar biasa. Mereka bisa menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Pertemuan-pertemuan politik digelar di Kupang, Surabaya, dan Jakarta ataupun di tempat-tempat yang lebih aman, yang jauh dari awasan masyarakat.

Pertarungan lalu terjadi pada wacana. Praktik politik uang (money politics) bergeser ke political cost. Politik membutuhkan ongkos dan karenanya tidak salah kalau politik memerlukan dan mengeluarkan biaya. Kalau kita mobilisasi massa, bukankah kita membutuhkan dana? Inilah yang disebut political cost, kata mereka. Money politics dan political cost sesungguhnya hanya berbeda dalam modus operandi-nya. Banyak orang berada di sekitar politisi bukan karena kesamaan kepentingan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat umum (bonum commune) melainkan untuk mendapatkan apa dari persekutuan politik tersebut (who gets what).

Karenanya kita tidak perlu heran mengapa tim sukses menjadi kaya mendadak? Calon ketiba sial, yang kenyang adalah tim suksesnya. Dia mendapatkan uang dari biaya politik tersebut, entah dana penggalangan massa atau dana pemenangan. Logikanya tetap sama: tidak ada makan siang yang gratis.

Isu money politics disempitkan pada soal “pembelian suara” yang dipengaruhi oleh uang. Artinya orang menjatuhkan pilihannya karena dia telah menerima uang. Tetapi tidak menyentuh esensi dari penilaian etis atas praktik politik uang. Namun pengertian demikian, yang terbilang sempit ini, tetap saja mencederai nilai-nilai moral. Karena isunya kemudian beralih: terima uangnya, jangan pilih orangnya. Pertanyaan etis di sini adalah bolehkah kita menerima dan menggunakan uang tersebut. Bukankah kita menyalahi prinsip kejujuran? Bolehkah kita menggunakan uang yang bukan hak kita untuk menerimanya? Bolehkah kita menggunakan uang hasil dari akibat ketidakjujuran?

Akan jauh lebih baik dari segi etis kalau kita menolak dengan tegas uang-uang semacam itu daripada kita terima. Kita katakan tidak untuk semua bentuk pemberian uang yang dapat mempengaruhi otonomi kita dalam memilih. Karena dengan ini orang-orang yang berkepentingan dalam politik tidak lagi berani menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian penolakan ini akan berubah menjadi bentuk pendidikan politik. Bahwa suara hati kita tidak bisa dibeli. Bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk kita bermain di dalam politik uang.

Visi, misi, dan gizi politik. Ada yang bilang tidak efektif kita berbicara soal visi dan misi dalam kondisi keterbatasan pemahaman dan pengertian masyarakat. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempedulikan dengan kapabilitas calon. Masyarakat toh tidak mengerti terlalu banyak soal visi dan misi. Karena itu politisi lebih bersikap pragmatis saja: bagaimana mendapatkan dukungan massa dengan cara yang paling mudah. Untuk apa bersusah-susah bicara visi dan misi, toh masyarakat tidak terlalu banyak paham. Karena itu politisi lebih memilih mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan dukungan massa.

Di tingkat lokal, hampir umum di Flores, pendekatan budaya dan keluarga besar jauh lebih efektif menggalang dukungan massa daripada kesamaan kepentingan dan ideologi. Toh juga politisi kita di tingkat lokal tidak lagi memperhatikan ideologi partai, sepak terjang anggota partai di parlemen nasional, dan agenda partai tersebut dalam konteks kebersamaan sebagai bangsa. Di tingkat lokal, orang memandang partai hanya sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan kursi DPRD dengan segala kemudahannya. Gaji anggota DPRD yang terbilang besar untuk ukuran daerah menjadi magnet dan “lahan kerja baru” yang coba direbutkan.

Masyarakat pun minta duluan. Daripada makan janji, lebih baik makan uang sekarang. Visi dan misi disisihkan ke samping. Pemilih lebih pentingkan gizi. Gizi bisa berupa uang. Tapi bisa in natura: orang datang toh perlu makan daging. Jangan heran caleg mati kutu ketika tak terpilih. Karena dana politiknya terkuras habis. Jadi, jelang pemilu juga kesempatan memperbaiki gizi.

Ende, 17 April 2009

Jangan Salah Pilih

2009-03-25T04:44:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

JANGAN SALAH PILIH! Begitu judul Surat Gembala Uskup Agung Ende, Mgr Vincentius Sensi Potokota pada masa puasa tahun 2009 ini. Surat gembala ini diterbitkan di Ndona pada awal Maret. Surat gembala ini ditutup dengan kalimat ini: Ingat! Jangan Salah Pilih!

Umumnya seorang uskup menerbitkan surat gembala untuk memaknai, memberi pedoman, menjadi bahan refleksi bagi umat Katolik dalam menyikapi sesuatu. Temanya bermacam-macam, amat tergantung pada situasi setempat. Tiap keuskupan punya fokus masing-masing dan secara otonom menentukan sikap dalam hal menanggapi suatu masalah tertentu.

Surat gembala disiarkan dan dibacakan di paroki-paroki serta dipublikasikan pada media massa. Tujuannya agar umat Katolik dan orang yang berkehendak baik atau orang-orang yang punya keprihatinan yang sama (publik) tahu bagaimana sikap hirarki Gereja Katolik terhadap suatu masalah yang tengah dihadapi oleh umat. Tidak ada unsur paksaan di sana, melainkan lebih-lebih sebagai ajakan, sebagai bahan renungan bersama, sebagai penunjuk jalan dalam bersikap.

Tahun ini, yang disebut oleh banyak kalangan tahun politik, Uskup Agung Ende membicarakan soal penggunaan hak pilih masyarakat. Baik dalam memilih anggota legislatif mulai dari anggota parlemen daerah hingga anggota parlemen nasional maupun dalam memilih presiden dan wakil presiden.

Uskup tidak menyebutkan orang-orang tertentu atau menyebut partai tertentu. Tidak ada arahan untuk memilih orang atau partai tertentu. Tiap orang boleh memilih kendaraan politiknya. Ada kebebasan bagi tiap orang untuk memilih kendaraan politik. Malah Gereja mendorong orang-orang Katolik untuk terlibat penuh dalam aktivitas politik dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara, serta berusaha memperjuangkan kepentingan umum (bonum commune). Politik diabdikan seutuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Gereja mengkritik keras praktik politik yang hanya mementingkan golongan dan kelompok tertentu. Ini berkaitan erat dengan hakikat politik yang sejatinya bertujuan menyempurnakan terus menerus kondisi kehidupan manusia.

Bagi Gereja Katolik sendiri, demokrasi adalah suatu sistem yang perlu diuji terus menerus dan perlu diperbaiki pelaksanaannya demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi dalam pandangan Gereja Katolik memberikan kemungkinan bagi warga negara berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik negara. Rakyat diberi kesempatan untuk memilih para pemimpin dan sekaligus meminta pertanggungjawaban dari mereka. Dengan demikian Pemilu sebagai media memilih pemimpin mesti pula dimaknai secara bertanggung jawab.

Dokumen Centisimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II, artikel 46 menyebutkan: “Gereja menghargai sistem demokrasi karena membuka wewenang yang lebih luas bagi warga negara untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik, lagi pula memberi peluang bagi rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, tetapi juga meminta pertanggungjawaban dari mereka dan – bila itu memang sudah selayaknya – menggantikan mereka melalui cara-cara damai”.

Karenanya keterlibatan orang-orang Katolik di dalam politik kesejahteraan bersama itu dilihat sebagai “panggilan” yang berat namun mulia. Gereja berpendapat bahwa orang-orang yang terlibat di dalam aktivitias politik sebagai medan karya adalah “orang-orang yang memiliki integritas moral dan kebijaksanaan”. Mereka harus berani menentang setiap bentuk ketidakadilan dan penindasan, melawan kesewenang-wenangan dan intoleransi terhadap kelompok lain. Panggilan berpolitik itu harus diresapi oleh iman agar motivasi berpolitik selalu kembali kepada asalinya yakni memperjuangkan kepentingan dan kebaikan umum.

Dalam kerangka politik sebagai panggilan itu, Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota menilai bahwa pemilihan umum “menjadi kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, kejujuran, dan kebajikan-kebajikan kristiani, sambil menghindarkan diri dari sikap egoisme, kelompokisme, dan pragmatisme sempit”.

Uskup Sensi mulai refleksinya dengan seruan pertobatan. Nilai kejujuran, kebenaran, dan menghindarkan diri dari egosime kelompok dan pragmatisme sempit dilihat sebagai “buah rahmat retret agung prapaskah”.

“Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu” kata Nabi Yoel (Yoel 2:13a). Pembaruan diri itu terpusat pada pembaruan hati. Pembalikan arah (metanoia) itu tak saja secara lahiriah, tapi perubahan hati sebagai inti diri. Karena “segala yang jahat” bersumber di dalam hati (Matius 15:18). Pertobatan hati ini sama dengan memberi ruang bagi fungsi hati nurani yang murni. “Proses pemurnian batin inilah yang kiranya menjadi sumber ilham bagi kita dalam menentukan pilihan pada saat pemilu,” kata Uskup.

Uskup minta umat Katolik menghargai perbedaan dan pilihan politik serta “mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok”.

Tapi Uskup khawatir dengan sikap memilih yang tidak bijaksana dan tidak cerdas sehingga tidak mampu memilih pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. Padahal orang-orang yang kita pilih ini yang akan menentukan kebijakan publik. Kebingungan dalam memilih partai dan calon yang begini banyak diperburuk dengan sistem rekrutmen di partai politik yang mengabaikan kompetensi.

Ada dua sikap yang menghambat demokrasi yakni sikap eksklusif (tertutup) dan pragmatis. Pertama, sikap eksklusif yang mementingkan “orang saya” dan mengabaikan calon yang berkualitas. Kita akhirnya jadi pemilih yang irasional, emosional, dan primordial. Kedua, prinsip pragmatis yang mengutamakan kepentingan ekonomis. Uskup bilang, keuntungan ekonomis yang dinikmati para anggota legislatif selama ini telah mendorong lebih banyak orang untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Di sisi lain kondisi yang sama menciptakan prinsip pragmatis di kalangan pemilih. Ada segelintir orang dengan gampang menjual suara dengan pelbagai bentuk imbalan atau janji. “Orang cenderung pragmatis: daripada mendapat janji yang belum pasti, lebih baik menerima dulu sebelum memilih”.

Pilihan rasional, kata Uskup, adalah sebuah tuntutan moral dan tuntutan situasi saat ini. Situasi krisis telah menuntut kita untuk memilih pemimpin berkualitas dan memiliki integritas diri. Uskup menyebutkan tiga kriteria calon: kompeten yakni kemampuan intelektual untuk membaca kebutuhan masyarakat dan menentukan kebijakan publik; karakter yakni sikap moral pribadi yang terpuji, yang dapat diketahui dari rekam jejak (track record) calon; komitmen yakni konsisten berpegang pada prinsip kebenaran dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Uskup menyebutkan bahwa Gereja Katolik juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik dan terpanggil untuk menjamin ketertiban politik. Baru pada pemilu kali ini, keuskupan mengajak para pastor dan dewan pastoral paroki dan organisasi-organisasi Katolik dan semua organisasi masyarakat yang peduli dengan pendidikan politik untuk menyediakan ajang bagi para kandidat tampil dan berbicara di depan publik. Dari ajang itu pemilih bisa kenal dan tahu kemampuan, karakter dan komitmen para calon dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Ajakan itu membuahkan beberapa pertemuan yang digelar di paroki-paroki atau forum-forum tingkat kampung. Sebagian diselenggarakan di kota-kota. Awal Maret Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar talk show radio menghadirkan 8 calon dari delapan partai politik. Komisi Kerasulan Awam Katolik Kevikepan Ende menggelar pertemuan para calon anggota legislatif di aula Paroki Mautapaga. Masih banyak forum diskusi lainnya di paroki dan kampung-kampung. Inilah medium yang dapat membantu pemilih menentukan pilihannya.

Antusiasme warga untuk mengikuti pertemuan ini cukup tinggi. Dari beberapa teman pastor saya dapatkan informasi bahwa usai diskusi, warga langsung punya gambaran mengenai calon yang akan mereka pilih. Bahkan ada yang mengatakan, “Kami akan memilih Anda”.

Apakah kemudian banyak warga yang akan memilih berdasarkan kemampuan (kapabilitas) calon atau masih terikat pada hubungan emosional suku, etnis dan agama, tentu masih merupakan masalah krusial dalam pemilu Indonesia. Ini batu besar masalah yang membutuhkan banyak orang untuk menggulingkannya.

Alumni STFK Ledalero

2009-03-24T01:18:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

MINGGU, 22 Maret 2009, beberapa orang alumni Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero berkumpul di gedung milik Suster Ursulin di Jln Wirajaya Ende. Ada Piet Puli, Alo Belawa Kelen, Frans Obon, Benyamin Ndaeng, Alex Reba, Yoseph Jarawaru, Alex Radja Seko, Gildus, Ambros Sewe dan Abdon Boli Wuwur. Yang lainnya belum sempat hadir karena kesibukan. Jumlah alumni STFK Ledalero di Ende sekitar 33 orang. Mungkin saja lebih dari itu. Belum terdaftar semua. Ini baru deretan para awam. Belum dihitung para pastor.

Tiap alumni mendapat sepucuk surat dari Pater Konrad Kebung Beoang SVD dan Pater Yanuarius Lobo SVD (bekas prefek saya di tingkat V). Isinya agar alumni STFK Ledalero “melihat kembali” almamaternya. Sumbangan alumni bisa macam-macam rupa: pikiran, finansial, doa, dan segala macamnya untuk kepentingan pengembangan sekolah tinggi filsafat ini ke depan.

Tanggal 22-23 Mei nanti ada pertemuan (sharing) para alumni di Ledalero. Pertemuan ini dalam rangka usia 40 tahun Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Kesempatan ini akan menjadi begitu penting untuk merasakan kembali denyut kehidupan almamater, sumbangannya bagi pembentukan jati diri alumni, dan momen merasakan bersama Gereja (sentire cum ecclesiae) apa yang menjadi kecemasannya, apa yang menjadi harapannya, dan apa yang menjadi impiannya ke masa depan untuk membentuk generasi baru di Flores.

Gagasan menyatukan alumni yang tersebar di mana-mana dan dalam bidang karya masing-masing disambut baik. Peserta pertemuan punya kata yang sama: Ledalero telah memberi kita dan apa yang dapat kita berikan untuk Ledalero. Dia ibarat ibu yang telah melahirkan anak-anaknya tanpa menuntut banyak bakti dari anak-anaknya. Alumninya telah dimatangkan oleh matahari dari ufuk timur yang bersandar di bukit Ledalero. Ibarat komoditas yang dipanen dengan matang, dijemur di bawah terik matahari. Hanya ada satu tujuan: menghasilkan “komoditas yang berkualitas”. Kualitas mungkin relatif. Tergantung pada penerimaan masing-masing orang. Segala sesuatunya diterima menurut cara si penerima dengan segala keunikan dan keterbatasannya. Dia ibarat talenta yang dibagikan: masing-masing orang menggenggam talenta menurut kemampuannya. Dia keluar dari Ledalero dengan talenta di tangan. Dia tanamkan itu di tempatnya masing-masing sehingga menghasilkan buah kebaikan di lingkungan sekitarnya.

Bisa juga ibarat benih. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Ada yang setengah subur. Bahkan ada yang tumbuh di antara ilalang. Semua itu telah mewarnai kehidupan alumni Ledalero.

Tiap orang punya pengalamannya sendiri bagaimana dia meninggalkan Ledalero. Apa alasannya. Apa pula impiannya. Ke mana dia akan mencari tantangan baru. Ke mana perahu hendak berlayar. “Oh bayu senja, hembusan sang Ilahi. Bawa bidukku ke tepian yang cerah. Pantai umat tebusan” begitu lagu yang tiap kali menggema di Ledalero ketika para frater merayakan ekaristi.

Kita telah menerima dari Ledalero. Lalu, apa yang dapat kita berikan ke Ledalero. Ini satu pertanyaan penting. Menggema di hati tiap alumni. Tidak ada yang muluk-muluk.

Mungkin kita masih ingat mantan Gubernur NTT Herman Musakabe. Dia mengkampanyekan gerakan cinta almamater. Satu dari tujuh program strategisnya adalah meningkatkan sumber daya manusia NTT. Salah satu institusi yang melahirkan sumber daya manusia itu adalah institusi pendidikan. Pilihan ini adalah pilihan mendasar yang juga dilakukan oleh Gereja Katolik di Nusa Tenggara. Tiga bidang utama yang menjadi perhatian Gereja: pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Ketika masih kecil, kampung saya yang berada di jalur Reo-Ruteng,Manggarai saya selalu mendengar nama beken Suster Virgula SSpS dari Cancar. Dari kampung ke kampung dia bersama tim medisnya melayani dengan sungguh, sabar dan tekun penduduk-penduduk miskin di pedesaan. Dia ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan. Banyak para pastor juga tidak hanya melayani misa di paroki dan berdoa secara pribadi untuk mencapai kekudusan pribadi, tapi melayani umat dengan sekuat tenaga dalam hal ekonomi dan pendidikan. Mereka berjalan kaki dari sekolah ke sekolah. Sekolah menjadi medan karya pastoral yang bagus. Mereka membangkitkan swadaya umat untuk berpartisipasi dalam membangun pendidikan.

Sudah sejak awal Gereja menyadari arti penting gender. Gereja membuka sekolah untuk putri-putri Flores. Memberi mereka kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk mengenyam pendidikan dan menguasai keterampilan. Kita ingat SKKP. Sekolah-sekolah yang dikhususkan bagi putri.

Gereja Katolik memperkenalkan cara baru dalam pertanian. Bersama awam Katolik, Gereja Katolik membuka sekolah pertanian di Boawae. Sekarang tamatan sekolah ini banyak menjadi tenaga penyuluh lapangan (PPL) di birokrasi pemerintahan. Sampai sekarang sekolah itu masih aktif memproduksi tenaga terampil di bidang pertanian. Saya baru kembali dari sekolah tersebut dua hari lalu. Jumlah muridnya 400 orang. Datang dari berbagai daerah di NTT.

Sekarang banyak orang yang telah menikmati usaha ini, mengkritik model pendekatan pastoral ini dengan mengatakan, “pastor sak semen”. Kritikan ini mungkin ingin menekankan adanya proporsionalitas di dalam karya antara pewartaan iman dan pembangunan ekonomi. Namun di balik usaha itu, tampaknya ada keprihatinan mendalam dari para pastor mengenai kehidupan ekonomi umat. Kalau mau cari enak dan mau mencari kekudusan pribadi, duduk saja di pastoran, Menunggu orang datang. Atau pergi kunjung umat di stasi, kampung, atau sekolah-sekolah. Tapi banyak pastor tidak mau tidur nyenyak di pastoran. Mereka gelisah dengan kondisi ekonomi umat, kondisi kesehatan umat dan pola hidup umat. Mereka melakukan sesuatu. Mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan. Tanpa menuntut lebih dari umat. Dan sampai sekarang banyak imam yang selalu gelisah melihat situasi umatnya.

Kita telah menerima semua itu dari tangan imam. Saya tidak ingin katakan semua hal mereka kerjakan untuk kita. Tapi mereka mengambil peran di bidang yang strategis, yang jadi simpul, yang bisa menggerakkan sesuatu. Saya kira mereka juga tidak berambisi jadi manusia super. Mereka miliki itu semua dalam “sebuah bejana tanah liat”. Namun mereka mempertaruhkan hidup mereka, mendedikikasi diri untuk kepentingan umat.

Kalau kita mengharapkan “persembahan” imam itu kepada umatnya baik dan bermutu, maka kita juga tidak bisa hanya ingin menerima buah yang baik, tanpa ikut ambil bagian dalam menanam dan menyiram. Paulus menanam, Apolos menyiram. Karenanya kita perlu ambil bagian di dalam proses mendidik para imam itu.

Dalam perayaan mengenang 100 tahun meninggalnya Santo Arnold Janssen, pendiri Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini) di aula Biara Bruder Santo Konradus Ende, 15 Januari 2009 lalu, Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota mengatakan dengan jelas bahwa umat Katolik Flores berbangga dengan mengirim banyak misionaris ke luar negeri. Sampai saat ini sekitar 200 imam dan bruder dari Serikat Sabda Allah bekerja di lima benua. Belum termasuk suster-suster SSpS dari Flores. Panggilan yang subur ini tidak terlepas dari devosi-devosi yang benar yang diwariskan serikat ini kepada umat Katolik Flores.

Namun Uskup Agung ini juga mengajak – dia sebut sebagai lontaran gagasan – umat Katolik Flores untuk memikirkan dan membahas di dalam komunitas basis apa yang dapat disumbangkan umat Katolik Flores untuk kepentingan para misionaris ini. Menolong dan membantu kesulitan mereka di tanah-tanah misi.

Ajakan ini sudah mulai menyata. Dalam pertemuan kami Minggu 22 Maret 2009 itu, Piet Puli bilang Dewan Pastoral Paroki Onekore sudah menyetujui bahwa sebagian dari derma umat di Paroki ini disumbangkan bagi lembaga pendidikan calon imam tersebut. Saya kira ini berita bagus bahwa umat diajak untuk ikut bertanggung jawab. Karena yang dididik di lembaga itu adalah putra-putra mereka juga.

Alumni STFK Ledalero dan sebuah permintaan kecil dari almamater dalam rangka 40 tahun sekolah ini dapatlah dilihat dalam konteks keterlibatan di dalam proses pembentukan imam untuk menjawabi kebutuhan manusia modern saat ini. Imam-imam Katolik harus bisa menjawabi tuntutan zaman. Dia tidak boleh menarik diri dari peradaban modern. Tapi di masuk di dalamnya dan mengambil peran untuk mengarahkan perubahan itu di dalam terang Sabda Allah.

Kita boleh mengatakan, para imam tidak hanya manusia baru di dalam Kristus tapi manusia baru di dalam menghadapi tantangan zaman. Kemampuan mengelola arus zaman agar perahu kebaikan dan keadilan bersama itu tidak oleng kemoleng (meminjam istilah Pater Ozias Fernandes SVD saat masih kuliah dulu) menuju kebatilan. Tapi perahu dibawa oleh embusan Ilahi menuju kebaikan bersama (bonum commune). Dengan ini hendak saya katakan bahwa mungkin tidak terlalu fair jika kita menuntut pemberian yang terbaik dari almamater tanpa peduli dengan kondisi lembaga. Kita mengharapkan hasil cetak yang baik dan bermutu tapi masih menggunakan mesin tua.

Alumni berada dalam satu wadah bukan saja untuk kepentingan dapur pendidikan imam. Tapi juga kepentingan para alumni itu sendiri. Mereka adalah buah yang bisa dipetik dari panti pendidikan imam tersebut. Mereka juga agen pastoral yang mesti memberi citra positif bagi perkembangan masyarakat.

Saat ini sudah banyak alumni Ledalero berada di dalam birokrasi, di sektor swasta dan sudah ada pula yang berada pada posisi-posisi strategis yang bisa mengarahkan perubahan di dalam masyarakat. Tantangan yang tidak ringan adalah bagaimana memberikan citra positif pada perkembangan masyarakat. Dalam hal apa saja. Terutama kebutuhan politik riil di Flores sekarang yakni perlunya nilai-nilai dan moralitas dalam berpolitik. Bagaimana politik diabdikan bagi kepentingan rakyat banyak. Bagaimana politik tidak merusak martabat manusia. Tidak merusak lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dalam bahasa Injil, bagaimana mereka menjadi garam dan terang dunia. “Kalau garam jadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan”. Jika lampu diletakkan di bawah kaki dian, dia tidak bisa dilihat orang. Pelita harus ditempatkan di atas kaki dian agar semua orang bisa melihatnya.

Berada dalam jaringan alumni tidak lain ingin memperbesar jaringan kerja sama agar memberi warna pada kehidupan sosial politik dan budaya di Flores. Alumni adalah buah yang dipetik dari tempat bersandarnya matahari: Ledalero.

Ekowisata

2009-03-20T20:39:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KETIKA berdiskusi di Harian Flores Pos, 29 November 2008, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Manggarai Barat, Rafael Arhat bicara betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam konteks pengembangan pariwisata di Manggarai Barat.

“Jika kita bicara ekowisata, maka kontraproduktif dengan masalah pertambangan”.
Saat diskusi itu, Rafael masih menjabat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat. Dia dimutasi dan diangkat jadi Kepala Bapedalda Mabar, 21 Februari 2009 lalu.

Di Mailing List (Milis) Lonto Leok, sebuah forum curah gagasan kelompok Manggarai, Gerard Bibang memuat percakapan singkatnya dengan Rafael tentang komitmen menjaga lingkungan hidup sehingga tidak kontrapoduktif dengan pengelolaan pariwisata di Manggarai Barat.

Dia bilang, dia memimpin Dinas yang berseberangan dengan tambang. Dia tahu itu. “Saya mempertaruhkan jabatan demi lingkungan hidup. Tidak apa-apa. Kalau lingkungan hidup rusak, saya siap mundur, tapi kalau lingkungan aman, maka saya dinilai berhasil”.

Dia bilang telah jadi komitmennya sejak dia lantik untuk menjaga lingkungan hidup. Dia siap bergandeng tangan dengan pemerhati lingkungan hidup melawan segala bentuk aktivitas yang cenderung merusak lingkungan termasuk tambang.

Dalam milis itu, Gerard Bibang menilai pribadi Rafael Arhat sebagai pribadi yang luwes dan komunikatif. “Sebagai lulusan sastra Inggris dari Denpasar, beliau bisa berkomunikasi lintas batas dan wawasannya sangat internasional.”

Gerard menyimpulkan,” RA (Rafael Arhat) memberikan saya satu point baru dalam gerakan tolak tambang: Dalam birokrat, ada juga rekan-rekan seperjuangan kita”.

Pada pertemuan dengan para mahasiswa dan Ikatan Keluarga Manggarai di Ende pada sore harinya, dia bicara panjang lebar strategi pengembangan pariwisata di Manggarai Barat. Apalagi dia adalah Ketua Forum Pariwisata Manggarai Barat.

Forum Pariwisata Manggarai Barat yang didukung Swisscontact mengadakan survei kepuasan wisatawan saat mengunjungi objek wisata di Manggarai Barat. Umumnya wisatawan senang dengan objek wisata, namun pelaku wisata perlu memberi perhatian pada kebersihan di tempat-tempat wisata, pemandu yang profesional, dan fasilitas yang diharapkan diperbaiki dari tahun ke tahun.

Dari survei itu, wisatawan tidak saja hanya senang melihat komodo, yang merupakan maskot wisata Mabar, tapi juga treking dan hiking. Alam Mabar memberikan kesegaran bagi wisatawan. Lihatlah dalam website floreskomodo.com, West Flores: Komodo & so Much More, banyak objek wisata alam dan budaya begitu menarik.

Peserta diskusi di Ende mencemaskan tempat masyarakat lokal dalam pengembangan wisata Mabar. Seperti kekhawatiran umum untuk daerah wisata, masyarakat lokal akan tersingkir. Sekarang memang dirasakan. Sayur mayur dan buah-buahan didatangkan dari Bima (Nusa Tenggara Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Mestinya ini disuplai masyarakat lokal. Karena daerah pertanian di Manggarai Barat terkenal suburnya dibandingkan wilayah lainnya di Manggarai. Masalahnya orientasi pembangunan tidak menitikberatkan pada pengembangan pertanian. Akibatnya pertanian kita berjalan di tempat.

Rafael sendiri bilang pada diskusi itu, perencanaan pembangunan berjalan parsial, tidak tersistemik. Masing-masing bagian berjalan sendiri-sendiri. Menciptakan proyek pembangunan, yang tidak tersistemik dan tak terkoneksi dengan yang lainnya. Karena memang tidak ada simpul. Simpul ditentukan oleh faktor kepemimpinan.

Sekarang ini, dipelopori oleh Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan (Ordo Fratrum Minorum) dan Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini) Gereja Katolik, ada penolakan terhadap usaha pertambangan di Flores. Pertambangan dinilai merusak lingkungan dan tanah Flores yang kecil itu. Bahkan di beberapa tempat, wilayah pertambangan terdapat di lahan pertanian warga.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan rakyat Flores membuka mata untuk tidak mudah menjatuhkan pilihan pada pertambangan sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan mereka. Artikel-artikel media lokal sudah meneriakkan bahwa Flores bisa dibangun tanpa tambang. Belum ada cukup bukti sebuah daerah dan masyarakat lokal maju karena mengandalkan tambang. Di Serise, masyarakat di sekitar tambang masih dibelit kemiskinan. Padahal tambang mangan itu sudah lama beroperasi.

Gerakan ekowisata adalah sebuah kampanye untuk memelihara lingkungan alam, lingkungan sosial serta kultural rakyat Manggarai dan Flores. Sekaligus membuka mata para pemimpin kita bahwa tanpa tambang, kita bisa sejahtera.

Kita mulai gerakan itu dari Manggarai Barat. Dan terus bergema di seluruh Flores. Kecuali kita mau mempertaruhkan masa depan kita. Birokrasi pemerintahan kita yang lahir dari rahim Flores, kita ajak untuk tidak mudah mempertaruhkan masa depan pulau kecil ini.

Berebut Klaim

2009-03-09T22:22:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

TIGA partai politik merebut satu klaim: swasembada beras. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Golkar duluan mengiklankan bahwa tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan telah sukses membuat Indonesia swasembada beras. PKS bikin iklan. Arsitek swasembada beras itu adalah tokoh PKS. Menteri Pertanian Anto Apriantono adalah menteri dari PKS. Partai Demokrat bikin iklan pidato Presiden SBY di parlemen mengenai swasembada beras. “Siapa dulu presidennya. Terima kasih SBY” bunyi iklannya.

Golkar dalam sepanjang sejarah Orde Baru sudah amat sering mengklaim kesuksesannya tiap kali pemilu. Sejak saya kecil hingga akhir masa pemerintahan Soeharto, kita sudah sangat sering mendengar klaim keberhasilan Golkar. Kampanye politiknya lebih banyak mengklaim: puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dibangun Golkar.

Tetapi kegagalan Orde Baru Soeharto terutama rentannya fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis 1998, tidak diakui sebagai kegagalan strategi pembangunan Golkar. Golkar terkesan menghindari kegagalan ekonomi Indonesia ditimpakan pada dirinya.

Pemilu 1999 memang Golkar kalah dan berada di nomor urut 2 di bawah PDI Perjuangan. Beban krisis itu langsung dihadapi oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Namun, konstitusi Indonesia tidak secara otomatis memberikan jabatan presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kepada partai pemenang pemilu. PDI Perjuangan harus menerima kenyataan disalib Poros Tengah dengan mendudukkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menempatkan Megawati di posisi Wakil Presiden. Kisruh politik tidak berhenti. Abdurahman Wahid di-impeachement oleh MPR dan Megawati naik ke kursi presiden. Beban krisis akhirnya harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati. Namun, posisi Megawati dipersulit oleh perilaku politik anggota DPR/DPRD PDI Perjuangan di parlemen. Skandal korupsi dan perilaku anggota parlemen nasional dan lokal telah menghancurkan citra PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan yang dulu partai gurem di masa Orde Baru tidak memiliki sumber daya dan media yang cukup untuk mempengaruhi opini publik. Selama tiga tahun pemerintahan Megawati, pemberitaan media cetak dan elektronik telah mempengaruhi citra PDI Perjuangan dan pemerintahan Megawati.
Situasi ini menguntungkan posisi Golkar, yang memang memiliki sumber daya dan menguasai media komunikasi. Mobilisasi sumber daya di Golkar akhirnya menempatkan partai itu kembali merebut kemenangan pada Pemilu 2004.

Ketika saya mendengar iklan swasembada beras di televisi dari Partai Golkar, iklan damai yang dialami masyarakat Poso, Ambon sekarang karena proses perdamaiannya ditangani tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan, ingatan saya kembali ke masa silam Orde Baru tentang klaim klasik Golkar. Golkar klaim kesuksesan namun menolak bertanggung jawab atas krisis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kalah. Partai ini mau merebut dukungan massa dengan menggunakan isu yang sama. Menteri Pertanian Anto Apriantono disebut sebagai arsitek dari keberhasilan itu. Selain masalah pangan, PKS mengandalkan “bersihnya” anggota parlemen nasional dari skandal korupsi yang sering menimpa DPR RI.

Demokrat, partainya presiden, keburu menggunakan isu yang sama. Iklannya menampilkan pidato presiden mengenai kesuksesan Indonesia mencapai swasembada beras. Tampaknya Partai Demokrat tidak mau ketinggalan untuk mengklaim swasembada beras sebagai kesuksesan presiden, selain isu sukses menurunkan BBM.

Isu pangan juga dipakai PDI Perjuangan dengan kemasan sembako murah dan pembukaan lapangan kerja baru untuk menggalang dukungan rakyat.

Politik telah dipasarkan melalui iklan dan media. Pembentukan citra melalui media telah mendorong partai-partai utama dalam politik Indonesia merebut klaim keberhasilan. Ketika politik dipasarkan seperti barang di pasar pemilih, kritikan telah dianggap sebagai fitnah. Partai menjaga nama baiknya. Pemimpin menjaga nama baiknya. Kritikan dengan mudah dianggap sebagai fitnah. Iklan politik telah membuat negara menjadi sebuah teater raksasa.

Kita di Flores sudah jenuh dengan iklan politik. Di Jakarta partai politik mengkampanyekan swasembada beras. Namun di Manggarai dan Ngada, kita sering temukan pupuk langka. Petani susah mendapatkannya. Pupuk bersubsidi dijual mahal. Tikus menyerang sawah petani. Orang berkelahi karena beras miskin. Kepala desa tidak becus mengurus raskin. Kepala desa menjual beras miskin. Angka kemiskinan bertambah karena untuk mendapatkan raskin orang harus jadi miskin dulu. Televisi menghibur kita dengan klaim dan janji. Di alam nyata hidup kita jadi susah. Mungkin karena itu orang Flores sering mengatakan, “jangan main politik dengan saya”. Itu sama artinya, “Jangan membohongi saya”. Ini jelas gambaran pendidikan politik yang buruk.

Netralitas PNS

2009-03-09T22:19:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

NETRALITAS pegawai negeri sipil. Kita meneriakkan kata netralitas itu tiap kali pemilihan umum. Di tingkat lokal, kita meneriakkan kata yang sama.

Kita barangkali belajar dari politik Orde Baru yang menggunakan birokrasi sebagai salah satu mesin politiknya. Jalur B dalam Partai Golkar adalah tempat menampung mesin birokrasi itu. Mesin politik Golkar di masa Orde Baru pun begitu powerfull sehingga efektif sampai ke akar rumput.

Kita belajar dari pengalaman buruk tersebut. Karena keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilu menciptakan ketidakadilan. Sumber daya negara (milik rakyat) seperti fasilitas publik, dana perjalanan dinas, dan mendompleng tugas pokok birokrasi telah menyalahi asas keadilan, asas fairness dalam pemilu.

Reformasi menambah volume suara teriakan kita makin kuat untuk menghentikan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik pemilu nasional dan lokal. Birokrasi sungguh didorong untuk menjadi mesin pelayanan publik yang mengatasi semua kepentingan politik. Jabatan Sekretaris Daerah menjadi jabatan puncak dalam karier seorang pegawai negeri sipil.

Jika pegawai negeri sipil terjun dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau menjadi calon legislatif maka dia harus mengundurkan diri. Aturan itu tentu mau menjunjung tinggi asas fairness. Mencegah seseorang menyalahgunakan fasilitas publik untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dengan demikian sungguh menjadi abdi masyarakat yang profesional, efektif, dan efisien. Karena birokrasi menjangkarkan pelayanan publik yang rasional, efisien, dan efektif.

Ideal itu sama sekali tidak tercapai. Pengalaman di banyak kabupaten di Flores dan Timor serta Sumba sungguh memperlihatkan bahwa pegawai negeri sipil memainkan peran tidak kecil di dalam membolisasi dukungan suara dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif. Semua itu dilakukan tidak secara terang-terangan melainkan menggunakan jalur extended family dan persuasi lainnya ketika melakukan kunjungan kerja ke tengah masyarakat.

Dalam sejarah politik Indonesia hingga sekarang mesin birokrasi itu selalu jadi magnet bagi partai politik. Pertama, karena birokrasi memiliki jaringan ke massa akar rumput di pedesaan yang umumnya bersifat paternalistik. Sehingga birokrasi menjadi ajang perebutan partai politik. Lihat saja parpol menghitung calon partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, kepentingan pegawai negeri sipil itu sendiri dalam merebut sumber daya di dalam pemerintahan baik jabatan maupun sumber daya ekonomi.

Mengenai yang pertama, ada tali temali kepentingan antara massa akar rumput terutama extended family seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan pemerintah SBY-JK untuk secara bertahap mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil adalah peluang baru untuk memperkuat hubungan simbiosis mutualisme di kalangan seorang PNS sebagai elite birokrasi perkotaan dengan massa akar rumput berbasis keluarga di pedesaan.

Terbatasnya lapangan kerja bagi tamatan perguruan tinggi membuat birokrasi pemerintahan menjadi salah satu alternatif terbaik, apalagi dari segi jaminan ekonomi. Elite birokrasi pemerintahan menarik orang-orang di lingkaran pendukung kekuasaannya menjadi tenaga honorer. Karenanya jika meneliti pengangkatan tenaga honorer di daerah-daerah, hampir pasti masih bertali temali kekeluargaan dengan pejabat pemerintahan. Sebab tidak ada proses rekrutmen terbuka di sana. Sebagai balasannya massa pedesaan akan mendukung kepentingan politik elite birokrasi tersebut.

Kedua, hubungan simbiosis mutualisme ini dengan basis kekeluargaan pada waktunya akan dipakai oleh elite birokrasi untuk mendukung kepentingannya dalam pilkada. Bukanlah hal mudah bagi PNS untuk bersikap netral dalam pilkada. Siapa yang tidak menabur, dia tidak akan menuai.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama kongsinya di birokrasi dan pemilik modal bersatu padu untuk menggalang dukungan bagi kemenangan calon kepala daerah. Keuntungan yang dia peroleh nanti adalah dia menduduki jabatan kepala dinas di dalam pemerintahan lokal yang baru itu. Jika dia tidak ikut dalam kongsi tersebut, dia akan berada di luar lingkar elite pemerintahan baru. Dia akan menempati posisi staf ahli, yang di dalam konteks daerah sering posisi tersebut disebut “non-job” secara halus.

Dalam banyak contoh meski elite birokrasi yang dekat dengan bupati dan wakil bupati itu kemampuannya tidak memadai, moralitasnya buruk, menyalahgunakan kekuasaannya, dia tidak akan dilepaskan dari jabatannya. Karena mereka sudah saling tahu dan saling menyokong dalam perebutan kekuasaan politik pemerintahan. Karena itu dalam pilkada, yang paling berkepentingan adalah pegawai negeri sipil.

Mentalitas proyek di kalangan birokrasi daerah ikut menyuburkan keterlibatan “sembunyi-sembunyi” pegawai negeri sipil dalam kampanye politik calon anggota legislatif. Kita tahu hak budget Dewan cukup mempengaruhi hubungan birokrasi dan legislatif. Kepala dinas, misalnya, berkepentingan dengan persetujuan DPRD dalam program-program dinas yang dipimpinnya. Dinas membutuhkan dana-dana untuk membiayai program mereka. Mereka berharap panitia anggaran DPRD tidak mencoretnya. Lobi-lobi ke arah itu intens dilakukan. Kalau kepala dinas itu terlibat di dalam mendorong dukungan massa bagi calon, maka akan “diperhitungkan” dalam relasi birokrasi-legislatif di DPRD.

Mengapa kepala dinas itu begitu “dikejar” elite birokrasi lokal, karena dana-dana yang membiayai program mereka cukup besar. Peluang untuk “korupsi” dengan cara yang lebih “pintar” dapat dilakukan. Apakah program itu mencerminkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, bukanlah masalah. Parsialitas dalam perencanaan pembangunan di daerah itu sudah biasa dilakukan. Karenanya pemaparan visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati terpilih itu tidak bermanfaat banyak.

Flores Perlu Tetap Terjaga

2009-03-09T22:14:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

MENJELANG akhir tahun, polisi menangkap dan menahan pemakai dan pemilik ganja kering seberat 0,5 kg di Kota Ende. Polisi menduga bahwa dia tidak hanya sebagai pengguna, melainkan juga pengedar. Dia memiliki jaringan penjualan di Flores. Karenanya polisi akan terus menyelidiki jaringan tersebut. Pintu masuk ganja ini adalah Maumere. Dikirim melalui ekspeditur.

Masih menurut polisi, kasus ini terungkap karena polisi sudah melakukan pengintaian 2-3 bulan. Semuanya berawal dari pengawasan terhadap para pendatang baru di daerah ini. Polisi melakukan penggerebekan dan menemukan ganja kering, tembakau, dan kertas rokok sebanyak 13 buah. Polisi bilang bahwa kasus ini terbilang terbesar di NTT pada tahun ini.

Kasus ini yang pertama dan terbesar di Flores. Meski pelaku mengatakan dia hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, namun penyediaan dalam jumlah besar tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Polisi memiliki metode dan cara kerjanya sendiri untuk menyelidiki lebih jauh kemungkinan adanya jaringan dalam kasus ini. Karena sama sekali tidak tertutup kemungkinan alasan yang dikemukakan pelaku hanyalah sebuah alibi.

Bagi kita kasus ini hendaknya membuka mata agar kita tetap terjaga. Kita telah membuka pintu Flores bagi mobilitas penduduk pada masa globalisasi ini. Kemajuan pembangunan dan transportasi telah memungkinkan hal tersebut. Makin ke depan, makin besar peluang kasus-kasus seperti ini muncul. Bukan hanya soal jumlah kasus, tetapi intensitasnya bisa saja lebih besar dan meningkat.

Mungkin pergerakan kasus-kasus seperti ini sudah lebih besar di bawah permukaan. Mungkin ini gejala gunung es. Kita tidak tahu persis. Namun sikap waspada itu perlu.
Kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga Flores dari bahaya-bahaya penghancuran generasi masa depan ini. Kita punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan generasi bermutu. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Beredarnya ganja, narkotika, dan berbagai jenis zat adiktif di Flores hendaknya dipandang sebagai ancaman serius yang kita harus hadapi bersama. Daerah ini telah begitu miskin dan kemiskinan mengakibatkan mutu sumber daya manusianya rata net. Kita perlu membangun solidaritas agar tidak ada orang yang dapat uang dengan mengorbankan orang lain.

Kita perlu uang tapi tidak perlu menghancurkan masa depan orang lain. Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga daerah ini dari hal-hal destruktif. Kita sama-sama membangun budaya cinta akan kehidupan. Kita perlu suarakan hal itu terus menerus demi kehidupan. Kita terus menyuarakan agar Flores tetap terjaga.

Flores Pos | Bentara | Narkotika
| 31 Desember 2008 |

Natal Membarui Diri Kita

2009-03-09T22:11:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

NATAL datang lagi. Kita sambut dengan gembira. Lagu-lagu Natal menggema di gereja-gereja. Di rumah-rumah. Ada kunjungan ke rumah-rumah. Ada iklan ucapan selamat Natal. Ada sedekah ke panti-panti asuhan. Ada seribu macam aksi lahiriah lainnya.

Sudah amat lazim kita dengar bahwa Natal adalah sebuah bentuk solidaritas Allah dengan manusia. Allah mengambil rupa seorang manusia, mengalami situasi manusia, dan menebusnya agar manusia mendapatkan kembali kemuliaannya sebagai anak-anak Allah di dalam Anak (filii in Filio). Cara Allah masuk dalam situasi manusia mengambil cara yang paling hina dan sederhana. Dia dilahirkan di kandang hina. Dalam serba keterbatasan. Dari keluarga sederhana.

Jika Allah solider dengan manusia, maka sudah seharusnya manusia solider dengan sesamanya. Merasa senasib dan sepenanggungan dengan sesama yang menderita, yang hina, yang terpinggirkan, dan yang menjadi korban dari ketidakadilan politik, ekonomi, budaya dan sosial. Mesti ada usaha yang kuat untuk memihak kepada orang-orang yang lemah dan hina. Orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka.

Natal dalam arti tertentu adalah perayaan keluarga. Allah datang mengunjungi keluarga-keluarga kita masing-masing. Allah membarui keluarga-keluarga kita, agar di dalam keluarga-keluarga kita tumbuh dan mengakar hal-hal rohaniah. Anak-anak kita tumbuh dalam jiwa yang penuh sukacita, dalam semangat kegembiraan, dan semangat solider dengan orang lain. Keluarga kita menjadi tempat tumbuhnya iman yang benar, sehingga kita menyembah Allah dengan cara yang benar.

Kalau kita membaca seluruh kisah Yesus di dalam Perjanjian Baru, kita jumpai suatu tuntutan untuk membarui diri dari cara kita beragama dan melaksanakan ritus-ritus keagamaan. Yesus mengkritik dengan pedas cara beragama yang sifatnya formalitas belaka. Dia ingin ada komitmen sosial dari perayaan keagamaan kita.

Sudah banyak sekali kritikan dikedepankan mengenai cara beragama kita, yang lebih mementingkan formalitas daripada penghayatan riil dalam kehidupan sosial kita. Perayaan-perayaan kita meriah. Tetapi sepi di dalam penghayatannya. Lagu-lagu kita gegap gempita, tapi sikap kita tidak gegap gembita.

Kehidupan politik kita belum menampakkan adanya pembaruan. Kehidupan sosial kita masih bopeng oleh ketidakadilan. Oleh praktik politik yang tidak manusiawi. Iklan ucapan Natal kita lebih untuk menarik pemilih daripada ekspresi politik yang penuh etika yang berjalan di atas nilai-nilai Injili.

Inilah momennya. Natal hendaknya membarui diri kita, membarui lingkungan sosial, politik, dan budaya kita. Natal adalah sebuah teks yang selalu memberi kita makna, yang tidak pernah ada habisnya.

Flores Pos | Bentara | Natal
|30 Desember 2008 |

Perencanaan Berperspektif Bencana

2009-03-09T22:09:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

BANYAK yang bilang Nusa Tenggara Timur bukan saja miskin secara ekonomis, namun juga menjadi etalase atau toserba bencana. Tiap tahun selalu terjadi bencana. Namun masyarakat tidak pernah bisa belajar dari bencana ke bencana. Bencana alam, bencana sosial silih berganti.

Bencana membuat masyarakat kita tambah miskin. Kerugian yang ditimbulkan bencana tiap tahun miliaran rupiah. Banyak komoditas warga disapu banjir. Lahan pertanian jadi tidak produktif karena makin kritis. Sawah yang dulu dikerjakan dua kali setahun sudah kekurangan air. Ini akibat hutan dibabat habis. Banjir meluap. Karena daerah tangkapan air diubah menjadi kawasan pemukiman atau lahan pertanian. Semuanya terkesan tidak terkendali. Kalau sumber-sumber pendapatan ini disapu bencana tiap tahun, maka sudah dapat dipastikan sumber penghidupan warga terganggu. Siklus ini akan berpengaruh pada terjadinya kasus busung lapar. Sumber daya manusia dipertaruhkan di sini.

Solusi terhadap masalah bencana dibuat secara instan. Kucuran dana bencana miliaran rupiah oleh pemerintah pusat telah mengubah mentalitas masyarakat. Di sisi pemerintah, bencana adalah proyek. Mentalitas proyek telah menusuk masuk. Di sana ada cerita keuntungan. Di sisi masyarakat, dana gratis pemerintah ini menciptakan ketergantungan. Masyarakat dilatih menadahkan tangannya. Pemerintah bayar tunai. Karenanya tiap kali bencana masyarakat minta dan menuntut dari pemerintah.

Salahnya di mana? Bantuan darurat (emergensi) itu bukan berarti tidak kita butuhkan. Respon darurat diberikan ketika bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah bencana dan bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana. Tentu kita pilah, mana bencana yang dapat kita cegah dan mana yang tidak bisa kita hindari.

Bencana bisa kita cegah dimulai dari perencanaan pembangunan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan program kerja mesti memperhitungkan aspek kebencanaan. Perencanaan berperspektif kebencanaan. Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang memperhitungkan potensi bencana. Pemerintah dalam hal ini bertindak tegas terhadap pemanfaatan tata ruang jika berpotensi terjadinya bencana.

Langkah kedua adalah membangun kapasitas masyarakat. Cara ini akan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan dari luar. Masyarakat lokal menggali seluruh potensi lokal untuk menghadapi bencana. Ada kesepakatan antarmereka mengenai pemanfaatan tata ruang, mengurangi risiko banjir dan tanah longsor, dan tidak merambah hutan di daerah tangkapan air hujan untuk irigasi sawah.

Karena itu sudah saatnya perencanaan pembangunan kita dibuat dalam bingkai berprespektif kebencanaan. Kita mulai dari sana.

Flores Pos | Bentara | Bencana
|9 Desember 2008 |

Orang Cacat Juga Mampu

2009-03-09T22:06:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DALAM seminar sehari yang digelar Flores Institute for Resources Development (FIRD) Ende dalam rangka perayaan Hari Penyandang Cacat Sedunia, Rabu lalu pada sesi syering pengalaman seorang penyandang cacat Ahmad Yani, terlihat jelas bahwa orang cacat juga punya kemampuan untuk mengatasi masalah mereka, punya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan mereka.

Pada peringatan kali ini, temanya Dignity and Justice for All of Us (Martabat dan Keadilan untuk Semua dari Kita). Undang-undang No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat sudah mengatur tentang persamaan hak tanpa diskriminasi terhadap orang-orang cacat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa orang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pekerjaan, dan berhak atas aksesibilitas dan partisipasi. Pendek kata, undang-undang telah menjamin hak-hak para penyandang cacat. Namun dalam praktiknya, hampir semua daerah tidak berusaha mengimplementasikannya. Masih banyak kita jumpai halangan-halangan yang membuat orang cacat tidak bisa memenuhi hak mereka.

Hak mendapatkan pekerjaannya, misalnya. Syarat sehat jasmani dan rohani pada saat testing pegawai negeri dilihat sebagai halangan bagi orang cacat mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan. Padahal untuk jenis pekerjaan tertentu di perkantoran pemerintah mereka bisa lakukan. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya karena syarat sehat jasmani dan rohani yang didefinisikan tidak adanya peluang untuk menerima orang cacat fisik.

Selain itu fasilitas-fasilitas publik yang dibangun pemerintah juga tidak mengakomodasi kebutuhan orang cacat. Tidak saja pada fasilitas publik. Di rumah orang tua mereka sendiri, hampir tidak disediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Dengan ini mereka sudah disingkirkan mulai dari rumah hingga ke publik.

Sebenarnya yang mesti diubah adalah persepsi kita mengenai orang cacat. Umumnya kita melihat orang cacat itu sebagai orang sakit. Orang yang patut dibelaskasihani. Persepsi yang keliru ini berdampak pada pendekatan terhadap penanganan masalah orang cacat. Selama ini pemerintah menggunakan pendekatan karitatif. Orang cacat dipandang sebagai orang sakit yang pantas menerima belaskasihan.

Sekaranglah saatnya kita meninggalkan model karitatif. Kita menggunakan model pemberdayaan. Pendekatan ini tidak lain melihat orang cacat sebagai orang yang punya kemampuan khusus, yang berbeda dari orang yang bukan cacat. Mereka memiliki kemampuan khusus yang mesti diberdayakan. Karenanya pemerintah mesti menggelontorkan anggaran untuk pemberdayaan orang cacat. Ini hanya bisa dilakukan kalau persepsi kita berubah bahwa orang cacat juga mampu melakukan sesuatu.

Flores Pos | Bentara | Cacat
|6 Desember 2008 |

Lebih Baik Beasiswa

2009-03-09T22:03:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DINAS Pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) mau mengusulkan dana sebesar Rp3 miliar untuk membantu mahasiswa yang hendak menyusun skripsi. Tujuannya tentu saja mau meringankan biaya mahasiswa. Karena umunya pada semester-semester akhir para mahasiswa membutuhkan dana cukup banyak. Proyek skripsi ini, kita sebut saja begitu, mesti dilihat kembali.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay dalam kampanye pencalonan mereka Juni lalu menjanjikan pendidikan murah. Pergeseran dari pendidikan gratis ke pendidikan murah itu muncul ketika ada diskusi luas di masyarakat bahwa gagasan pendidikan gratis itu sesuatu yang mustahil. Yang paling masuk akal adalah pendidikan murah. Pendidikan murah itu terfokus pada program beasiswa. Janji itulah yang dipegang rakyat. Janji tersebut tidak tampak lagi. Dinas Pendidikan NTT sebenarnya harus menerjemahkan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur.

Program pemberian beasiswa jauh lebih berdaya guna daripada program bantuan membuat skripsi. Pemerintah pusat tahun depan akan mengalokasikan dana yang cukup besar di bidang pendidikan melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan akan ada alokasi dana dari pemerintah daerah untuk menambahnya. Komitmen politik di tingkat nasional sudah ada setelah Mahkamah Konstitusi mengambulkan judicial review atas perintah undang-undang untuk menyediakan dana 20 persen bagi pendidikan nasional. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan makin murah ke depan.

Jika pendidikan makin murah – terpenting tidak ada lagi korupsi dana BOS – terutama di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan menengah atas, maka beban orang tua makin ringan pula. Maka makin banyak pula orang berkesempatan menikmati pendidikan.

Yang jauh lebih efektif dan yang mesti dilakukan pemerintah Provinsi NTT adalah memberikan beasiswa ke jenjang master atau doktoral. Ini jauh lebih penting. Apa yang dibutuhkan rakyat NTT? Pertanian, perikanan, kelautan, komunikasi multietnik? Kirim orang ke jenjang master dan doktoral untuk bidang-bidang yang dibutuhkan rakyat NTT. Beasiswa ini tidak boleh terbatas pada pegawai negeri saja, melainkan tamatan-tamatan yang bermutu dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di NTT termasuk dosen-dosen.

Kita andaikan saja bahwa untuk biaya studi master di dalam negeri, per orang dibutuhkan dana Rp50 juta. Maka dua tahun kemudian, NTT menghasilkan master 60 orang. Maka dalam kurun 5 tahun kepemimpinan Lebu Raya dan Esthon Foenay, NTT bisa menghasilkan seratusan lebih master dalam berbagai bidang. Ini akan menjadi tonggak kepemimpinan Lebu Raya-Esthon Foenay. Asumsi kita adalah sumber daya manusia NTT baik di level pengambil kebijakan maupun di perguruan tinggi serta orang-orang yang terjun ke dunia swasta akan makin bermutu dan inovasi-inovasi pun akan muncul pula.

Flores Pos | Bentara | Pendidikan
| 5 Desember 2005 |

Rencana Terpadu Wisata Flores

2009-03-09T21:55:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

ADA usulan menarik ketika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat, Rafael Arhat berdiskusi di aula Bung Karno Penerbit Nusa Indah, Sabtu (29/11).

Ini untuk pertama kalinya Harian Flores Pos mengundang Kepala Bappeda untuk membahas secara khusus perencanaan pembangunan di sebuah daerah. Dalam diskusi itu ditegaskan oleh Ketua Bappeda Manggarai Barat bahwa paparan pembangunan Manggarai Barat dalam diskusi tersebut hanyalah sebuah locus dalam konteks perencanaan.

Usulan menarik itu datang dari Direktur Flores Institute for Resources Development (FIRD) Roni So. Manggarai Barat sebagai pintu barat Pulau Flores dalam pengelolaan wisata harus memberi citra pada pembangunan wisata Flores.

Di Labuan Bajo, pada pintu-pintu masuk dipasang papan: Selamat Datang di Flores. Bukan selamat datang di Manggarai Barat atau di Labuan Bajo. Papan itu akan menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Flores tidak dilakukan secara parsial. Ketua Bappeda Rafael Arhat setuju dengan usulan itu. Sebagai Ketua Forum Pariwisata Manggarai Barat dia melihat usulan ini menarik. Karena Manggarai Barat mempromosikan objek wisatanya dengan “West Flores: Komodo & So Much More”.

Dari diskusi itu tereksplisit adanya rekomendasi untuk membangun wisata di Flores secara terpadu. Dalam kasus Manggarai Barat, meningkatnya kunjungan wisatawan di wilayah itu dan objek kunjungan tidak hanya komodo seharusnya membuka mata masyarakat untuk menyuplai kebutuhan wisatawan.

Selama ini sayur-sayuran dan buah-buahan dipasok dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan. Mestinya itu disuplai oleh masyarakat Manggarai Barat atau masyarakat Flores sendiri, sehingga masyarakat di sinilah yang mendapatkan keuntungan dari objek wisata.

Sesungguhnya Flores amat kaya dengan objek wisata baik wisata alam, budaya, dan religius. Semua itu belum dikemas dan dijual secara terpadu. Rafael Arhat menggunakan analogi sapu lidi untuk menggambarkan hal ini. Jika sembilan kabupaten di Flores membuat perencanaan terpadu dalam mengelola wisata, maka sinergitas yang luar biasa ini akan dapat memberikan keuntungan bagi wilayah ini.

Daya tawar pemerintah daerah di Flores dan Lembata di tingkat nasional juga akan jauh lebih kuat karena ada sembilan bupati dan sembilan ketua DPRD bergabung dalam satu forum.

Untuk memudahkan perencanaan terpadu itu, maka perlu dibentuk forum pariwisata di setiap kabupaten. Forum inilah yang akan bersama-sama membahas pengelolaan potensi wisata di Flores. Objek wisata yang begitu kaya di Flores akan dikembangkan maksimal sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Flores Bentara Wisata
4 Desember 2008

Organisasi Penyandang Cacat

2009-03-09T20:24:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia. “Martabat dan Keadilan untuk Semua (Dignity and Justice for all of us) adalah tema perayaan. Tema yang sama ini dipakai untuk perayaan 60 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Di tingkat nasional dan lokal, perayaannya bervariatif.

Harian Flores Pos dan Flores Institute for Resources Development (FIRD) menggelar diskusi bersama, Selasa (2/12) di aula Bung Karno Penerbit Nusa Indah. Diskusi ini mau mendapatkan input sebanyak mungkin untuk menemukan intervensi yang tepat menangani masalah penyandang cacat baik di tingkat basis masyarakat, di tingkat pemerintah lokal maupun legislatif.

Dari pengalaman FIRD kita tahu bahwa masih banyak persoalan di sekitar penyandang cacat yang belum ditangani dengan baik. Ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih minim. Hal yang sama ditemukan dalam pelayanan publik pemerintah.

Fasilitas publik yang dibangun pemerintah tidak menjamin keamanan dan kenyamanan penyandang cacat. Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi hak-hak penyandang cacat, terutama dalam hal jaminan sosial. Perangkat hukum yang meregulasi urusan penyandang cacat sudah tersedia namun implementasi undang-undang masih terbatas.

Kita boleh mengatakan bahwa pemerintah masih terbatas perhatiannya dan kepeduliannya pada masalah penyandang cacat. Sampai saat ini alokasi anggaran yang memungkinkan penyandang cacat mampu memberdayakan diri mereka masih terbatas. Seluruh perencanaan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sama sekali tidak berperspektif kecacatan.

Kelemahannya jelas terletak pada ketidakikutsertaan orang-orang cacat dalam keseluruhan proses perencanaan. Sehingga kebutuhan mereka tidak tercakup di dalam perencanaan yang dibuat. Ini disebabkan juga oleh tidak terpaparnya kebutuhan penyandang cacat. Karena itu amat diperlukan adanya identifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para penyandang cacat. Intervensi yang diberikan akan lebih tepat sasar jika kita sungguh mengetahui apa yang diperlukan.

Untuk memudahkan identifikasi kebutuhan itu, maka perlu dibentuk organisasi penyandang cacat. Mereka sendiri akan menentukan apa kebutuhan mereka. Semua ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pihak yang memfasilitasinya. Dengan organisasi ini, para penyandang cacat bisa terwakili di dalam proses perencanaan pembangunan, memperjuangkan anggaran, dan membangun solidaritas.

Flores Pos Bentara Cacat
3 Desember 2008

Semua Berawal dari Perencanaan

2009-03-09T20:21:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KEMAJUAN pembangunan suatu daerah, salah satunya tergantung dari perencanaan. Mengutip Peter L Berger, perencanaan pembangunan itu baik atau buruk bisa terlihat dari dampak yang ditimbulkannya. Rancangan bangun pembangunan yang rasional, objektif, dan tepat sasar akan terlihat dari efektivitas dan efisiensi program dalam pelaksanaannya. Banyak program tidak berjalan dengan baik lantaran perencanaannya tidak tepat.

Itulah alasan mendasar sebenarnya mengapa Harian ini mengundang Kepala Bappeda Manggarai Barat Rafael Arhat untuk mendiskusikan soal perencanaan pembangunan. Bappeda adalah simpul terpenting dari perencanaan pembangunan di daerah. Manggarai Barat dipilih dalam diskusi ini hanyalah salah satu contoh locus perencanaan. Peserta diskusipun sebagian besar yang diundang adalah akademisi di perguruan tinggi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakt dan praktisi pembangunan.

Dari paparan Rafael Arhat, kita mendapatkan penegasan kembali bahwa perencanaan pembangunan yang punya efektivitas dan efisiensi yang maksimal memprasaratkan adanya perencanaan yang sistemik, bukan parsial. Dalam perencanaan sistemik seperti ini, peran kepemimpinan pada segala level menentukan. Kepemimpinan di satuan kerja perangkat daerah, misalnya akan menentukan implementasi riil dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati.

Hal terpenting lain dari diskusi ini adalah perencanaan pembangunan yang holisitik tidak saja dalam pendekatannya, tetapi juga komitmen bersama dalam sebuah kawasan. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan akan menjadi lebih kuat jika pemerintah-pemerintah daerah bersatu. Analogi sapu lidi digunakan untuk menggambarkan bahwa hanya dalam satu kesatuan komitmen bersama, daya tawar pemerintah daerah di Flores dan Lembata akan menjadi lebih kuat dalam konteks persaingan antardaerah di tingkat nasional.

Flores dan Lembata yang berada di periferi Republik ini akan makin melemah jika pendekatan pembangunannya tidak dibangun secara holistik. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi akan tetap terbelakang jika dibangun secara parsial. Ini sama halnya kita akan terus mengekalkan sekat-sekat primordialisme di kawasan ini.

Karenanya diskusi ini, kalau boleh dipandang sebagai rekomendasinya, adalah perlunya sebuah ajang di mana Bappeda-Bappeda di seluruh Flores dan Lembata bertemu untuk membahas lebih serius tentang membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi.

Perencanaan yang terpadu ini tentu saja membutuhkan komitmen politik dari pemerintah daerah. Diskusi ini adalah awal untuk memikirkan lebih serius membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan. Dan Flores Pos memandang penting diskusi ini karena semuanya berawal dari perencanaan.

Flores Pos | Bentara | Perencanaan

Kita Butuh Lembaga Konsultasi

2009-03-09T20:19:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DALAM bulan November saja di Kabupaten Sikka, terjadi tiga kasus suami membunuh istri hingga meninggal dunia. Setelah membunuh istri dengan parang, suami mencoba membunuh diri sendiri. Namun nyawa para suami ini masih bisa diselamatkan karena mereka dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat. Ada beragam alasan. Ada yang dilatari oleh rasa cemburu. Yang lain karena pertengkaran yang awalnya sepele, lalu tak terkendali. Akhirnya berujung pada kematian.

Jika dilihat dari umur pelaku dan korban, rata-rata mereka berusia di atas 30-an tahun dan umur perkawinan mereka paling tinggi enam atau tujuh tahun. Dalam usia perkawinan yang relatif muda itu, terjadi krisis perkawinan yang luar biasa besarnya. Budaya damai di dalam rumah tangga sudah sirna. Budaya cinta akan kehidupan telah mati. Keluarga-keluarga muda ini tidak lagi menemukan jalan damai untuk menyelesaikan krisis rumah tangga mereka.

Krisis kehidupan rumah tangga telah melanda desa-desa kita. Ini tidak berarti dulu tidak ada suami yang membunuh istri hingga meninggal. Namun dilihat dari intesitasnya, belakangan makin meningkat. Kita saksikan bahwa makin banyak keluarga-keluarga muda berantakan lantaran suami mereka merantau ke Malaysia tanpa kabar balik. Istri-istri muda itu terpaksa menjadi orang tua tunggal dan menghidupi anak-anaknya seorang diri. Hal seperti menimbulkan krisis moral perkawinan.

Dari satu sisi extended family (keluarga besar) yang dianut dalam budaya kita memberikan keuntungan, tetapi di lain pihak merepotkan keluarga-keluarga muda dalam hal membangun keharmonisan di dalam keluarga mereka. Campur tangan mertua. Beban belis yang berat. Ongkos sosial kehidupan keluarga besar begitu menekan. Kesumpekan ini telah membuat keluarga muda ini gampang tersulut emosinya. Tidak ada lilin di ujung terowongan yang memberikan mereka sedikit cahaya agar bisa keluar dari kesulitan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Kita perlu menolong keluarga-keluarga muda ini agar menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai.

Siapa yang bisa menolong mereka? Kita menaruh harapan besar pada reksa pastoral Gereja Katolik. Kita inginkan agar ada perhatian khusus pada masalah-masalah keluarga. Ada reksa pastoral khusus. Ada tenaga khusus yang memberi perhatian di sini.

Mungkin ada baiknya ada lembaga-lembaga yang dibangun khusus oleh Gereja Katolik dengan melibatkan psikologi-psikolog yang terampil. Memang secara tradisional dalam Gereja Katolik, pastor menjadi tempat konsultasi yang baik. Tetapi perkembangan zaman menuntut Gereja Katolik untuk melibatkan tenaga profesional di bidang konseling.
Lembaga konseling ini barangkali juga nantinya akan menjadi tempat konsultasi pasangan suami istri dari berbagai agama.

Flores Pos | Bentara | KDRT
|1 Desember 2008 |

Banjir di Borong

2009-03-09T20:17:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SETIAP tahun pada musim hujan, kali Wae Bobo di Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur meluap. Menggenangi rumah-rumah penduduk. Tidak tahu berapa banyak kerugian yang diderita atau berapa banyak waktu mereka habiskan untuk memindahkan barang-barang dan peralatan rumah tangga. Berapa jam banyaknya waktu tidur mereka tersita karena harus terjaga jika banjir tiba-tiba datang. Banjir kiriman dari kampung-kampung di pedalaman. Banjir dari hutan-hutan yang telah dibabat habis. Luapan banjir akan makin besar tiap tahunnya sejalan makin gundulnya hutan dan makin bertambahnya pemukiman baru.

Dari dulu sebelum Manggarai Timur terbentuk kejadian serupa sering terjadi. Ini masalah klasik yang tak pernah diselesaikan secara tuntas. Sama seperti Reo di Manggarai, kabupaten induknya, selalu mendapat kiriman banjir dari Wae Pesi. Selalu setiap tahun penduduk Reo terbirit-birit mengungsi takut meluapnya kali Wae Pesi.

Kala itu kita mungkin beralasan bahwa masalah ini tak terselesaikan tuntas karena Manggarai Timur masih bergabung dengan Manggarai. Luas wilayah yang besar merepotkan pemerintah untuk mencari fokus penanganan masalah.

Sekarang Manggarai Timur telah terbentuk jadi kabupaten baru. Borong telah dipilih jadi ibu kota kabupaten. Meski kantor bupati dan kantor DPRD atau kantor pemerintah ada di Toka, jauh dari banjir Wae Bobo, namun penanganan banjir Wae Bobo harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Bahkan bila perlu ke depan menjadi ukuran kinerja seorang bupati dan wakil bupati.

Masalah banjir di Wae Bobo akan menjadi masalah yang kian rumit ke depan jika dari sekarang pemerintah tidak menatanya dengan baik. Borong akan berkembang menjadi kota besar. Akan ada migrasi penduduk dari desa-desa ke Borong. Kota itu akan menjadi kota yang padat.

Pengalaman di daerah lain, daerah bantaran kali akan menjadi tempat pemukiman liar, yang membuat ruwet sistem aliran sungai. Jakarta selalu repot dengan banjir karena banyaknya warga tinggal di bantaran kali. Mumpung Borong lagi sepi penduduk. Masih belum ada pemukiman liar di bantaran kali.

Sekarang barangkali waktunya yang tepat bagi pemerintah membuat garis merah yang membingkai agar sejak awal tidak ada warga yang bermukim di bantaran kali. Pemerintah hendaknya membangun tanggul-tanggul yang kuat untuk mencegah meluasnya aliran sungai.

Tantangannya akan makin besar karena di wilayah hulu, hutan sudah habis dibabat. Kecuali kalau kita ingin menjadikan Wae Bobo proyek tahunan, maka mulai sekarang kita akan setengah-setengah menanganinya.

Flores Pos | Bentara | Banjir
| 29 November 2008 |

Lindungi Kesehatan Masyarakat

2009-03-09T20:12:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

LABORATORIUM kesehatan lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Ende sedang memeriksa 72 potong daging ayam milik rumah makan Selero Minang. Dari 72 sampel tersebut, enam potong daging ayam itu di dalamnya ditemukan ulat. Daging yang telah dibumbui ditaruh di dalam mesin pendingin (frisher). Kemudian akan dijual kepada konsumen.

Kasus ini kembali membuka mata kita bahwa makanan yang kita makan sama sekali jauh dari standar keamanan dari segi kesehatan. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan di warung-warung makan dan menempelkan standar layak konsumsi di dinding beberapa rumah makan.

Konsumen tentu saja menyambut gembira langkah pemerintah yang memeriksa standar keamanan makanan dan minuman di setiap warung. Dan memberi kita pengumuman bahwa makanan dan minuman yang disediakan warung tersebut layak untuk dikonsumsi.

Namun rentang waktu yang begitu lama tampaknya melonggarkan kembali tindakan antisipatif pemerintah untuk mencegah penjualan makanan dan minuman yang jauh dari standar keamanan bagi masyarakat.

Pemerintah tidak secara rutin melakukan pengawasan. Pemerintah seakan menunggu ada laporan dari masyarakat baru bertindak. Mestinya petugas selalu ingat bahwa para pedagang makanan dan minuman di mana dan kapapun akan selalu mengikuti logika untung rugi. Dia akan berusaha meraih untung meski dengan cara manipulatif seperti tampak dalam kasus tersebut.

Kita memang akui bahwa kendala terbesar bagi kita adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang bertugas di laboratorium kesehatan lingkungan dan petugas lapangan yang memeriksa secara rutin sampel makanan dan minuman di tiap rumah makan.

Meski tenaga kesehatan kita terbatas, melindungi masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak, adalah kewajiban pemerintah. Konsekuensinya pemerintah mesti mengubah paradigma pelayanan kesehatannya untuk memberikan perhatian pada tindakan pencegahan dengan meningkatkan peran laboratorium kesehatan lingkungan, menambah kapasitas alat-alatnya, melatih dan mendidik tenaga-tenaganya agar profesional, dan menyediakan sumber daya dukung lainnya.

Selain pembenahan internal pemerintah, perlu kiranya menambah besar lagi komitmennya untuk melakukan kontrol terhadap rumah makan dan minuman untuk mencegah berbagai manipulasi yang merugikan kesehatan masyarakat. Oleh kewenangannya, pemerintah perlu menertibkan dan menindak dengan tegas semua pelaku yang merugikan kesehatan masyarakat.

Tindakan tegas itu akan melahirkan komitmen dan tanggung jawab sosial di dalam diri pedagang makanan dan minuman untuk memenuhi standar kesehatan bagi makanan dan minuman yang mereka jual. Dengan itu kita akan sama-sama berusaha melindungi kesehatan masyarakat.

Flores Pos Bentara Kesehatan
26 November 2008

Korupsi di Birokrasi

2009-03-09T20:01:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

BADAN Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Ngada, begitu juga Bawasda Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya tindakan merugikan keuangan negara. Besarnya Rp5 miliar lebih. Akhir Oktober lalu, baru Rp2 miliar dana tersebut dikembalikan ke kas negara. Sisanya Rp3 miliar belum dikembalikan –bahasa birokrasinya belum ditindaklanjuti.

Kepala Bawasda Ngada L A Lowa meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah segera menyelasaikannya. Selain birokrasi pemerintah, ada 124 kontraktor yang belum melunasi tunggakan mereka berupa pajak (PPn dan PPh), yang timbul dari denda keterlambatan pengerjaan proyek.

Korupsi di tubuh pemerintahan sekarang ini tidak saja disebabkan oleh kelemahan moral, tetapi juga sudah struktural sifatnya. Lembaga-lembaga birokrasi di pemerintahan kita sudah tercemari oleh korupsi baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun meskipun begitu, amat sulit kasus-kasus korupsi ini diselesaikan secara hukum.

Temuan Bawasda seperti ini lebih sebagai alat kontrol di kalangan pemerintah terhadap penggunaan keuangan negara. Karena hanya alat kontrol internal, maka kasus-kasus korupsi di birokrasi sering tidak diselesaikan di pengadilan, melainkan uangnya dikembalikan saja ke kas negara. Dalam beberapa hal, temuan Bawasda dipakai oleh bupati untuk kepentingan politiknya.

Menurut undang-undang, suatu tindakan korupsi masuk dalam perangkap hukum jika sudah memenuhi tiga elemen dasar ini yakni jika perbuatan itu secara melawan hukum memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan/jabatan, dan merugikan negara. Meski sudah memenuhi syarat ini, kasus korupsi di tubuh pemerintahan belum tentu dibawa ke pengadilan.
Korupsi di tubuh birokrasi merupakan pelanggaran oleh negara. Kita memiliki perangkat hukum, namun semua itu tidak mampu menghentikan korupsi di tubuh pemerintah. Inilah kelemahan umum negara-negara berkembang di mana pemerintah melanggar hukum yang diciptakannya sendiri.

Di negara-negara maju, penegakan hukum berjalan karena birokrasinya berbasis pada prestasi, kelembagaan politik yang kompetitif, pemerintahannya transparan, dan kontrol masyarakat sipil dan media massa yang kuat. Semua in tidak kita temukan di negara-negara berkembang.

Perselingkuhan birokrasi dan pengusaha (kontrator) dalam tender proyek-proyek pemerintah bukanlah hal baru. Birokrasi dan kontraktor saling berbagi keuntungan dalam proyek pemerintah.

Mentalitas proyek di birokrasi ikut menumbuhsuburkan praktik-praktik kolusi. Akibatnya terjadi lingkaran setan korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrasi pemerintah dan kontraktor. Semua itu cermin bening yang memantulkan wajah birokrasi kita.

Flores Pos | Bentara | Korupsi
| 24 November 2008 |

Rabies Masih Jadi Momok

2009-03-09T19:59:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Korban meninggal akibat digigit anjing rabies di Sikka kembali terjadi. Selasa pekan lalu, seorang anak berusia 10 tahun bernama Ignatius Molo meninggal dunia. September lalu, warga Bola bernama Apolonaris Rehing meninggal karena rabies.

Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka menyebutkan, selama 11 bulan terakhir sejak Januari 2008 terjadi 72 kasus gigitan. Dinas telah mengirim 21 specimen otak ke Maros, Sulawesi Selatan. Pemerintah telah memberi vaksin 21.944 ekor hewan penular rabies dari total populasi 30.956. Anjing yang telah divaksin 21.475, kucing 448 ekor, dan kera 71 ekor.

Kasus rebies pertama terjadi di Flores Timur pada tahun 1997. Untuk beberapa tahun lamanya, rabies tidak menyebar begitu cepat. Tetapi masuk tahun 2000 rabies melanda Flores seluruhnya. Puluhan korban jiwa berjatuhan. Setelah itu korban menurun. Sampai sekarang kasus gigitan masih terbilang tinggi sejalan dengan makin meningkatnya populasi hewan penular rabies, terutama anjing.

Rabies atau penyakit anjing gila disebabkan virus rabies yang menyebabkan gangguan pada susunan saraf pusat. Setelah masa inkubasi selama 10 hari hingga 7 bulan, orang yang digigit mengalami gejala-gejala demam ringan atau sedang, sakit kepala, tidak ada nafsu makan, lemah, mual, dan perasaan abnormal pada daerah sekitar gigitan.

Kemudian diikuti gejala hipertensi dan hipereksistasi mental dan neuromuskular, kaku kuduk dan kejang-kejang otot-otot yang berfungsi dalam proses menelan dan pernafasan. Sedikit rangsangan berupa cahaya, suara, bau ataupun sedikit cairan dapat menimbulkan refleks kejang-kejang tersebut. Selanjutnya berkembang menjadi kekejangan umum dan terakhir kematian.

Pada hewan penular rabies, ada tiga fase yakni fase prodormal di mana hewan mencari tempat dingin dan menyendiri, tapi dapat menjadi ganas dan nervus, pupil mata meluas dan sikap tubuh kaku (tegang). Fase ini berlangsung 1-3 hari. Fase kedua adalah eksitasi di mana hewan jadi ganas, menyerang siapa saja dan makan barang-barang apa saja. Mata jadi keruh, selalu terbuka, gemetaran. Berikutnya fase paralisa di mana hewan alami kelumpuhan pada semua bagian tubuh dan terakhir kematian.

Mengapa kita sebutkan gejala rabies pada hewan penular maupun pada manusia yang digigit agar masyarakat mengetahui dengan jelas. Apa yang kurang dalam penanganan rabies di Flores dan Lembata adalah tidak adanya pendidikan kepada masyarakat mengenai rabies.

Sampai sekarang banyak petani-petani kita di desa, bahkan masih banyak orang di kota, memelihara anjing tanpa memperhatikan pemeliharaan yang aman dari rabies. Pertama-tama itu disebabkan karena tidak adanya pengetahuan yang cukup dan mengendurnya komitmen pemerintah. Tidak adanya pengetahuan yang cukup dan kendurnya komitmen pemerintah, menjadi alasan mendasar mengapa rabies masih jadi momok di Flores.

Flores Pos | Bentara | Rabies
| 22 November 2008 |

Katakan Cukup untuk Bencana

2009-03-09T19:57:00.001-07:00

Oleh Frans Obon

KOMISI Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fratrum Minorum (OFM) bersama kelompok Manggarai di rantauan Jakarta, menggelar diskusi bersama mengenai tambang besar terbuka di Manggarai. Kelompok Tenang Tanage (Mengenang Tanah Air) ini menyerukan agar segera menghentikan tambang besar terbuka di Manggarai karena tidak saja menganggu ekosistem, tetapi juga sebagai bentuk perampasan terhadap hak-hak rakyat setempat.

Diskusi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap tanah Manggarai dan dilihat sebagai proses peradaban besar di masa depan, yakni proses penyadaran massal dan komprehensif di setiap komunitas basis di Manggarai. Proses pencerahan di komunitas basis akan membangunkan kesadaran masyarakat setempat mengenai bencana ekologis di masa depan.

Masalah tambang karenanya bukan saja perkara ekologis, melainkan perkara iman dan tuntutan moral. Secara teologis, kita memuji Tuhan di atas tanah tempat kita berpijak. Kepedulian masyarakat akan tambang itu didasarkan pada keprihatinan iman kristiani. Karenanya masalah tambang adalah juga perkara kemanusiaan. Demi mengejar mitor kesejahteraan rakyat, pemerintah bersekutu dengan investor untuk membuka usaha tambang besar terbuka di Manggarai. Dalam proses penciptaan kesejahteraan ini, rakyat diabaikan. Rakyat tidak jadi subjek melainkan objek. Begitulah diskusi kelompok Tenang Tanage itu.

Yang paling menarik dari sini adalah munculnya kepedulian warga Manggarai rantauan terhadap masalah ekologi di Manggarai. Ada satu keprihatinan bersama bahwa katakan cukup terhadap bencana ekologis yang terjadi di Manggarai.

Memang kita akui bahwa pada masalah tambang, warga rantauan berhadapan dengan pemerintah dan pemodal. Maka mudah mereka mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah dan pemodal. Tetapi ketika bencana ekologis yang ditumbulkan oleh makin merusaknya hutan lindung di Manggarai, warga rantauan bersikap mendua. Karena mereka berhadapan dengan rakyat, berhadapan langsung dengan ayah dan ibu mereka, saudara dan saudari mereka. Maka amat sulit kelihatannya ketika berhadapan dengan masalah hutan, di mana penduduk setempat tidak mau peduli dengan masalah hutan. Mengubah hutan lindung yang ditetapkan pemerintah menjadi kebun. Mereka berada dalam posisi dilematis.

Yang ingin kita tegaskan di sini adalah hendaknya lawa Manggarai melakukan proses penyadaran di setiap komunitas basis untuk mengatakan tidak terhadap semua tindakan yang menimbulkan bencana ekologi. Ya hutan, ya tambang. Dengan mengaca pada bencana bebera waktu lalu, orang Manggarai hendaknya sama-sama satu kata: cukup untuk bencana. Cukup babat hutan. Tolak tambang.

Flores Pos | Bentara | Bencana
| 21 November 2008 |

Berjaga-jaga dengan Flu Burung

2009-03-09T19:55:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maumere dokter Asep Purnama memberitahu kita bahwa dia sedang mengurus segala sesuatu yang perlu untuk menyiapkan RSUD TC Hillers Maumere jadi rumah sakit rujukan penanganan kasus flu burung (avian influenza) di Flores. Sampai sekarang kita belum temukan kasus flu burung di Flores.

Penyakit flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang burung/unggas/ayam. Salah satu tipe yang perlu diwaspadai adalah yang disebabkan oleh virus influenza dengan kode genetik H5N1 yang selain dapat menular dari burung ke burung ternyata dapat pula menular dari burung ke manusia. Penyakit pada hewan ini disebabkan virus flu burung tipe A. Masa inkubasi virus flu burung adalah 2-10 hari setelah terpapar. Akan tetapi, sebagian besar kasus menunjukkan gejala setelah 3-5 hari setelah terpapar oleh virus tersebut.

Gejala-gejala awal flu burung seringkali sama dengan influenza musiman manusia (batuk, sakit tenggorokan, demam tinggi, sakit kepala, sakit otot, etc). Penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia dimana mungkin akan terjadi, kekurangan angin, susah bernafas dan gagal pernafasan. Virus ini dapat ditemukan dalam feces dan sekresi pernafasan burung dan unggas. Sebagian besar kasus manusia tertular akibat kontak langsung dari burung/unggas yang sakit, walaupun kontaminasi lingkungan oleh virus tersebut dapat juga sebagai sumber penularan.

Penanganan kasus flu burung pada manusia memerlukan upaya khusus yang meliputi deteksi kasus, penatalaksanaan klinis, pencegahan infeksi nosokomial, dan pelacakan kontak. Salah satu hal terkait dengan upaya penanggulangan kasus flu burung adalah sistem rujukan pasien dan pemeriksaan laboratorium diagnostik. Departemen Kesehatan telah menetapkan 44 RS Rujukan di seluruh Indonesia. Agar sistem rujukan kasus flu burung dapat berjalan dengan baik, perlu disusun dan disepakati suatu sistem pelayanan rujukan di daerah/wilayah administrasi yang saling berbatasan (sistem rujukan lintas batas).

Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi petugas medis, paramedis termasuk tim surveilens dan non medis dalam penanganan kasus yang diduga flu burung di Flores.

Tujuan lainnya adalah memberikan petunjuk dan pedoman tentang hal hal yang harus dilakukan bila ada laporan tentang flu burung pada manusia; memberikan petunjuk tentang alur pemeriksaan sebelum merujuk kasus tersangka flu burung; dan memberikan petunjuk dan pedoman tentang tatacara merujuk pasien ke rumah sakit rujukan.

Sampai sekarang belum ada kasus flu burung di Flores. Tetapi tidak berarti kita berpangku tangan. Kita mesti kerja keras untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kita perlu berjaga-jaga.

Flores Pos | Bentara | Flu Burung
|20 November 2008 |

Prihatin dengan Kasus Bugalima

2009-03-09T19:52:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

WARGA Desa Ilepati menyerbu lahan pertanian warga Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur. Padahal sudah 32 tahun lamanya, warga Desa Bugalima mengerjakan lahan tersebut dan di atas lahan telah ditanami berbagai tanaman komoditas. Bagusnya adalah warga Bugalima tidak ingin menggunakan kekerasan menghadapi konflik tanah pertanian tersebut, meski warga Ilepati mempersenjatai diri mereka dengan parang, tombak, panah, dan perisai.

Penyerobotan ini dipicu oleh sebuah klaim sejarah masa lalu bahwa lahan yang dikelola warga Bugalima adalah milik Ilepati. Meski telah dikelola 32 tahun dan telah menikmati hasilnya, Bugalima terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka terlibat dalam konflik tanah pertanian dengan Ilepati. Nyawa mereka juga terancam.
Kalau kita melihat riwayat konflik pertanahan di Flores umumnya, sebagian besar didasarkan pada sejarah masa lampau.
Sejarah yang tidak tertulis itu menjadi alasan pokok sebuah desa atau kampung menyerbu lahan pertanian kampung atau desa lainnya. Masalahnya adalah sejarah seperti ini tentu saja didasarkan pada riwayat lisan. Tidak tertulis. Akibatnya versi bervariasi. Versi siapa yang dipercaya, juga susah. Karena bukti-bukti historis lisan ini besar kemungkinan diputarbalikkan.

Penyerobotan yang disertai dengan ancaman kekerasan ini menjadi sulit mencapai titik temu seandainya pihak korban tidak melakukan perlawanan dengan cara kekerasan. Pihak penyerobotan sudah dengan tahu dan mau serta menggunakan kekerasan untuk mengambil lahan sengketa.

Kalau tidak ada perlawanan dengan cara kekerasan, maka pihak penyerobotan akan tetap bertahan dan bercokol. Sampai kapapun. Bahkan mereka merasa sudah menang dan di atas angin. Kalau seandainya diselesaikan lewat jalur hukum, maka pihak penyerobot yang sudah menduduk tanah sengketa agak sulit meninggalkan lahan tersebut, yang juga telah mereka jadikan kebun.

Yang kita harapkan sekarang adalah peran pemerintah. Pengalaman di beberapa daerah, seperti Manggarai misalnya, karena tidak adanya sikap tegas pemerintah, maka kasus seperti ini berlarut-larut. Pihak penyerobot tetap mengelola lahan sengketa, membabat habis tanaman milik warga sebelumnya.

Sikap diam pemerintah mungkin memberi citra bahwa pemerintah tidak mau konflik dengan rakyatnya dan citra pemerintahan menjadi baik di mata rakyat. Perhitungan politis seperti ini tentu saja racun bagi para petani.

Dalam kasus Ilepati, kita mendesak pemerintah Flores Timur agar prakarsa yang dibangun pemerintah dengan membentuk tim penyelesaian konflik berjalan dan bekerja maksimal. Kasus seperti ini merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Hanya pemerintah yang bisa menyelesaikan kasus ini.

Flores Pos | Bentara | Tanah
| 19 November 2008 |

Ubah Perilaku Masyarakat

2009-03-09T19:47:00.001-07:00

Oleh Frans Obon

PERINGATAN Hari Kesehatan Nasional tahun ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus mengubah atau memberdayakan masyarakat agar perilaku masyarakat berubah sehingga menciptakan pola dan perilaku hidup yang sehat. Penekanan pada tindakan preventif dalam mengelola kesehatan masyarakat adalah sebuah cara pandang baru.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadikan tahun 2008 sebagai Tahun Sanitasi Internasional. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan belakangan ini makin meningkat. Konsekuensinya, pelayanan kesehatan tidak difokuskan pertama-tama pada tindakan kuratif dan rehabilitasi, melainkan pada tindakan preventif. Dengan kata lain, menghadapi kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan diperlukan perubahan paradigma pembangunan kesehatan dari tindakan kuratif dan rehabilitasi ke tindakan preventif.

Perubahan paradigma pelayanan kesehatan ini memberikan konsekuensi bahwa orientasi pembangunan kesehatan adalah masyarakat. Selama ini pemerintah membangun sarana dan prasarana kesehatan. Investasi ini penting dilakukan sebagai kondisi di mana pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal.

Tetapi sesungguhnya tidak kalah penting bahwa masyarakat diberdayakan sehingga program bidang kesehatan bisa berkelanjutan (sustaniable). Masalah terbesar selama ini adalah keberlanjutan program pembangunan kesehatan dipertaruhkan lantaran karena masyarakat yang menjadi sasaran program tidak diberdayakan. Karena masyarakat tidak dibangkitkan daya dan kemampuan mereka, maka pembangunan sarana dan prasarana kesehatan mubasir.

Sesungguhnya masalah ini terjadi karena dalam proses perencanaan pembangunannya, masyarakat tidak dilibatkan. Undang-Undang Kesehatan No. 23/1992, Bab VII pasal 71 menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan seluruh sumber daya yang mereka miliki.

Pelibatan masyarakat dalam pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan memiliki efektivitas dan keberlanjutan. Karenanya amat diperlukan keterlibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan kelompok perempuan perlu digarisbawahi karena mereka menjadi komponen yang paling rentan bila pelayanan sarana kesehatan tidak memadai.

Dari berbagai pengalaman, perubahan perilaku hidup masyarakat merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karenanya peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan kesehatan.

Flores Pos | Bentara | Kesehatan
| 18 November 2008 |

Labuan Bajo Didera Masalah Air Minum

2009-03-09T19:44:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

LABUAN BAJO, ibu kota Manggarai Barat masih didera masalah air minum bersih. Beberapa waktu lalu, para turis yang tergabung dalam kegiatan sails international, mengeluh karena toilet umum di Labuan Bajo tidak hanya kotor, tetapi juga air tidak tersedia. Keluhan yang sama muncul lagi. Air tangki yang dibeli warga diambil dari air got, sehingga warga yang meminumnya rentan dengan berbagai penyakit. Karena air yang mengalir di got itu berasal dari aliran air sawah yang sudah terkontaminasi dengan pupuk dan zat kimia lainnya.

Masalah ini memang dapat kita tilik dari soal etika. Apakah baik atau buruk dari segi etika atau segi moral seseorang mendapatkan keuntungan dengan mendatangkan bahaya bagi orang lain? Bolehkah penjual air tangki ini mendapatkan keuntungan dari penjualan air yang tidak layak minum atau membahayakan kesehatan konsumen? Dari sudut etika atau segi moral, sama sekali tidak dibenarkan secara moral apabila seseorang mengambil untung secara finansial dengan mengorbankan kesehatan orang lain.

Namun di pihak lain hampir tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa air minum yang dibeli oleh warga dari penjualan tangki air itu layak atau tidak dipakai. Berita bahwa tangki menjual air dari got sudah lama diketahui warga. Ketiadaan mekanisme pengujian layak atau tidaknya air itu diminum atau digunakan membuat kita semua dibawa ke suasana ketidaktahuan.

Untuk mengatasi masalah ini, kita harapkan pemerintah daerah atau dinas terkait lainnya melakukan pengujian layak tidaknya air itu digunakan oleh warga. Kalau seandainya direkomendasikan bahwa air dari got itu tidak layak, maka pemerintah dengan kewenangan yang dimiliknya melarang semua pemilik tangki air untuk mengambil air dari got itu dan menggantikannya dari sumber lain. Maka jelas di sini pemerintah melakukan tindakan preventif. Pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.

Kalau pemerintah membiarkan situasi ini berlangsung terus dan tidak melakukan kontrol terhadap kualitas air yang diminum, sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah hendak mempertaruhkan kesehatan warganya.

Sudah hampir lima tahun lebih Manggarai Barat berdiri sebagai kabupaten otonom. Tapi dalam kurun waktu itu pula, pemerintah daerah tidak beres-beres membangun jaringan air bersih bagi warga Kota Labuan Bajo. Padahal ketersediaan air bersih dan berkualitas menjadi salah satu prasyarat dasar bagi pariwisata.

Pemerintah Manggarai Barat sebenarnya menjadikan jaringan air minum bersih ini salah satu prioritas utamanya. Sekaligus menjadi alat ukur seorang pemimpin berhasil atau tidak.

Flores Pos | Bentara | Air Minum
| 17 November 2008 |

Tumpang Tindih di TNK

2009-03-09T19:41:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KEPALA Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Tamen Sitorus mulai gusar. Dia bilang kawasan TNK di Manggarai Barat di ambang kehancuran, lantaran tiba-tiba ada masyarakat setempat mengantongi ijin usaha di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan mereka punya sertifikat. Semua itu diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Karena mengantongi sertifikat sebagai bukti hak milik, maka tidak ada alasan untuk melarang warga menjual hak miliknya atau mengalihkan hak miliknya kepada orang lain. Apalagi pertumbuhan pariwisata Manggarai Barat yang prospeknya cukup bagus. Spekulan tanah bisa meraih keuntungan dari sini.

Beberapa waktu lalu, seperti juga di tempat lain, timbul juga masalah posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengelolaan kawasan sehingga mereka tidak menjadi penonton di tempat mereka sendiri.

Campur baur masalah-masalah ini dalam pengelolaan TNK menimbulkan pesimisme. Kecemasan Tamen Sitorus beralasan.

Pertama, jelas sekali terlihat bahwa sama sekali tidak ada koordinasi di tingkat pemerintah, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pengelolaan TNK yang langsung di bawah pemerintah pusat membuat pemerintah daerah seringkali tidak ambil pusing dengan pengelolaan kawasan. Akibat paling serius dari ini adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan. Karena pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam penentuan pengelolaan kawasan.

Pemerintah daerah hanya mendapat limbah persoalan jika masyarakat lokal memprotes ketidakterlibatan mereka dalam pengelolaan. Atau kalau masyarakat lokal merambah kawasan, maka pemerintah daerah diminta membantu menertibkannya. Hal itu terlihat pula ketika ada isu penjualan pulau, pemerintah daerah sepertinya tidak tahu sama sekali masalahnya, alias terkejut.

Kedua, tumpang tindih itu dibuat oleh pemerintah sendiri. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi di tingkat instansi pemerintah. Badan Pertanahan Nasional berjalan sendiri. Pemerintah daerah menerbitkan ijin tanpa memperhatikan peraturan mengenai kawasan taman nasional. Semua ini mencerminkan tidak pedulinya pemerintah daerah dalam memelihara kawasan yang telah dikonservasikan.

Jika pemerintah daerah dan BTNK punya komitmen bersama untuk memelihara kawasan Taman Nasional Komodo, maka sekaranglah saatnya menata kembali semua kerancuan ini. Mengakhiri semua kerancuan dan tumpang tindih itu, diperlukan sikap dan tindakan tegas dari pemerintah.

Flores Pos | Bentara | TNK | 15 November 2008 |

Membangun Pertanian Flores

2009-03-09T19:38:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

PARA petani dan orang-orang yang peduli dengan nasib para petani sudah tiga kali menggelar pertemuan yang diberi nama Musyawarah Besar (Mubes), berlangsung di Maumere, Ende, dan Bajawa. Kali ini Mubes yang melibatkan para petani dari Flores dan kepulauan itu digelar di Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat.

Pater Alex Ganggu SVD dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (Justice, Peace, and Integration of Creation/JPIC) Serikat Sabda Allah (Divine Word Missionary Society) pada hari pertama pertemuan tiga hari ini (20-23 Oktober) mengajak para peserta untuk mengingat kembali rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dalam tiga pertemuan sebelumnya. Hal ini penting untuk dilihat apakah rekomendasi-rekomendasi itu bisa diimplementasikan atau tidak.

Bagi kita, hal ini perlu direspon dengan serius oleh peserta dengan beberapa alasan. Pertama, sungguhkah rekomendasi itu lahir dari masalah petani kita atau sebuah transfer ide-ide global yang gagal dicarikan relevansinya dalam konteks kita.

Sudah menjadi kebiasaan umum, orang-orang kita yang lompat dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya hanya mengambil oper gagasan-gagasan besar tanpa mengetahui persis konteks dan masalah lokal. Dampaknya terlihat dalam rekomendasi yang diberikan. Banyak kali rekomendasi tidak bisa dioperasionalkan secara konkret. Karena itu rekomendasi-rekomendasi dari pertemuan-pertemuan yang namanya besar seperti ini tidak dapat terimplementasikan dengan baik.

Kedua, pertanian subsisten seperti Flores dan Lembata dililit berbagai masalah seperti sumber daya manusia petani, teknologi terbatas, luas lahan pertanian terbatas, akses pasar terbatas, akses finansial terbatas, dan segala macam masalah lainnya.

Keliru mendiagnosa masalah, keliru pula mencari jalan keluarnya. Sungguhkah masalah yang diangkat dalam pertemuan itu dirasakan sebagai masalah petani sendiri, atau bahan-bahan yang beredar dalam pertemuan disesuaikan saja dari bahan-bahan dari pertemuan di tempat lain? Dengan kata lain, masalah-masalah yang diangkat sungguh masalah petani Flores.

Ketiga, kelompok aksi. Untuk mengefektifkan hasil pertemuan ini, apapun namanya, kita perlu membentuk kelompok aksi. Sebuah kelompok yang sungguh menjadi dinamisator bagi bekerja efektifnya rekomendasi ini. Kelompok aksi ini perlu membuka akses ke pemerintah, ke berbagai multi stakeholder yang terkait dengan masalah petani, akses ke finansial, dan akses ke pasar. Tanpa ada satu kelompok aksi ini, rekomendasi itu akan tetap jadi bahan beku di arsip-arsip kita.

Keempat, konflik lahan antara para petani adalah masalah serius yang dihadapi para petani kita. Dengan menggunakan pembenaran kekuasaan adat masa lalu, satu kampung bisa mengklaim dengan begitu saja lahan pertanian di kampung lainnya. Dalam pertikaian ini, tidak banyak pihak peduli.

Dengan ini sebenarnya membangun pertanian Flores berarti memahami dengan tepat masalah petani di daerah ini. Karena itu kita mendorong Mubes petani ini sebagai ajang membahas masalah konkret petani kita, sehingga solusinya dapat terimplementasikan.

Flores Pos Bentara Mubes
22 Oktober 2008

Kepedulian Ekologis

2009-03-09T18:54:00.001-07:00

Oleh Frans Obon

TANGGAL 11 Maret 2007, pada sebuah misa requiem bagi para korban meninggal bencana alam di Gapong, Perak, dan Gologega pada awal Maret 2007, almarhum Uskup Ruteng Mgr Eduardus Sangsun SVD mengajak umat Katolik untuk menyadari dosa kolektif agar “tidak lagi menebang hutan tetapi menanam sebanyak mungkin pohon di tanah-tanah yang kering sebagai bentuk konservasi alam sehingga tidak terjadi lagi longsoran yang memakan korban jiwa”.

Uskup prihatin dengan jatuhnya korban jiwa dan mengungsinya ribuan orang mencari perlindungan di Paroki Pagal, di Paroki Beamese, Paroki Reo dan Paroki Benteng Jawa. Mulai hari ini, begitu kata Uskup, umat Katolik harus menanam sebanyak mungkin pohon dan “melindungi mata air”.

Uskup kala itu mengatakan, hendaknya kejadian bencana tanah longsor ini membuka mata dan membuat sadar semua orang mengenai konsekuensi hari ini dan ke depan dari tindakan merusak hutan. Kala itu juga Uskup meminta paroki-paroki dan pemerintah memberi perhatian serius pada korban karena banyak orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, ladang, dan ternak.

“Banyak orang berada dalam ketakutan sekarang. Mungkin pula mereka akan kehilangan masa depan. Ini tugas kita untuk membantu mereka”.

Lingkungan hidup adalah salah satu keprihatinan pastoral Gereja Katolik Manggarai. Selama 23 tahun masa kegembalaannya, Uskup Edu tidak henti-hentinya memberi perhatian pada masalah ini dan selalu mengajak umatnya menyelamatkan lingkungan hidup.

Ajakan ini adalah sebuah seruan moral mengenai pentingnya memelihara kehidupan (pro life) terutama generasi masa depan. Uskup ingin mengajak umat Katolik untuk membangun sikap solidaritas, ikut prihatin dengan para korban. Keprihatinan itu ditunjukkan oleh sikap menentang segala bentuk perusakan lingkungan hidup.

Setiap anggota Gereja tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, melainkan sehati dan sepikir bersama anggota yang lainnya membahas bersama mengenai langkah-langkah konkret mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Inilah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Uskup Edu, sekaligus keprihatinan yang terus menerus disuarakan oleh para uskup: kepedulian ekologis.

Seharusnya ajakan moral para pemimpin Gereja Katolik ini, terutama di wilayah kita, sungguh menjadi perhatian serius pemerintahan lokal kita. Adalah oleh kewajiban moral dan iman mereka sebagai orang Katolik, sudah sepantasnya para pemimpin pemerintahan lokal berada di garda terdepan untuk memelihara lingkungan hidup. Untuk coba mencari langkah konkret mewujudnyatakan seruan moral ini dan membangun komitmen memelihara lingkungan hidup.

Selamat Jalan Uskup Edu

2009-03-09T18:50:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KEMATIAN seorang uskup adalah sebuah kehilangan. Itulah yang dialami oleh umat Keuskupan Ruteng. Kematian Uskup Eduardus Sangsun SVD, Senin (13/10) adalah kehilangan besar bagi umat Katolik di di wilayah itu.

Uskup Edu ditahbiskan Uskup 25 Maret 1985. Itu berarti selama 23 tahun, dia membaktikan dirinya bagi pengembangan Gereja lokal Keuskupan Ruteng. Dia merencanakan reksa pastoral bersama umatnya. Sebagai seorang gembala, ia jatuh bangun bersama umatnya. Dia berjalan dari stasi ke stasi, dari komunitas ke komunitas, dan dari paroki ke paroki.

Dia mendengar dengan setia Firman Allah, merenungkannya dan membaginya kepada umat kawanannya. Dia membimbing umatnya pada masa-masa sulit baik oleh gejolak sosial-ekonomi dan budaya maupun gejolak politik.

Secara teratur dia menggelar sinode keuskupan di mana umat Katolik bersama hirarki Gereja membahas bersama-sama reksa pastoral yang memberikan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah bagi umat.

Tantangan Gereja lokal, yang kadang-kadang serani sai kontas bokak, bukanlah perkara mudah. Namun oleh tanggung jawabnya sebagai gembala Uskup harus sabar menuntun umatnya menuju padang rumput hijau.

Seperti dikatakan oleh mantan Gubernur NTT Ben Mboi dalam sinode keuskupan beberapa waktu lalu, Uskup Edu membawa kawanannya dengan filosofi Manggarai sendiri yakni tinu, titong, toing, dan teing.

Tinu dalam bahasa Manggarai adalah memelihara. Tugas pemimpin Gereja adalah memelihara perbendaharaan iman (depositum fidei). Titong adalah tugas kegembalaan agar menuntun domba-domba ke padang hijau. Agar dengan gala dan tongkat kegembalaan, domba yang lari keluar dituntun kembali ke jalan yang benar. Teing adalah memberi. Gereja sebagai penyalur rahmat harus terus menerus menyalurkan rahmat kepada umatnya. Toing adalah mengajar, memberi nasihat.

Di sisi lain, Uskup Edu dalam segala kesederhanaannya memandang penting kehadiran Gereja Katolik di Flores. Ketika Flores Pos, harian pertama di Flores berdiri tahun 1999, Uskup Edu adalah salah satu Uskup yang ikut memberi andil. Dia mendukung kehadiran media massa. Dia melihat posisi Flores ke depan. Dia ikut membangun dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dia ingin menegaskan kembali pentingnya keterlibatan dan kehadiran Gereja Katolik di bidang media massa.

Uskup tidak hanya membangun fondasi Keuskupan Ruteng tapi juga dalam konteks penciptaan masyarakat adab di Flores melalui media. Uskup Edu, selamat jalan.

Perkuat Demokrasi Lokal

2009-03-09T18:47:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

PEMILIHAN bupati dan wakil bupati Ende tinggal beberapa minggu lagi ke depan. Tanggal 13 Oktober mendatang nanti, masyarakat Kabupaten Ende akan memilih pemimpin mereka. Para pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi kehidupan mereka dalam segala segi.

Penetapan tujuh paket calon dari sembilan paket calon yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende diwarnai protes dari partai pendukung salah satu calon. Dampak lanjutan dari protes ini, pengundian nomor urut calon tertunda dan menurut rencana baru akan dilaksanakan 23 September.

Dalam proses demokrasi, protes merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Karena hal ini menunjukkan adanya keberagaman persepsi dan kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan di dalam peraturangan kepentingan tersebut. Keberagaman nilai, persepsi, dan kepentingan adalah rona-rona indah dari kehidupan masyarakat plural dan demokratis. Yang tidak dibenarkan adalah dalam memperjuangkan kepentingan kelompok kepentingan tersebut, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam masyarakat demokratis, setiap kelompok kepentingan dan aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya menjauhkan segala bentuk kekerasan politik untuk mencapai tujuan mereka. Karenanya dalam masyarakat demokratis, setiap perbedaan kepentingan dan konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan tersebut diselesaikan melalui cara-cara demokratis juga.

Cara-cara demokratis itu prasyarat minimalnya adalah menegosiasikan dan mendialogkan kepentingan mereka dalam sebuah dialog yang jernih. Kalau mereka tidak mencapai kesepakatan, maka mereka menyelesaikannya melalui mekanisme hukum, yang juga menjadi bagian esensial dari kehidupan masyarakat demokratis. Tuntutan untuk menyelesaikan masalah melalui proses yang demokratis makin deras di tengah kehidupan yang terus berjalan ke arah globalisasi.

Searah dengan pikiran ini, Pilkada langsung yang pertama kalinya digelar di Ende adalah proses membangun demokrasi di tingkat lokal. Karena ini pertama kali digelar secara langsung, maka proses demokratisasi ini patutlah dianggap sebagai fondamen utama untuk proses demokratis ke depannya. Karenanya konflik Pilkada harus pula diselesaikan secara demokratis dan melalui lembaga-lembaga demokratis. Dengan ini kita mengajarkan kepada rakyat kita bahwa memilih pemimpin bukanlah menjadi sumber konflik, melainkan sirkulasi elite kekuasaan yang selalu diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Semua Berawal dari Perencanaan

2009-03-08T20:14:00.000-07:00

Dari paparan Rafael Arhat, kita mendapatkan penegasan kembali bahwa perencanaan pembangunan yang punya efektivitas dan efisiensi yang maksimal memprasaratkan adanya perencanaan yang sistemik, bukan parsial. Dalam perencanaan sistemik seperti ini, peran kepemimpinan pada segala level menentukan. Kepemimpinan di satuan kerja perangkat daerah, misalnya akan menentukan implementasi riil dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati.

Hal terpenting lain dari diskusi ini adalah perencanaan pembangunan yang holisitik tidak saja dalam pendekatannya, tetapi juga komitmen bersama dalam sebuah kawasan. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan akan menjadi lebih kuat jika pemerintah-pemerintah daerah bersatu. Analogi sapu lidi digunakan untuk menggambarkan bahwa hanya dalam satu kesatuan komitmen bersama, daya tawar pemerintah daerah di Flores dan Lembata akan menjadi lebih kuat dalam konteks persaingan antardaerah di tingkat nasional. Flores dan Lembata yang berada di periferi Republik ini akan makin melemah jika pendekatan pembangunannya tidak dibangun secara holistik. Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi akan tetap terbelakang jika dibangun secara parsial. Ini sama halnya kita akan terus mengekalkan sekat-sekat primordialisme di kawasan ini.

Karenanya diskusi ini, kalau boleh dipandang sebagai rekomendasinya, adalah perlunya sebuah ajang di mana Bappeda-Bappeda di seluruh Flores dan Lembata bertemu untuk membahas lebih serius tentang membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan ekonomi. Perencanaan yang terpadu ini tentu saja membutuhkan komitmen politik dari pemerintah daerah. Diskusi ini adalah awal untuk memikirkan lebih serius membangun Flores dan Lembata sebagai sebuah kawasan. Dan Flores Pos memandang penting diskusi ini karena semuanya berawal dari perencanaan.

Bangun Peradaban dari Sekolah

2009-03-08T19:29:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KETIKA bicara di depan para pelajar di SMA Katolik Syuradikara, salah satu sekolah menengah tertua di Flores dan lembaga pendidikan asuhan Suster-Suster Ursulin, Santa Ursula di Ende, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa para guru tidak hanya bertugas mengajar melainkan juga mendidik budi pekerti. Para siswa tidak hanya belajar mengetahui tetapi pendidikan mesti membentuk karakter kepribadian mereka. Keseimbangan antara punya pengetahuan dan pendidikan nilai merupakan fondasi dasar bagi pembentukan peradaban dan karakter bangsa ke depan.

Peringatan Sri Sultan di lembaga pendidikan di Flores dapatlah dilihat sebagai sebuah anamnese, sebuah kenangan manis yang patut dihidupkan kembali dan terus menerus mengenai sejarah pendidikan di Flores.

Dalam sejarah pendidikan di Flores, dua aspek ini sangat ditekankan. Kita tahu dari sejarah bahwa sejak Gereja Katolik Flores secara besar-besaran membangun pendidikan dasar di seluruh Flores di bawah bimbingan Keuskupan Agung Ende pada tahun 1920-an, dua aspek ini sangat ditekankan. Ada usaha keras untuk menyeimbangkan antara pendidikan nilai dan transfer ilmu pengetahuan. Disiplin, kejujuran, kerja keras, tidak nyontek, dan nilai-nilai luhur lainnya sedemikian ditekankan dalam seluruh proses pendidikan. Para siswa dilatih dan dididik untuk tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Para siswa dari kampung-kampung memikul bekal mereka dan tinggal di asrama di bawah bimbingan dan pendampingan yang intens para pembina asrama. Dalam kurun 50 tahun, wajah Flores berubah.

Zaman mungkin telah berubah. Metode diganti. Namun hakikat dasar dari pendidikan yakni membangun peradaban tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Lembaga pendidikan masih dianggap sebagai dapur bagi proses kebudayaan dan demokratisasi. Pendidikan tentu saja ingin membina kecerdasan anak didik. Daya kritis ini dibangun sedemikian rupa sehingga hasil dari lembaga pendidikan sungguh bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara rasional. Namun di samping itu, lembaga pendidikan juga harus pula menjadi tempat di mana anak didik peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kepekaan sosial itu mesti dibangun agar anak didik kita mampu membangun lingkungan sosial yang lebih beradab.

Dalam konteks kehidupan modern dan globalisasi, amatlah penting bagi anak didik kita diajarkan nilai-nilai multikulturalisme. Mereka mesti dididik untuk menghargai keberagaman etnik, budaya, cara pandang, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Multikulturalisme adalah sebuah tuntutan baru bagi lembaga pendidikan kita agar tercipta sebuah koeksistensi dan proeksistensi secara damai. Dengan demikian tercipta sebuah peradaban dan keadaban baru yang lebih manusiawi.

Menghargai Perbedaan Kultur

2009-03-08T19:26:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SRI SULTAN Hamengku Buwono X dan Ratu Hemas mengunjungi masyarakat Kabupaten Ende. Dalam dua hari kunjungannya, Selasa dan Rabu (25-26/11), Sultan dan Ratu Hemas bertemu dengan berbagai kalangan baik masyarakat umum maupun dengan para pelajar dan mahasiswa di Kota Ende – sebuah kota yang dalam sejarah Flores merupakan pusat pendidikan yang dirintis Gereja Katolik dan pusat pemerintahan Daerah Flores.

Sultan sempat mengunjungi situs Bung Karno, rumah di mana Soekarno dan keluarganya tinggal selama pengasingannya di Flores 1934-1938. Beberapa ratus meter dari rumah itu terdapat biara Santo Yoseph, tempat tinggal para misionaris dari Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini/SVD), sebuah kongregasi Katolik yang cukup berpengaruh pada masa itu. Soekarno mementaskan drama-dramanya selama di Ende di gedung milik Serikat Sabda Allah dan dia sering berdiskusi dengan para pastor dari kongregasi ini. Menurut pengakuan Presiden Soekarno saat berkunjung ke Ende ketika dia telah menjadi presiden RI, dia menemukan ide mengenai dasar negara Pancasila di bawah sebuah pohon sukun.

Sultan bicara mengenai penghargaan terhadap keberagaman kultur dan etnik. Perbedaan bukan merupakan satu kelemahan, melainkan kekuatan bangsa untuk bersatu. Tidak boleh ada etnik yang karena jumlahnya lebih banyak mendominasi etnik lain. Karena begitu ada dominasi, konflik akan terjadi. Demikian pula dalam hal agama. Tidak ada agama yang mendominasi. Perbedaan harus dihargai dan mayoritas mengayomi minoritas.

Spanduk-spanduk yang dibentangkan di pinggir jalan-jalan di Kota Ende juga menggambarkan harapan warga agar Sultan bersama dengan rakyat Flores membangun kesadaran bersama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional, menghargai pluralisme, dan memihak rakyat kecil. Antusiasme menyambut Sultan di Kota Ende tentu saja dalam konteks dukungan dan komitmen rakyat Flores bahwa kebhinekaan budaya bangsa haruslah tetap dipertahankan sebagai roh yang memberi kekuatan kepada bangsa ini.

Di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia modern, Flores boleh berbangga dan berbesar hati bahwa Soekarno menemukan konsep Pancasila di Flores. Ini ilham dari Nusa Bunga (Flores) untuk Nusantara (Indonesia). Rakyat Flores tentu saja tetap berjuang memberikan kontribusi bagi penghargaan terhadap kemajemukan bangsa bukan karena rakyat Flores mengidap sindrom minoritas di Indonesia. Tetapi rakyat Flores sadar bahwa kebhinekaan adalah keniscayaan bagi keberadaan Indonesia modern untuk bisa bersaing dengan bangsa lain.

Kedatangan Sultan ke Ende dengan mengusung komitmen kebhinekaan memperteguhkan kembali keyakinan rakyat Flores bahwa Indonesia harus bisa tetap mempertahankan kebhinekaannya dengan rasa saling menghargai sebagai sesama anak bangsa.

Lindungi Kesehatan Masyarakat

2009-03-08T19:24:00.000-07:00

Laboratorium kesehatan lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Ende sedang memeriksa 72 potong daging ayam milik rumah makan Selero Minang. Dari 72 sampel tersebut, enam potong daging ayam itu di dalamnya ditemukan ulat. Daging yang telah dibumbui ditaruh di dalam mesin pendingin (frisher). Kemudian akan dijual kepada konsumen.

Kasus ini kembali membuka mata kita bahwa makanan yang kita makan sama sekali jauh dari standar keamanan dari segi kesehatan. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan di warung-warung makan dan menempelkan standar layak konsumsi di dinding beberapa rumah makan. Konsumen tentu saja menyambut gembira langkah pemerintah yang memeriksa standar keamanan makanan dan minuman di setiap warung. Dan memberi kita pengumuman bahwa makanan dan minuman yang disediakan warung tersebut layak untuk dikonsumsi.

Namun rentang waktu yang begitu lama tampaknya melonggarkan kembali tindakan antisipatif pemerintah untuk mencegah penjualan makanan dan minuman yang jauh dari standar keamanan bagi masyarakat. Pemerintah tidak secara rutin melakukan pengawasan. Pemerintah seakan menunggu ada laporan dari masyarakat baru bertindak. Mestinya petugas selalu ingat bahwa para pedagang makanan dan minuman di mana dan kapapun akan selalu mengikuti logika untung rugi. Dia akan berusaha meraih untung meski dengan cara manipulatif seperti tampak dalam kasus tersebut.

Kita memang akui bahwa kendala terbesar bagi kita adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang bertugas di laboratorium kesehatan lingkungan dan petugas lapangan yang memeriksa secara rutin sampel makanan dan minuman di tiap rumah makan. Meski tenaga kesehatan kita terbatas, melindungi masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak, adalah kewajiban pemerintah.

Konsekuensinya pemerintah mesti mengubah paradigma pelayanan kesehatannya untuk memberikan perhatian pada tindakan pencegahan dengan meningkatkan peran laboratorium kesehatan lingkungan, menambah kapasitas alat-alatnya, melatih dan mendidik tenaga-tenaganya agar profesional, dan menyediakan sumber daya dukung lainnya.

Selain pembenahan internal pemerintah, perlu kiranya menambah besar lagi komitmennya untuk melakukan kontrol terhadap rumah makan dan minuman untuk mencegah berbagai manipulasi yang merugikan kesehatan masyarakat. Oleh kewenangannya, pemerintah perlu menertibkan dan menindak dengan tegas semua pelaku yang merugikan kesehatan masyarakat.

Tindakan tegas itu akan melahirkan komitmen dan tanggung jawab sosial di dalam diri pedagang makanan dan minuman untuk memenuhi standar kesehatan bagi makanan dan minuman yang mereka jual. Dengan itu kita akan sama-sama berusaha melindungi kesehatan masyarakat.

Selamat Uskup San

2009-03-08T19:21:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

UMAT Katolik Keuskupan Denpasar boleh bergembira. Karena dalam waktu tidak terlalu lama, mereka mendapatkan uskup baru menggantikan almarhum Uskup Benyamin Yosef Bria, yang meninggal setahun lalu. Tahta Suci Paus Benediktus XVI, Sabtu (22/3) mengangkat Romo Silvester San Pr, Praeses Seminari Tinggi Ritapiret, Maumere jadi Uskup Denpasar. Pengumuman pencalonannya di istana Keuskupan Maumere yang disiarkan melalui Radio Keuskupan Rogate disambut gembira umat Katolik. Pengangkatannya diumumkan juga di keuskupan-keuskupan di Flores.

Romo San meraih doktor dalam bidang Teologi Biblis dari Universitas Urbanianum Roma, Italia (1995-1997). Dia ditahbiskan imam, 29 Juli 1988 di Maumere. Romo San lahir di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, 14 Agustus 1961. Uskup San meminta dukungan doa dari umat Katolik di Flores untuk tugas kegembalaannya di Keuskupan Denpasar nanti.

Umat Katolik menyambut gembira pengangkatan seorang uskup bukan karena jabatan uskup itu sebuah prestise, melainkan karena tugasnya membimbing, menuntun umat Katolik menuju Guru Agung Yesus Kristus cukup sentral. Karena Uskup dengan tongkat kegembalaannya menuntun kawanannya di tengah arus zaman globalisasi yang begitu deras sekarang ini.

Tugas uskup menjadi tidak ringan di tengah dunia yang terfragmentasi oleh kepentingan duniawi, di tengah situasi sekularisme dan kapitalisme yang menggurita, di tengah transisi politik Indonesia menuju demokrasi. Seorang uskup harus dengan tekun merenungkan Sabda Tuhan, memelihara perbendaharaan iman (depositum fidei) dan menyiarkannya kepada orang-orang zaman ini.

Seorang uskup yang dengan tekun berdoa dan mendengar bisikan Roh Kudus mewartakan iman dan moral kepada dunia zaman ini dan ajaran iman dan moralnya didengarkan sehingga menimbulkan ketaatan iman dan moral pula. Ketaatan iman dan moral itu tentu perkara ke dalam kehidupan Gereja Katolik sendiri. Tentu lebih berat lagi adalah bagaimana ajaran iman dan moral Gereja Katolik bergema di tengah kehidupan masyarakat yang makin plural, sehingga menarik orang-orang zaman ini.

Dalam hal tertentu, pengangkatan ini adalah kebanggaan iman umat Katolik Flores. Kebanggaan keluarga-keluarga Katolik di Flores. Kebanggaan seminari-seminari di Flores. Flores kembali memberikan sumbangannya pada kepentingan Gereja Lokal di Indonesia. Bahkan kepada kepentingan Gereja universal.

Kebanggaan ini tentu sekaligus menuntut tanggung jawab yang lebih besar agar keluarga-keluarga Katolik di Flores sungguh menjadi tempat persemaian iman Katolik yang benar di bawah bimbingan para uskup. Seminari-seminari menjadi tempat persemaian yang subur. Tempat para calon ditempah untuk mampu menjawab tuntutan zaman ini. Kita bangga, tapi serentak memberi kita tanggung jawab.

Selamat kepada Uskup San.

Konflik Pilkades Paga

2009-03-08T19:14:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Sempat terjadi protes pada pemilihan kepala desa (Kades) Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka pada 8 November 2007. Ada tiga calon yakni Frans Seko, Lukas Woge, dan Ambros Reku. Pemenangnya adalah Frans Seko meraih 724 suara, Lukas Woge meraih 686 suara, dan Ambros Reku 353 suara.

Khawatir protes dan ricuh berlanjut pada saat pelantikan, Jumat (29/8) di Kantor Camat Paga, dua peleton polisi dari Polres Sikka, yang dibantu aparat TNI dari Koramil Paga dan Brimob menjaga ketat acara pelantikan. Acara berlangsung aman.

Sebenarnya konflik Pilkades sudah sering terjadi di Flores. Memang skalanya masih kecil. Pilkades Paga terbilang besar karena protes melibatkan massa. Beralasan kalau pelantikan dijaga ketat aparat keamanan sebab khawatir terjadi konflik yang mengarah kepada kekacauan.
Konflik Pilkades, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita mencari akar dari konflik Pilkades di Flores, kita bisa temukan beberapa alasan.

Pertama, kesempatan. Otonomi daerah tidak saja memberi kesempatan kepada elite lokal di tingkat kabupaten, tetapi juga bangkitnya elite baru di pedesaan. Kepala desa jadi jabatan baru yang menjanjikan. Bergesernya peran elite lokal pedesaan lama oleh sistem administrasi pemerintahan Indonesia merdeka, terutama di bawah rejim Orde Baru, menyebabkan peran dan kedudukan kepala desa jadi jauh lebih penting.

Elite baru yang diciptakan melalui pendidikan formal merebut kesempatan ini untuk memegang kendali pengaturan administrasi desa. Mengalirnya sebagian besar dana ke pedesaan oleh pemerintah menambah gairah untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat pedesaan. Karena kesempatan untuk mendapatkan uang juga semakin terbuka lebar. Hal itu bisa kita lihat dari penyimpangan penggunaan dana di tingkat pedesaan dalam masa reformasi ini cenderung membesar.

Kedua, kepentingan politik. Sebab paling besar dari konflik Pilkades adalah kepentingan politik di tingkat kabupaten baik di tingkat elite pemerintahan maupun kontraktor. Elite perkotaan membangun basis massa politiknya di tingkat pedesaan. Kades dianggap punya pengaruh untuk mendulang suara bagi elite politik perkotaan.

Kepentingan ekonomi juga muncul di sini. Dana-dana swakelola yang diserahkan pengerjaannya ke pedesaan, juga menarik minat para kontraktor untuk ikut dukung mendukung calon kepala desa tertentu.

Bukan hal baru dan tabu sekarang bahwa praktik politik uang telah pula terjadi di tingkat pemilihan kepala desa. Cara-cara kotor dalam seleksi pemimpin sekarang bukan hanya milik elite perkotaan, tapi juga sudah mempengaruhi sistem seleksi pemimpin di tingkat desa.

Kasus Paga barangkali hanyalah bagian kecil yang tampak ke permukaan dari konflik dalam proses pemilihan kepala desa di Flores. Sesungguhnya proses pemilihan kades juga mencerminkan bersekutunya elite perkotaan dan elite desa untuk membangun jaringan politik bersama.

Pilkada: Momentum Strategis

2009-03-08T19:12:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar di beberapa kabupaten di Flores dalam tahun ini hendaknya dipandang sebagai momentum strategis oleh rakyat Flores. Strategis dalam pengertian apa?

Strategis dalam pengertian bahwa rakyat secara langsung dapat menentukan pemimpin mereka. Kalau sebelumnya suara rakyat diwakilkan kepada DPRD untuk memilih pemimpin di daerah ini, maka sekaranglah saatnya rakyat sendiri yang menentukan. Ini artinya pilihan mereka sendiri akan menentukan berhasil atau tidaknya mereka mencapai kemajuan. Karena kemajuan sebuah daerah juga ditentukan oleh pemimpinnya.

Kalau pemimpinnya baik, punya disiplin kerja, punya integritas pribadi dan moral yang baik, punya track record yang baik atau public record-nya baik, maka dipastikan seorang pemimpin akan efektif bekerja untuk rakyatnya. Kualitas seorang pemimpin sangat berpengaruh pada kualitas pelayanannya. Jika kita mendapatkan pemimpin yang biasa-biasa saja, maka pelayanan dan karyanya juga akan biasa-biasa saja.

Pilihan langsung seperti sekarang ini bukan tanpa kelemahan besar yang sesungguhnya dapat merugikan rakyat sendiri. Banyak kali rakyat pilih berdasarkan hubungan atau ikatan emosional dan nostalgia masa lalu. Mestinya rakyat kita sadar bahwa pilkada adalah momentum seleksi pemimpin yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat. Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Topografi kita yang bergunung-gunung dan kampung-kampung kita yang sulit dijangkau kendaraan dan tantangan pembangunan kita di daerah ini sungguh luar biasa besarnya. Tantangan itu harus dijawab. Konsekuensinya adalah pemimpin yang kita pilih juga adalah pemimpin yang punya energi lebih besar untuk menemui rakyat-rakyat kita di pedesaan. Pemimpin-pemimpin yang energik, muda, cekatan, dan cerdas serta punya integritas yang baik.

Di negara maju saja, rakyat memilih calon-calon yang lebih muda usianya. Amerika, misalnya. Dari survei kita tahu bahwa publik Amerika lebih memilih Barack Obama yang usianya lebih muda dibandingkan Jhon McCain yang sudah tua.

Sudah jadi kencenderungan umum di dunia saat ini untuk memilih pemimpin-pemimpin muda yang energik. Usia-usia yang bisa diabdikan bekerja untuk rakyat. Kita pilih pemimpin bukan saja untuk mengatur rakyat, tapi pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang keluar masuk kampung untuk memberi motivasi dan mendorong inisiatif rakyat bekerja membangun kesejahteraannya.

Adalah hukum alam bahwa kemampuan fisik kita bekerja juga ditentukan oleh usia. Karena itu rakyat harus sudah tahu bahwa kita pilih pemimpin untuk bekerja. Di situlah pentingnya Pilkada.

Cara Pandang Baru yang Lebih Segar

2009-03-08T19:10:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Terlepas dari banyaknya kritikan terhadap pemekaran daerah baru yang dinilai kurang memberikan perubahan berarti bagi masyarakat selain sebagai kesempatan untuk mendulang dana dari pemerintah pusat, tetapi pemekaran daerah baru itu juga merupakan kesempatan yang lebih besar bagi orang lokal untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal.

Mengelola daerah baru itu adalah sebuah tantangan besar bagi masyarakat lokal. Dari mana mulainya? Hemat kita, dimulai dari seleksi pemimpin di tingkat lokal (Pilkada). Pemimpin adalah salah satu faktor kunci kemajuan daerah baru itu. Kalau penjabat, misalnya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan dari bupati kabupaten induk melalui gubernur, maka bupati dan wakil bupati pertama adalah pilihan langsung oleh rakyat. Penjabat sebagaimana digariskan oleh undang-undang adalah orang yang menyiapkan jalan bagi seleksi pemimpin di tingkat lokal. Penjabat bupati harus menyukseskan Pilkada sehingga Pilkada adalah gerbang untuk meletakkan fondasi dasar kabupaten baru itu.

Daerah baru itu yang menyimpan sebuah tantangan besar memerlukan figur yang energik, cerdas, dan punya integritas pribadi yang bisa menjadi tonggak dan tiang moral bagi masyarakat luas. Energik berkaitan usia seorang pemimpin. Manusia tunduk pada hukum alam bahwa usia amat menentukan kelincahan, sinergitas, dan mobilitas seorang pemimpin. Beban kerja begitu besar diletakkan di pundak seorang bupati.

Cerdas berkaitan dengan ide, konsep untuk membangun. Seorang bupati perlu punya kecerdasan untuk mengelola dan menjawab tantangan pembangunan di daerah baru itu. Integritas menunjukkan pentingnya pemimpin sebagai tiang moral bagi masyarakat luas. Dia harus menjadi contoh, panutan untuk kehidupan moral.

Selain itu, kita sebenarnya memerlukan satu cara pandang baru yang lebih segar dalam membangun kabupaten-kabupaten baru. Perlu ada nafas baru dalam politik. Flores, pada hemat kita, sedang memerlukan cara pandang baru yang lebih segar.

Cara pandang baru itu muncul dari pemimpin baru yang energik, cerdas, dan punya integritas pribadi dan dari generasi-generasi yang lebih muda. Amerika Serikat, misalnya, tampilnya Barack Obama menunjukkan bahwa Amerika juga memerlukan nafas baru dalam politiknya.

Tanpa suntikan baru dalam politik daerah kita, daerah baru hanyalah menjadi lahan untuk bercokolnya kembali elite lama di dalam perpolitikan Flores. Dengan demikian kitapun tidak akan beranjak dari tempat sekarang ini.

Pilihan Rakyat

2009-03-08T19:06:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah kesempatan bagi rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Dengan ini mau kita katakan bahwa pilkada hendaknya dipandang sebagai kesempatan berharga bagi rakyat untuk menyeleksi pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari berbagai kesulitan dan mendorong mereka menuju kesejahteraan bersama. Kesejahteraan yang dilandaskan pada keadilan, solidaritas, dan bermartabat.

Penting sekali bahwa seorang pemimpin membangun daerah ini di atas dasar keadilan. Adil terhadap rakyat kecil. Adil dalam hal membayar ganti rugi milik rakyat. Adil terhadap pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Adil atas pembagian pendapatan daerah. Adil dalam penggunaan anggaran-anggaran publik.

Di samping itu, seorang pemimpin yang akan kita pilih hendaknya membangun solidaritas dengan rakyatnya. Karena faktanya bahwa banyak pemimpin setelah berkuasa lupa bahwa kekuasaan itu diabdikan untuk rakyat. Gaya kehidupan rakyat dan pemimpinnya jauh berbeda. Pemimpinnya menumpukkan kekayaan, sedangkan rakyatnya menderita kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar.

Pemimpin-pemimpin kita itu lahir dari rahim masyarakat kita yang serbakekuarangan, serbaterbatas. Tetapi pemimpin kita tidak membangun solidaritas dengan rakyatnya sendiri. Mereka menciptakan kelas-kelas sosial baru yang berbeda jauh dari realitas kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pemimpin yang kita pilih itu juga nantinya adalah pemimpin yang bermartabat. Martabat yang kita maksudkan di sini adalah pemimpin yang punya harga diri. Pemimpin yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena telah menjadi kritikan luas bahwa banyak pemimpin kita membelanjakan uang publik bukan terutama bagi kepentingan rakyat, melainkan bagi kocek sendiri. Mereka membangun kongsi dengan para pendukung pilkada untuk membagi kue kekusaan itu di lingkaran mereka sendiri. Sedangkan rakyat yang berada di pinggir arena permainan menonton.

Apa yang ingin disampaikan dari litani sederhana ini adalah bahwa rakyat kita mesti pula jeli memilih pemimpinnya. Karena pilihan rakyat seringkali tidak tepat, meleset. Sudah banyak contoh dan juga sudah banyak keluhan bahwa bupati dan wakil bupati pilihan rakyat seringkali tidak didasarkan pada pertimbangkan rasional, melainkan lebih pada jaringan keluarga, sentimen wilayah, dan kenangan masa lalu. Buktinya bupati dan wakil bupati tidak bekerja maksimal setelah memimpin.

Adalah tugas pemimpin-pemimpin lokal (tokoh adat dan tokoh agama) untuk memberitahukan kepada rakyat kita bahwa betapa suara rakyat itu penting untuk menyeleksi pemimpin yang berkualitas di daerah ini. Rakyat kita harus dibantu untuk menjatuhkan pilihan yang tepat. Jangan sampai legitimasi kekuasaannya kuat karena dipilih langsung, tapi tidak mampu berbuat apa-apa untuk kesejahteraan rakyat.

Berebut Klaim

2009-03-04T19:29:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

TIGA partai politik merebut satu klaim: swasembada beras. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Golkar duluan mengiklankan bahwa tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan telah sukses membuat Indonesia swasembada beras. PKS bikin iklan. Arsitek swasembada beras itu adalah tokoh PKS. Menteri Pertanian Anto Apriantono adalah menteri dari PKS. Partai Demokrat bikin iklan pidato Presiden SBY di parlemen mengenai swasembada beras. “Siapa dulu presidennya. Terima kasih SBY” bunyi iklannya.

Golkar dalam sepanjang sejarah Orde Baru sudah amat sering mengklaim kesuksesannya tiap kali pemilu. Sejak saya kecil hingga akhir masa pemerintahan Soeharto, kita sudah sangat sering mendengar klaim keberhasilan Golkar. Kampanye politiknya lebih banyak mengklaim: puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dibangun Golkar.

Tetapi kegagalan Orde Baru Soeharto terutama rentannya fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis 1998, tidak diakui sebagai kegagalan strategi pembangunan Golkar. Golkar terkesan menghindari kegagalan ekonomi Indonesia ditimpakan pada dirinya.

Pemilu 1999 memang Golkar kalah dan berada di nomor urut 2 di bawah PDI Perjuangan. Beban krisis itu langsung dihadapi oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Namun, konstitusi Indonesia tidak secara otomatis memberikan jabatan presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kepada partai pemenang pemilu. PDI Perjuangan harus menerima kenyataan disalib Poros Tengah dengan mendudukkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menempatkan Megawati di posisi Wakil Presiden.

Kisruh politik tidak berhenti. Abdurahman Wahid di-impeachement oleh MPR dan Megawati naik ke kursi presiden. Beban krisis akhirnya harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati. Namun, posisi Megawati dipersulit oleh perilaku politik anggota DPR/DPRD PDI Perjuangan di parlemen. Skandal korupsi dan perilaku anggota parlemen nasional dan lokal telah menghancurkan citra PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan yang dulu partai gurem di masa Orde Baru tidak memiliki sumber daya dan media yang cukup untuk mempengaruhi opini publik. Selama tiga tahun pemerintahan Megawati, pemberitaan media cetak dan elektronik telah mempengaruhi citra PDI Perjuangan dan pemerintahan Megawati.

Situasi ini menguntungkan posisi Golkar, yang memang memiliki sumber daya dan menguasai media komunikasi. Mobilisasi sumber daya di Golkar akhirnya menempatkan partai itu kembali merebut kemenangan pada Pemilu 2004.

Ketika saya mendengar iklan swasembada beras di televisi dari Partai Golkar, iklan damai yang dialami masyarakat Poso, Ambon sekarang karena proses perdamaiannya ditangani tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan, ingatan saya kembali ke masa silam Orde Baru tentang klaim klasik Golkar. Golkar klaim kesuksesan namun menolak bertanggung jawab atas krisis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kalah. Partai ini mau merebut dukungan massa dengan menggunakan isu yang sama. Menteri Pertanian Anto Apriantono disebut sebagai arsitek dari keberhasilan itu. Selain masalah pangan, PKS mengandalkan “bersihnya” anggota parlemen nasional dari skandal korupsi yang sering menimpa DPR RI.

Demokrat, partainya presiden, keburu menggunakan isu yang sama. Iklannya menampilkan pidato presiden mengenai kesuksesan Indonesia mencapai swasembada beras. Tampaknya Partai Demokrat tidak mau ketinggalan untuk mengklaim swasembada beras sebagai kesuksesan presiden, selain isu sukses menurunkan BBM.

Isu pangan juga dipakai PDI Perjuangan dengan kemasan sembako murah dan pembukaan lapangan kerja baru untuk menggalang dukungan rakyat.

Politik telah dipasarkan melalui iklan dan media. Pembentukan citra melalui media telah mendorong partai-partai utama dalam politik Indonesia merebut klaim keberhasilan. Ketika politik dipasarkan seperti barang di pasar pemilih, kritikan telah dianggap sebagai fitnah. Partai menjaga nama baiknya. Pemimpin menjaga nama baiknya. Kritikan dengan mudah dianggap sebagai fitnah. Iklan politik telah membuat negara menjadi sebuah teater raksasa.

Kita di Flores sudah jenuh dengan iklan politik. Di Jakarta partai politik mengkampanyekan swasembada beras. Namun di Manggarai dan Ngada, kita sering temukan pupuk langka. Petani susah mendapatkannya. Pupuk bersubsidi dijual mahal. Tikus menyerang sawah petani. Orang berkelahi karena beras miskin. Kepala desa tidak becus mengurus raskin. Kepala desa menjual beras miskin. Angka kemiskinan bertambah karena untuk mendapatkan raskin orang harus jadi miskin dulu. Televisi menghibur kita dengan klaim dan janji. Di alam nyata hidup kita jadi susah. Mungkin karena itu orang Flores sering mengatakan, “jangan main politik dengan saya”. Itu sama artinya, “Jangan membohongi saya”. Sebuah gambaran pendidikan politik yang buruk.

Netralitas PNS

2009-03-04T05:30:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

NETRALITAS pegawai negeri sipil. Kita meneriakkan kata netralitas itu tiap kali pemilihan umum. Di tingkat lokal, kita meneriakkan kata yang sama.

Kita barangkali belajar dari politik Orde Baru yang menggunakan birokrasi sebagai salah satu mesin politiknya. Jalur B dalam Partai Golkar adalah tempat menampung mesin birokrasi itu. Mesin politik Golkar di masa Orde Baru pun begitu powerfull sehingga efektif sampai ke akar rumput.

Kita belajar dari pengalaman buruk tersebut. Karena keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilu menciptakan ketidakadilan. Sumber daya negara (milik rakyat) seperti fasilitas publik, dana perjalanan dinas, dan mendompleng tugas pokok birokrasi telah menyalahi asas keadilan, asas fairness dalam pemilu.

Reformasi menambah volume suara teriakan kita makin kuat untuk menghentikan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik pemilu nasional dan lokal. Birokrasi sungguh didorong untuk menjadi mesin pelayanan publik yang mengatasi semua kepentingan politik. Jabatan Sekretaris Daerah menjadi jabatan puncak dalam karier seorang pegawai negeri sipil. Jika pegawai negeri sipil terjun dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau menjadi calon legislatif maka dia harus mengundurkan diri. Aturan itu tentu mau menjunjung tinggi asas fairness.

Mencegah seseorang menyalahgunakan fasilitas publik untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dengan demikian sungguh menjadi abdi masyarakat yang profesional, efektif, dan efisien. Karena birokrasi menjangkarkan pelayanan publik yang rasional, efisien, dan efektif.

Ideal itu sama sekali tidak tercapai. Pengalaman di banyak kabupaten di Flores dan Timor serta Sumba sungguh memperlihatkan bahwa pegawai negeri sipil memainkan peran tidak kecil di dalam membolisasi dukungan suara dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif. Semua itu dilakukan tidak secara terang-terangan melainkan menggunakan jalur extended family dan persuasi lainnya ketika melakukan kunjungan kerja ke tengah masyarakat.

Dalam sejarah politik Indonesia hingga sekarang mesin birokrasi itu selalu jadi magnet bagi partai politik. Pertama, karena birokrasi memiliki jaringan ke massa akar rumput di pedesaan yang umumnya bersifat paternalistik. Sehingga birokrasi menjadi ajang perebutan partai politik. Lihat saja parpol menghitung calon partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, kepentingan pegawai negeri sipil itu sendiri dalam merebut sumber daya di dalam pemerintahan baik jabatan maupun sumber daya ekonomi.

Mengenai yang pertama, ada tali temali kepentingan antara massa akar rumput terutama extended family seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan pemerintah SBY-JK untuk secara bertahap mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil adalah peluang baru untuk memperkuat hubungan simbiosis mutualisme di kalangan seorang PNS sebagai elite birokrasi perkotaan dengan massa akar rumput berbasis keluarga di pedesaan.

Terbatasnya lapangan kerja bagi tamatan perguruan tinggi membuat birokrasi pemerintahan menjadi salah satu alternatif terbaik, apalagi dari segi jaminan ekonomi. Elite birokrasi pemerintahan menarik orang-orang di lingkaran pendukung kekuasaannya menjadi tenaga honorer. Karenanya jika meneliti pengangkatan tenaga honorer di daerah-daerah, hampir pasti masih bertali temali kekeluargaan dengan pejabat pemerintahan. Sebab tidak ada proses rekrutmen terbuka di sana. Sebagai balasannya massa pedesaan akan mendukung kepentingan politik elite birokrasi tersebut.

Kedua, hubungan simbiosis mutualisme ini dengan basis kekeluargaan pada waktunya akan dipakai oleh elite birokrasi untuk mendukung kepentingannya dalam pilkada. Bukanlah hal mudah bagi PNS untuk bersikap netral dalam pilkada. Siapa yang tidak menabur, dia tidak akan menuai.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama kongsinya di birokrasi dan pemilik modal bersatu padu untuk menggalang dukungan bagi kemenangan calon kepala daerah. Keuntungan yang dia peroleh nanti adalah dia menduduki jabatan kepala dinas di dalam pemerintahan lokal yang baru itu. Jika dia tidak ikut dalam kongsi tersebut, dia akan berada di luar lingkar elite pemerintahan baru. Dia akan menempati posisi staf ahli, yang di dalam konteks daerah sering posisi tersebut disebut “non-job” secara halus.

Dalam banyak contoh meski elite birokrasi yang dekat dengan bupati dan wakil bupati itu kemampuannya tidak memadai, moralitasnya buruk, menyalahgunakan kekuasaannya, dia tidak akan dilepaskan dari jabatannya. Karena mereka sudah saling tahu dan saling menyokong dalam perebutan kekuasaan politik pemerintahan. Karena itu dalam pilkada, yang paling berkepentingan adalah pegawai negeri sipil.

Mentalitas proyek di kalangan birokrasi daerah ikut menyuburkan keterlibatan “sembunyi-sembunyi” pegawai negeri sipil dalam kampanye politik calon anggota legislatif. Kita tahu hak budget Dewan cukup mempengaruhi hubungan birokrasi dan legislatif. Kepala dinas, misalnya, berkepentingan dengan persetujuan DPRD dalam program-program dinas yang dipimpinnya. Dinas membutuhkan dana-dana untuk membiayai program mereka. Mereka berharap panitia anggaran DPRD tidak mencoretnya. Lobi-lobi ke arah itu intens dilakukan. Kalau kepala dinas itu terlibat di dalam mendorong dukungan massa bagi calon, maka akan “diperhitungkan” dalam relasi birokrasi-legislatif di DPRD.

Mengapa kepala dinas itu begitu “dikejar” elite birokrasi lokal, karena dana-dana yang membiayai program mereka cukup besar. Peluang untuk “korupsi” dengan cara yang lebih “pintar” dapat dilakukan. Apakah program itu mencerminkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, bukanlah masalah. Parsialitas dalam perencanaan pembangunan di daerah itu sudah biasa dilakukan. Karenanya pemaparan visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati terpilih itu tidak bermanfaat banyak.

Ekowisata

2009-03-01T05:38:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

KETIKA berdiskusi di Harian Flores Pos, 29 November 2008, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Manggarai Barat, Rafael Arhat bicara betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam konteks pengembangan pariwisata di Manggarai Barat.
“Jika kita bicara ekowisata, maka kontraproduktif dengan masalah pertambangan”.

Saat diskusi itu, Rafael masih menjabat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat. Dia dimutasi dan diangkat jadi Kepala Bapedalda Mabar, 21 Februari 2009 lalu.

Di Mailing List (Milis) Lonto Leok, sebuah forum curah gagasan kelompok Manggarai, Gerard Bibang memuat percakapan singkatnya dengan Rafael tentang komitmen menjaga lingkungan hidup sehingga tidak kontrapoduktif dengan pengelolaan pariwisata di Manggarai Barat.

Dia bilang, dia memimpin Dinas yang berseberangan dengan tambang. Dia tahu itu. “Saya mempertaruhkan jabatan demi lingkungan hidup. Tidak apa-apa. Kalau lingkungan hidup rusak, saya siap mundur, tapi kalau lingkungan aman, maka saya dinilai berhasil”.

Dia bilang telah jadi komitmennya sejak dia lantik untuk menjaga lingkungan hidup. Dia siap bergandeng tangan dengan pemerhati lingkungan hidup melawan segala bentuk aktivitas yang cenderung merusak lingkungan termasuk tambang.

Dalam milis itu, Gerard Bibang menilai pribadi Rafael Arhat sebagai pribadi yang luwes dan komunikatif. “Sebagai lulusan sastra Inggris dari Denpasar, beliau bisa berkomunikasi lintas batas dan wawasannya sangat internasional”.

Gerard menyimpulkan,” RA (Rafael Arhat) memberikan saya satu point baru dalam gerakan tolak tambang: Dalam birokrat, ada juga rekan-rekan seperjuangan kita”.

Pada pertemuan dengan para mahasiswa dan Ikatan Keluarga Manggarai di Ende pada sore harinya, dia bicara panjang lebar strategi pengembangan pariwisata di Manggarai Barat. Apalagi dia adalah Ketua Forum Pariwisata Manggarai Barat.

Forum Pariwisata Manggarai Barat yang didukung Swisscontact mengadakan survei kepuasan wisatawan saat mengunjungi objek wisata di Manggarai Barat. Umumnya wisatawan senang dengan objek wisata, namun pelaku wisata perlu memberi perhatian pada kebersihan di tempat-tempat wisata, pemandu yang profesional, dan fasilitas yang diharapkan diperbaiki dari tahun ke tahun.

Dari survei itu, wisatawan tidak saja hanya senang melihat komodo, yang merupakan maskot wisata Mabar, tapi juga treking dan hiking. Alam Mabar memberikan kesegaran bagi wisatawan. Lihatlah dalam website floreskomodo.com, West Flores: Komodo & so Much More, banyak objek wisata alam dan budaya begitu menarik.

Peserta diskusi di Ende mencemaskan tempat masyarakat lokal dalam pengembangan wisata Mabar. Seperti kekhawatiran umum untuk daerah wisata, masyarakat lokal akan tersingkir. Sekarang memang dirasakan. Sayur mayur dan buah-buahan didatangkan dari Bima (Nusa Tenggara Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Mestinya ini disuplai masyarakat lokal. Karena daerah pertanian di Manggarai Barat terkenal suburnya dibandingkan wilayah lainnya di Manggarai. Masalahnya orientasi pembangunan tidak menitikberatkan pada pengembangan pertanian. Akibatnya pertanian kita berjalan di tempat.

Rafael sendiri bilang pada diskusi itu, perencanaan pembangunan berjalan parsial, tidak tersistemik. Masing-masing bagian berjalan sendiri-sendiri. Menciptakan proyek pembangunan, yang tidak tersistemik dan tak terkoneksi dengan yang lainnya. Karena memang tidak ada simpul. Simpul ditentukan oleh faktor kepemimpinan.

Sekarang ini, dipelopori oleh Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan (Ordo Fratrum Minorum) dan Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini) Gereja Katolik, ada penolakan terhadap usaha pertambangan di Flores. Pertambangan dinilai merusak lingkungan dan tanah Flores yang kecil itu. Bahkan di beberapa tempat, wilayah pertambangan terdapat di lahan pertanian warga.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan rakyat Flores membuka mata untuk tidak mudah menjatuhkan pilihan pada pertambangan sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan mereka. Artikel-artikel media lokal sudah meneriakkan bahwa Flores bisa dibangun tanpa tambang. Belum ada cukup bukti sebuah daerah dan masyarakat lokal maju karena mengandalkan tambang. Di Serise, masyarakat di sekitar tambang masih dibelit kemiskinan. Padahal tambang mangan itu sudah lama beroperasi.

Gerakan ekowisata adalah sebuah kampanye untuk memelihara lingkungan alam, lingkungan sosial serta kultural rakyat Manggarai dan Flores. Sekaligus membuka mata para pemimpin kita bahwa tanpa tambang, kita bisa sejahtera.

Kita mulai gerakan itu dari Manggarai Barat. Dan terus bergema di seluruh Flores. Kecuali kita mau mempertaruhkan masa depan kita. Birokrasi pemerintahan kita yang lahir dari rahim Flores, kita ajak untuk tidak mudah mempertaruhkan masa depan pulau kecil ini.

Flores Perlu Tetap Terjaga

2009-02-27T03:58:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

MENJELANG akhir tahun, polisi menangkap dan menahan pemakai dan pemilik ganja kering seberat 0,5 kg di Kota Ende. Polisi menduga bahwa dia tidak hanya sebagai pengguna, melainkan juga pengedar. Dia memiliki jaringan penjualan di Flores. Karenanya polisi akan terus menyelidiki jaringan tersebut. Pintu masuk ganja ini adalah Maumere. Dikirim melalui ekspeditur.

Masih menurut polisi, kasus ini terungkap karena polisi sudah melakukan pengintaian 2-3 bulan. Semuanya berawal dari pengawasan terhadap para pendatang baru di daerah ini. Polisi melakukan penggerebekan dan menemukan ganja kering, tembakau, dan kertas rokok sebanyak 13 buah. Polisi bilang bahwa kasus ini terbilang terbesar di NTT pada tahun ini.

Kasus ini yang pertama dan terbesar di Flores. Meski pelaku mengatakan dia hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, namun penyediaan dalam jumlah besar tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Polisi memiliki metode dan cara kerjanya sendiri untuk menyelidiki lebih jauh kemungkinan adanya jaringan dalam kasus ini. Karena sama sekali tidak tertutup kemungkinan alasan yang dikemukakan pelaku hanyalah sebuah alibi.

Bagi kita kasus ini hendaknya membuka mata agar kita tetap terjaga. Kita telah membuka pintu Flores bagi mobilitas penduduk pada masa globalisasi ini. Kemajuan pembangunan dan transportasi telah memungkinkan hal tersebut. Makin ke depan, makin besar peluang kasus-kasus seperti ini muncul. Bukan hanya soal jumlah kasus, tetapi intensitasnya bisa saja lebih besar dan meningkat.

Mungkin pergerakan kasus-kasus seperti ini sudah lebih besar di bawah permukaan. Mungkin ini gejala gunung es. Kita tidak tahu persis. Namun sikap waspada itu perlu.

Kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga Flores dari bahaya-bahaya penghancuran generasi masa depan ini. Kita punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan generasi bermutu. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Beredarnya ganja, narkotika, dan berbagai jenis zat adiktif di Flores hendaknya dipandang sebagai ancaman serius yang kita harus hadapi bersama. Daerah ini telah begitu miskin dan kemiskinan mengakibatkan mutu sumber daya manusianya rata net. Kita perlu membangun solidaritas agar tidak ada orang yang dapat uang dengan mengorbankan orang lain. Kita perlu uang tapi tidak perlu menghancurkan masa depan orang lain.

Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga daerah ini dari hal-hal destruktif. Kita sama-sama membangun budaya cinta akan kehidupan. Kita perlu suarakan hal itu terus menerus demi kehidupan. Kita terus menyuarakan agar Flores tetap terjaga.

Flores Pos | Bentara | Narkotika
| 31 Desember 2008 |

Kopdit Masih Fokus pada Kapasitas Manajemen

2009-02-19T05:29:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

ENDE -- Gerakan koperasi kredit (Kopdit) di wilayah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende masih terfokus pada pembangunan kapasistas manajemen mengingat jumlah anggota koperasi kredit makin meningkat dan jumlah aset makin bertambah.

Dalam setahun terakhir, ada tiga koperasi kredit yang pertumbuhan anggotanya di atas 1.000 lebih yakni Kopdit Boawae pertambahan anggota 2008 sebanyak 2.369, Sangosay 1.646 orang, dan Bahtera 1.117 orang. Total kopdit di bawah Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo sebanyak 62 buah.

Dalam rapat anggota tahunan (RAT) Tahun Buku 2008, yang berlangsung di aula Pusdiklat Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo, Jumat (16/1) Manajer Puskopdit Bekatigade Mikhael H Jawa mengajak para pegiat koperasi kredit untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen dan membangun komitmen bersama untuk meningkatkan profesionalisme, mengikuti standar kerja yang telah disepakati bersama dan mendorong para anggota untuk menjadikan koperasi sebagai wadah investasi di masa depan.

RAT Tahun Buku 2008 ini dihadiri Wakil Bupati Ende Bernadus Gadobani, yang sekaligus membuka RAT, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nagekeo John Elpi Parera, Asisten II Setda Ngada Petrus Tena, dan Wakil Ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Jakarta Theofilus Woghe.

Ketua Puskopdit Bekatigade Ende, Ngada, Nagekeo, Yoseph Dopo dalam sambutannya mengatakan, koperasi kredit sebagai organisasi dengan modal utama anggota harus dibangun secara benar. Menurut dia, jumlah anggota meningkat dan pertumbuhan aset usaha yang meningkat haruslah jadi dampak dari pengelolaan organisasi yang baik dan benar. “Organisasi yang baik akan berdampak pada pertumbuhan anggota dan modal usaha,” katanya.

Sampai saat ini jumlah anggota koperasi kredit di bawah Puskopdit berjumlah 45.347 orang. Selama tahun 2008 pertumbuhan anggota baru sebanyak 11.654, sementara anggota meninggal 336 orang. “Kopdit berbasis anggota sehingga perluasan anggota harus jadi fokus,” katanya.
Kekayaan Kopdit di bawah Puskopdit Rp192,9 miliar, saham Rp123,5 miliar, simpanan non saham Rp46,5 miliar, dan pinjaman beredar 163,6 miliar.

“Angka ini kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, namun kehadiran gerakan koperasi kredit di tengah masyarakat setempat mencerminkan adanya kebersamaan dalam membangun,”kata anggota DPRD Ngada ini. Dia meminta anggotanya untuk meningkatkan kapasitas manajemen sehingga kopdit sungguh jadi lembaga keuangan yang profesional.

Wakil Ketua Inkopdit Jakarta Theofilus Woghe mengatakan, Puskopdit harus menjadi lembaga pembelajaran. Meski sekarang ini terjadi krisis global, namun gerakan koperasi kredit perlu membangun harapan bersama agar masyarakat lokal memiliki akses terhadap lembaga keuangan. “Fokus koperasi kredit di tingkat primer ke depan adalah hidup bersama masyarakat, bukan sebagai pegawai kopdit atau turis kopdit,” katanya.

Dia minta kader kopdit untuk fokus pada kaum muda sebagai pangsa pasar besar bagi kopdit ke depan. Dia menekankan lagi pentingnya manajemen profesional yang ditandai oleh efisiensi dan efektivitas, keunggulan, dan good governance. “Semakin orang percaya, otomatis anggota akan datang sendiri,” katanya.

Setelah ini berturut memberikan sambutan Sekda Nagekeo John Elpi Parera, Asisten II Ngada Petrus Tena, dan Wakil Bupati Ende Bernadus Gadobani.

Kopdit Serviam Fokus pada Usaha Ekonomi Anggota

2009-02-13T03:44:00.000-08:00

Oleh FRANS OBON

ENDE - Koperasi Kredit (Kopdit) Serviam akan terus mendorong para anggotanya untuk mengembangkan wirausaha demi membangun ekonomi dan peningkatan pendapatan keluarga. Dengan ini Kopdit Serviam tidak saja dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang profesional, melainkan juga lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha anggotanya. Kredit akan lebih diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor usaha yang meningkatkan pendapatan para anggota.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2008, yang digelar Minggu (8/2) di aula Marinus Krol Paroki Onekore mengambil tema “ Meningkatkan Wirausaha Anggota melalui Pendidikan dan Pelatihan Usaha-Usaha Anggota”. Acara dibuka Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende Abdul Syukur.

Ketua Kopdit Serviam Kosmas Lawa Bagho dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2008 Kopdit Serviam memperoleh prestasi memuaskan dengan diperolehnya predikat sebagai koperasi terbaik pertama tingkat Kabupaten Ende. Pada tahun buku yang sama, koperasi ini berhasil mencapai 1000 lebih anggota sebagaimana disyaratkan oleh Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Ende Ngada dan Nagekeo. Di Kabupaten Ende hanya ada tiga koperasi dengan jumlah anggota di atas 1000 orang yakni Kopdit Bahtera, Civita Dei, dan Serviam. Pertumbuhan kekayaan juga meningkat dari Rp1,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp3,6 miliar lebih tahun 2008. Di bawah Puskopdit BEN, Serviam menempati urutan ke-13 dan dari segi aset ada di urutan ke-12.

“Kesuksesan Kopdit Serviam sekarang ini harus menjadi titik pijak untuk terus melakukan gebrakan perubahan sehingga bersaing sehat di antara koperasi kredit di tingkat nasional dan daerah,” kata Manajer Puskopdit BEN Mikhael H Jawa dalam sambutannya.

Mikhael mengatakan, tiga arah dasar Puskopdit BEN 2007-2012 adalah fokus pada pertumbuhan anggota yakni setiap tahun ada pertumbuhan 1000 anggota, unggul dalam persaingan, dan melembagakan sistem kerja.

Dia mengingatkan seluruh anggota dan pengurus kopdit Serviam untuk mempertahankan jati diri sebagai koperasi kredit dengan bersumbu pada tiga prinsip dasar yakni pendidikan, solidaritas, dan swadaya.

Kualitas anggota dan fungsionaris koperasi juga menjadi inti kekuatan koperasi kredit. “Kita tidak hanya berbangga karena anggota kita jumlahnya ribuan orang, tetapi lebih dari itu kita berbangga karena mutu anggotanya. Anggota yang bermutu, berkualitas akan menentukan keberlanjutan koperasi,” katanya.

Dia minta agar “Kopdit Serviam jadi wadah untuk saling membangun kepercayaan, membangun semangat kerja tim, saling memiliki dan saling menghargai dalam satu ikatan kebersamaan, membentuk kinerja yang sinergis dengan menjalin harmonisasi dan keberagamaan”.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende Abdul Syukur dalam sambutannya mengatakan, RAT adalah proses pembelajaran yang efektif dan melahirkan inspirasi, motivasi dan inovasi dalam proses pembaruan diri yang berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, dan aspek keterampilan.

“Nilai-nilai koperasi adalah menolong diri sendiri, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas, kejujuran dan keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain,” katanya.*

Tokoh Agama Dorong Pemilu Damai

2009-02-11T05:45:00.000-08:00

PEMILU DAMAI – Tim Pastoral Kevikepan Ende bekerja sama dengan Departemen Agama menyelenggarakan panel diskusi bagi para penyuluh lintas agama di Detusoko, Rabu (12/1). (Dari kiri ke kanan) P Paul Budi Kleden SVD, Anom B Triyadna, Romo Felix Djawa Pr, Pdt Yan Leymani, dan Basirun Samlawi.

Oleh FRANS OBON

ENDE - Tokoh dari berbagai agama dalam pertemuan mereka di aula Wisma St Fransiskus Detusoko, Rabu (11/2) mendorong terlaksananya Pemilu nasional mendatang secara damai dan mengajak masyarakat untuk memilih para calon yang akan duduk di lembaga legislatif dengan cerdas tanpa didasarkan pada unsur-unsur primordial.

Pertemuan ini digelar atas kerja sama Tim Pastoral Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) Kevikepan Ende dan Departemen Agama Kabupaten Ende.
Vikaris Episkopus (Vikep) Ende Romo Ambros Nanga Pr dalam sambutan penutup menjelaskan, pertemuan ini digelar sebagai bagian dari rancangan bangun hubungan yang harmonis antaragama dan terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilu nasional mendatang.

Tim pastoral Kevikepan sendiri akan memasukkan hasil diskusi panel ini ke dalam bahan katekese politik yang tengah disusun dan dirancang tim pastoral. Pertemuan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama dan tanggung jawab agama-agama untuk mendorong proses demokratisasi demi mencapai cita-cita bersama.

Diskusi panel yang mengambil tema “Orientasi Penyuluh Lintas Agama Kabupaten Ende” menghadirkan empat pembicara mewakili agama masing-masing. Pater Paul Budi Kleden SVD (Katolik), Basirun Samlawi (Islam), Pdt Yan YO Leymani (Protestan) dan Anom B Triyadna (Hindu), dengan moderator Romo Felix Djawa Pr.

Vikjen Keuskupan Agung Ende P Yosef Seran SVD, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende Romo Cyrilus Lena Pr, Ketua Tim HAK Kevikepan Ende Frans Tasso Ve, Kakandepag Agustinus T Gempa dan utusan dari berbagai agama hadir dalam pertemuan ini.

Basirun Samlawi yang bicara pertama menegaskan kebersamaan umat beragama akan menjadi satu kekuatan jika bersama-sama umat berabagai agama membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara santun dan damai.

Demokrasi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan, tetapi konflik kepentingan yang terjadi mesti diselesaikan secara demokratis dan secara santun.

“Hindari pencederaan demokrasi dengan kekerasan, anarkisme, ekstrimisme, sebaliknya mesti ada kesantunan dalam ruang publik demokratis,” katanya.

Sementara Pdt Yan bicara soal potensi konflik di dalam pemilu. Konflik yang dipicu oleh kepentingan, oleh suku dan agama. Namun dia percaya bahwa demokrasi akan memberi ruang bagi penyelesaian damai.

Dia mengkritik pendekatan yang dilakukan para calon, yang baru datang hidup bersama masyarakat menjelang Pemilu. Dia juga menekankan pentingnya memperhatikan etika dan moralitas politik dalam pencapaian tujuan berpolitik.

“Ada calon yang tidak datang dan hidup bersama masyarakat. Karena dia mengandalkan kekuatan lain,” katanya.

Anom Triyadna dari PHDI Kabupaten Ende juga bicara mengenai pentingnya perdamaian dalam proses pemilu mendatang. Dia mengibaratkan penggunaan hak dan kewajiban di dalam pemilu itu seperti ruas dan buku pada bambu di mana antara hak dan kewajiban selalu bertemu dan sambung menyambung.

Pater Budi Kleden yang bicara perspektif Katolik menegaskan lagi prinsip-prinsip politik di dalam Gereja Katolik. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini mengatakan, Pemilu adalah alat kontrol warga terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu tidak saja sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan alat ukur dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dipilih melalui Pemilu.

“Karenya Pemilu dilihat sebagai kesempatan ditahbiskan untuk mengamankan iman, sehingga politisi Katolik dalam keterlibatan mereka dengan kegiatan politik mengemban tugas penting,” katanya.

Pemilu yang damai, kata dia, tidak hanya diukur dari keterlibatan banyak pemilih dan tidak terjadinya konflik dalam pelaksanaannya, melainkan terutama diukur dari kontribusinya pada perdamaian. Sehingga menurut dia, damai itu tidak hanya terbatas pada saat Pemilu, melainkan terutama bagaimana penyelenggaraan pemerintahan hasil pemilu tersebut menjamin perdamaian.

Ada empat komponen yang menjamin pemilu damai yakni regulasi, penyelenggara pemilu, kontestan pemilu, dan masyarakat.

Dalam diskusi yang hanya berlangsung dua sesi para peserta lebih banyak membicarakan kompetensi para calon legislatif, moralitas yang membingkai politik para calon dan kegamangan para calon dan partai terhadap ideologi partai, serta diskusi mengenai fenomena menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih.

Dimuat pada Flores Pos, 12 Feburari 2009, pp 1,15

Kepedulian Ekologis

2009-02-09T05:27:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

Tanggal 11 Maret 2007, pada sebuah misa requiem bagi para korban meninggal bencana alam di Gapong, Perak, dan Gologega pada awal Maret 2007, almarhum Uskup Ruteng Mgr Eduardus Sangsun SVD mengajak umat Katolik untuk menyadari dosa kolektif agar “tidak lagi menebang hutan tetapi menanam sebanyak mungkin pohon di tanah-tanah yang kering sebagai bentuk konservasi alam sehingga tidak terjadi lagi longsoran yang memakan korban jiwa”.
Uskup prihatin dengan jatuhnya korban jiwa dan mengungsinya ribuan orang mencari perlindungan di Paroki Pagal, di Paroki Beamese, Paroki Reo dan Paroki Benteng Jawa. Mulai hari ini, begitu kata Uskup, umat Katolik harus menanam sebanyak mungkin pohon dan “melindungi mata air”. Uskup kala itu mengatakan, hendaknya kejadian bencana tanah longsor ini membuka mata dan membuat sadar semua orang mengenai konsekuensi hari ini dan ke depan dari tindakan merusak hutan. Kala itu juga Uskup meminta paroki-paroki dan pemerintah memberi perhatian serius pada korban karena banyak orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, ladang, dan ternak. “Banyak orang berada dalam ketakutan sekarang. Mungkin pula mereka akan kehilangan masa depan. Ini tugas kita untuk membantu mereka”.
Lingkungan hidup adalah salah satu keprihatinan pastoral Gereja Katolik Manggarai. Selama 23 tahun masa kegembalaannya, Uskup Edu tidak henti-hentinya memberi perhatian pada masalah ini dan selalu mengajak umatnya menyelamatkan lingkungan hidup.
Ajakan ini adalah sebuah seruan moral mengenai pentingnya memelihara kehidupan (pro life) terutama generasi masa depan. Uskup ingin mengajak umat Katolik untuk membangun sikap solidaritas, ikut prihatin dengan para korban. Keprihatinan itu ditunjukkan oleh sikap menentang segala bentuk perusakan lingkungan hidup.
Setiap anggota Gereja tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, melainkan sehati dan sepikir bersama anggota yang lainnya membahas bersama mengenai langkah-langkah konkret mencegah kerusakan lingkungan hidup.
Inilah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Uskup Edu, sekaligus keprihatinan yang terus menerus disuarakan oleh para uskup: kepedulian ekologis.
Seharusnya ajakan moral para pemimpin Gereja Katolik ini, terutama di wilayah kita, sungguh menjadi perhatian serius pemerintahan lokal kita. Adalah oleh kewajiban moral dan iman mereka sebagai orang Katolik, sudah sepantasnya para pemimpin pemerintahan lokal berada di garda terdepan untuk memelihara lingkungan hidup. Untuk coba mencari langkah konkret mewujudnyatakan seruan moral ini dan membangun komitmen memelihara lingkungan hidup.

Flores Pos | Bentara | Lingkungan Hidup
| 20 Oktober 2008 |